Menu

Hukum & Kriminal

Screenshot_20250711-111052

Skandal Pasar Cinde: Mantan Wali Kota Palembang Jadi Tersangka, Negara Rugi Hampir Rp1 Triliun

, , 0

Jayantara-News.com, Palembang

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) resmi menetapkan mantan Wali Kota Palembang, Harnojoyo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pemanfaatan aset daerah berupa tanah di kawasan Pasar Cinde Palembang. Penetapan tersangka ini diumumkan pada Senin, 7 Juli 2025, dalam konferensi pers yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umaryadi.

Sebelumnya, perkara ini juga telah menyeret nama besar mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

Harnojoyo yang menjabat Wali Kota Palembang periode 2015–2018, diduga kuat terlibat dalam proyek kerja sama Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT Magna Beatum (PT MB) melalui skema Bangun Guna Serah (BGS). Dalam perannya, Harnojoyo mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang memberikan diskon 50 persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada PT MB.

Umaryadi menegaskan kebijakan ini jelas menabrak aturan karena PT MB tidak memiliki status sosial maupun kemanusiaan yang dapat dijadikan dasar pemberian keringanan. “Kebijakan diskon BPHTB ini telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,1 miliar,” ungkapnya.

Lebih fatal lagi, penyidik menemukan adanya aliran dana kepada Harnojoyo yang diduga terkait langsung dengan pembongkaran Pasar Cinde, padahal pasar tersebut merupakan situs cagar budaya.

Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir hampir Rp1 triliun. Rinciannya meliputi hilangnya bangunan Pasar Cinde yang ditaksir senilai Rp892 miliar berdasarkan penilaian ahli cagar budaya. Selain itu, terdapat kerugian sekitar Rp43,9 miliar dari penarikan uang pembeli kios di Pasar Cinde.

Di sisi lain, potongan BPHTB yang semestinya tak layak diberikan menambah bobot kerugian. Negara seharusnya menerima Rp2,2 miliar, namun akibat kebijakan Harnojoyo hanya masuk Rp1,1 miliar, sehingga timbul kerugian Rp1,1 miliar lagi.

Proyek revitalisasi Pasar Cinde ini awalnya dirancang untuk mendukung Asian Games 2018. Namun sejak awal, proyek ini diduga sarat rekayasa, mulai dari proses pengadaan mitra yang tetap memenangkan PT MB meski tidak memenuhi syarat.

“Hari saya ditetapkan sebagai tersangka, mungkin ini bentuk tanggung jawab saya sebagai pimpinan terkait pembangunan Pasar Cinde,” kata Harnojoyo dalam pernyataan kepada Antara, Senin, 7 Juli 2025.

Namun faktanya, proyek ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merampas warisan sejarah warga Palembang.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kejati Sumsel langsung menahan Harnojoyo selama 20 hari hingga 26 Juli 2025 di Rumah Tahanan (Rutan). Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada 2 Juli 2025, Kejati Sumsel telah menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Kepala Cabang PT MB berinisial RY, Ketua Panitia Pengadaan Mitra BGS berinisial EH, dan Direktur PT MB berinisial AT.

Sampai saat ini, sebanyak 74 saksi telah diperiksa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkomitmen membongkar tuntas kasus korupsi yang merugikan negara hingga mendekati Rp1 triliun ini, serta menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. (Restu)

Screenshot_20250711-110148

Korupsi Menggurita di DPRD Bengkulu: Total 7 Pejabat Dicokok Kejati, Dua Tersangka Baru Resmi Ditahan!

, , 0

Jayantara-News.com, Bengkulu

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali menunjukkan taringnya dalam membongkar kasus dugaan korupsi yang melilit Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Pada Kamis malam (10/7/2025), penyidik Pidsus Kejati Bengkulu resmi menetapkan dua tersangka baru, yakni Rozi Marza dan Lia Fita Sari yang menjabat sebagai PPTK.

Penetapan status tersangka dilakukan usai keduanya diperiksa sebagai saksi sejak siang hari. Tidak butuh waktu lama, kedua pejabat ini langsung mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan digiring ke mobil tahanan untuk dititipkan di Rutan Kelas II B Bengkulu.

“Kami sudah menetapkan dua orang tersangka baru terkait dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu,” tegas Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani.

Sementara itu, Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, menambahkan bahwa peran kedua tersangka ini tidak terkait dengan anggaran perjalanan dinas fiktif yang lebih dulu menjerat lima orang pejabat lain. “Untuk sementara, detailnya belum bisa kami buka ke publik karena masih dalam pendalaman,” jelas Danang.

Dengan bertambahnya dua tersangka ini, total sudah tujuh orang pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelumnya, pada 8 Juli 2025 lalu, Kejati telah menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Sekretaris DPRD.

Berikut daftar lengkap lima tersangka pertama yang telah lebih dulu ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif:

1. Erlangga — Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu (pengguna anggaran)

2. Rizan Putra Jaya — Kasubag Umum

3. Dahyar — Bendahara

4. Rely Pribadi — Pembantu Bendahara Pengeluaran

5. Ade Yanto Pratama — Pembantu Bendahara

Penetapan dan penahanan para pejabat ini semakin menegaskan bahwa praktik korupsi di tubuh Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu bukan hanya sporadis, tetapi diduga sudah terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Kejati Bengkulu memastikan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap aktor-aktor lain yang mungkin terlibat. (Permadhi)

Screenshot_20250710-213447

Rickie Ferdinansyah Tersangka Penipuan 1,8 Miliar Dituntut JPU Cuma 6 Bulan, Tuai Reaksi Tajam Praktisi Hukum

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung

Rickie Ferdinansyah seorang oknum yang mengaku berprofesi sebagai advokat, dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

Rickie merupakan tersangka kasus penipuan dengan modus mengaku dirinya sebagai advokat. Dengan cara iru  Rickie mengelabui korbannya bernama Luky Hermawan. Akibat ulahnya korban Luky Hermawan  mengalami kerugian sebesar Rp 1, 8 rupiah.

Tuntutan tersebut memantik reaksi dari praktisi hukum pidana dan mantan aktivis 98 Fidelis Giawa. Menurutnya tuntutan dinilai ringan, dan menciderai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi  korban lebih jauh bahkan menjadi  preseden buruk dalam dunia peradilan pidana ditanah air.

“Menurut pendapat saya hal pertama harus dilihat dari sisi kerugian yang timbul itu nilainya cukup besar. Jadi dari keadilan jelas tercederai ya terutama korban sekaligus jadi potret buram peradilan ,” ujarnya di Bandung, Kamis ( 10/07/2025).

Fidelis menilai, seharusnya JPU menerapkan tuntutan maksimal berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun.

“Karena terdakwa mengaku-ngaku sebagai advokat padahal bukan. “Perbuatan ini dilakukan berulang kali. Harusnya ini bisa masuk kategori perbuatan berlanjut (concursus realis) dan layak dituntut maksimal atau lebih berat dari tuntutan. Karena Ini bisa jadi yurispridensi negatif terhadap perkara-perkara penipuan,” ujarnya.

Rickie Ferdinasyah bukan seorang advokat dibenarkan berdasarkan surat resmi Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (DPN Peradi), sebagaimana dalam suratnya tanggal 21 Maret 2023 Nomor :112/PERADI/DPN/III/2023 yang menerangkan bahwa saudara Arief Taufik S,H dan Rickie Ferdinansyah bukan merupakan anggota Peradi karena tidak terdaftar dalam buku anggota.

Penipuan oleh Rickie Ferdinansyah terjadi sejak Januari 2022, ketika Rickie menawarkan jasa hukum kepada Luky Hermawan di Cikarang. Korban menyerahkan beberapa surat kuasa untuk menangani berbagai kasus seperti RUPS perusahaan, perceraian, hingga perkara perdata di PN Cikarang dan Cirebon.

Terkait permasalahan ini Fidelis menyarankan upaya konstruktif agar korban mengadu ke Komisi Kejaksaan dengan tujuan ada evaluasi terhadap JPU yang menangani permasalahan tersebut.

“Bisa disarankan korban mengadukan masalah ini ke Komisi Kejaksaan. Tentu dalam kerangka yang positif untuk menciptakan kinera Jaksa yang lebih baik,” tandasnya.  

Di sisi lain Fidelis mengatakan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan hukum yang digelar secara terbuka di pengadilan jangan anti terhadap pendapat publik. Termasuk ulasan praktisi dan pengamat.

“Namanya sidang terbuka tentu membuka ruang bagi perhatian publik, termasuk pengamat dan praktisi hukum. Selain bagian dari kita berdemokrasi , menyatakan pendapat juga dilindungi Undang-Undang. Dan lebih jauh ini harus dilihat sebagai bagian dari edukasi hukum bagi publik,” pungkasnya. (Red)

IMG-20250710-WA0051

Biadab! Duit Difabel Dikorup, Aktivis Jabar Desak Dua Bandit NPCI Dihukum Berat!

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung  

Aroma busuk korupsi kembali tercium tajam di Jawa Barat. Kali ini, kasus dugaan penjarahan dana untuk penyandang disabilitas yang dikelola NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Jabar menyeruak ke permukaan, memicu kemarahan publik.

Pada Kamis (10/7/2025), Aliansi Aktivis Anak Bangsa bersama elemen masyarakat Jawa Barat menggelar pernyataan sikap keras di Bandung. Mereka menuntut tegaknya keadilan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga pencucian uang yang menyeret dua terdakwa: Kevin Fabiano dan Supriatna Gumilar.

Dalam rilis resmi, Aliansi membeberkan sederet praktik kotor yang dilakukan kedua terdakwa:

Kevin Fabiano: Pengadaan Fiktif & Rekayasa Panitia

Bersekongkol dengan Supriatna Gumilar dalam pengadaan sepatu yang tidak sesuai prosedur, meminjam bendera CV hanya demi mengesahkan transaksi fiktif.

Mencairkan uang lebih dari Rp1 miliar di bank di luar jam kerja, yang kemudian tidak digunakan untuk kegiatan NPCI melainkan diserahkan ke Supriatna.

Membentuk panitia pelaksana fiktif, memalsukan nama wasit dan petugas lapangan dengan KTP yang asal comot, sementara honor mereka justru disembunyikan di rekening pembantu rumah tangga Kevin.

Terbongkar melalui bukti video, istri Kevin bahkan tampak menyetorkan uang tunai Rp130 juta bertulis “ATLETIK”.

Aliansi mendesak jaksa menjerat Kevin dengan pasal pencucian uang (money laundering), agar seluruh aliran dana haram terbongkar hingga ke akar.

Supriatna Gumilar: Ketua NPCI Jabar yang Jadi Bandit Dana Disabilitas

Alih-alih melindungi atlet disabilitas, Supriatna diduga memotong dana cabang olahraga untuk memperkaya diri.

Memerintahkan bendahara NPCI mencairkan uang miliaran rupiah hanya untuk kemudian “dipinjam” tanpa pertanggungjawaban.

“Ini menunjukkan pola sistemik, di mana uang yang seharusnya menjadi hak penyandang disabilitas justru dijadikan bancakan,” tegas koordinator aksi, Adhie Wahyudi.

Tuntutan Aliansi: Vonis Maksimal & Bongkar Jaringan

Aliansi Aktivis Anak Bangsa menuntut:

1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN Bandung Kelas 1A menjatuhkan vonis maksimal sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor:

Penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun,

Denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

2. Vonis maksimal 20 tahun penjara untuk Kevin Fabiano atas pengadaan fiktif, pencucian uang, serta manipulasi panitia; dan untuk Supriatna Gumilar atas pemotongan dana disabilitas.

3. Negara tidak lagi memberi ruang bagi pengkhianat bangsa yang menjarah hak kaum disabilitas.

4. Pengusutan tuntas seluruh jaringan yang terlibat, termasuk oknum-oknum lain yang turut menikmati hasil kejahatan.

“Kasus ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan telak kepada anak bangsa penyandang disabilitas. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” tutup Adhie Wahyudi dengan nada menggema. (Restu)

Screenshot_20250710-100343

Skandal UNM: Proyek Rp87 M Diduga Dikorupsi, Polda Sulsel Hanya Sibuk Teliti Berkas

, , 0

Jayantara-News.com, Makassar 

Proyek rehabilitasi megah senilai Rp87 miliar di Universitas Negeri Makassar (UNM) kini menyeret aroma busuk dugaan korupsi. Negara diperkirakan menderita kerugian hingga Rp2,3 miliar akibat mark up harga material dan pengadaan barang yang tak wajar. Ironisnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel hingga kini masih asyik meneliti dokumen, tanpa satupun saksi diperiksa.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan penyidik baru sebatas menerima laporan dari Lembaga Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Sulsel. “Masih dilakukan penelitian terhadap dokumen yang diserahkan pelapor. Belum ada satu pun saksi atau terlapor yang diperiksa,” ungkap Didik di Mapolda Sulsel, Rabu (9/7/2025).

Laporan itu membeberkan dugaan penggelembungan harga dalam proyek rehabilitasi kampus UNM yang dibiayai Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) melalui APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023. Total anggaran jumbo yang digelontorkan mencapai Rp87 miliar lebih untuk mentransformasi UNM menjadi PTN Badan Hukum.

Ihsan Arifin, Ketua PSMP Sulsel, mengungkap beberapa kejanggalan. Salah satunya pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum mengantongi sertifikat kompetensi saat proyek dimulai, baru mengurusnya setelah pekerjaan berjalan.

Tak hanya itu, pembangunan laboratorium senilai Rp4,5 miliar diduga menabrak aturan dengan memakai mekanisme e-katalog, padahal seharusnya wajib dilelang melalui tender terbuka.

Dugaan korupsi makin gamblang pada pengadaan 75 unit komputer spesifikasi M-Core i7. Harga per unitnya diperkirakan digelembungkan Rp7 juta, memicu potensi kerugian negara sebesar Rp547 juta hanya dari satu item belanja.

Kendati data dan bukti awal telah diserahkan ke Polda Sulsel dan Kejati Sulsel, penanganan kasus ini terkesan berjalan di tempat. Didik hanya menegaskan, “Jika nanti dari hasil penelitian dokumen ditemukan unsur pidana, baru penyidik akan mengambil langkah hukum lebih lanjut.”

Publik kini menanti, apakah Polda Sulsel akan serius mengusut kasus yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah ini, atau justru membiarkan kasusnya menguap perlahan di tumpukan berkas tanpa ujung. (Goes)

Screenshot_20250710-095057

Sepeda & Dua Kuda Jadi Mahar Korupsi: Eks Wakil Dirut BRI Terseret Skandal Rp744 Miliar!

, , 0

Jayantara-News.com, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima tersangka dalam dugaan mega korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp744,5 miliar. Salah satu yang paling disorot adalah Catur Budi Harto, eks Wakil Direktur Utama BRI, yang kini dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

“Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan EDC Android di PT BRI (Persero) Tbk tahun 2020–2024 yang dilakukan secara melawan hukum oleh CBH selaku Wakil Direktur Utama BRI,” ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).

Selain Catur, turut ditetapkan tersangka Indra Utoyo (eks Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi BRI), serta Dedi Sunardi (SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI). Dari pihak swasta, KPK menyeret Elvizar (eks Direktur PT Pasific Cipta Solusi) dan Rudi Suprayudi (PT Bringin Inti Teknologi).

Hadiah Sepeda & Dua Ekor Kuda

Dalam konstruksi perkara, Catur diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp525 juta, yang sebagian dikonversi dalam bentuk sepeda mahal dan dua ekor kuda dari Elvizar.

Sementara Dedi Sunardi disebut menikmati sepeda merek Cannondale seharga Rp60 juta.

Tak kalah mengejutkan, Rudi Suprayudi dilaporkan menerima uang Rp19,72 miliar dari Irni Palar dan Teddy Riyanto dari PT Verifone Indonesia atas proyek BRILink dan FMS tahun 2020–2024.

Modus & Skema Licik

Proyek pengadaan EDC ini menggunakan skema beli putus dan sewa, namun diwarnai sejumlah manipulasi, termasuk pertemuan-pertemuan gelap antara Catur, Elvizar, dan Indra Utoyo untuk memuluskan kesepakatan yang merugikan keuangan negara.

Hingga kini, KPK belum melakukan penahanan terhadap kelima tersangka. Penyidik masih mendalami kasus dengan memeriksa saksi-saksi tambahan dan menelusuri aliran dana korupsi.

Pasal Berlapis

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Restu)

Screenshot_20250710-075302

Kebusukan Korupsi Rp86,2 Miliar di BUMD Jabar: 3 Tersangka Diseret, Jejak Dana Haram Diburu Hingga Lubang Tikus!

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung 

Skandal korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ), makin membusuk dan menelanjangi wajah birokrasi yang rakus. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung terus tancap gas dalam membongkar kasus yang menjerat para petinggi perusahaan plat merah ini.

Hingga kini, penyidik sudah memeriksa sedikitnya 23 saksi, termasuk pihak pemberi dana seperti Pertamina, guna memperkuat konstruksi perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp86,2 miliar. Fokus penyidikan kini mengarah pada pemburuan aset dan penelusuran aliran dana haram yang mengalir liar ke kantong para tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Bandung, Ridha Nurul Ihsan, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hanya pada penetapan tersangka.

> “Untuk saksi, sejauh ini sudah di atas 20 orang, sekitar 23 orang. Termasuk pihak pemberi dana maupun pihak terkait lainnya,” ujar Ridha, Rabu (9/7/2025).

Ridha juga memastikan proses ini akan terus berlanjut dengan fokus pada pemulihan kerugian negara.

> “Kami tengah mendalami penelusuran aset, aliran dana hasil korupsi, pengumpulan alat bukti, serta terus memeriksa para saksi,” tandasnya.

Langkah konkret penelusuran aset itu terlihat saat penyidik menggeledah rumah mantan Dirut PT MUJ, Begin Troys (BT), di kawasan elite Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Senin (14/4) malam. Dari sana, tim menyita sertifikat rumah, sebidang tanah, 42 item dokumen penting, beberapa pecahan mata uang asing, hingga kartu ATM Mandiri Gold Debit dan BCA Dollar, yang semakin memperkuat dugaan transaksi keuangan tak wajar.

Sebelumnya, Kejari Kota Bandung sudah menahan tiga orang tersangka untuk 20 hari ke depan. Mereka adalah BT (Begin Troys), NW (Nugroho Widyantoro), dan RAP (Ruli Adi Prasetia). Ketiganya diduga terlibat dalam praktik kotor korupsi penyediaan barang/jasa antara anak usaha PT MUJ, yakni PT Energi Negeri Mandiri (ENM), dengan swasta PT Serba Dinamik Indonesia (SDI) pada periode 2022–2023.

Kasus ini berakar pada dana participating interest (PI) 10 persen senilai total Rp800 miliar yang diterima PT MUJ dari anak perusahaan Pertamina sejak 2017. Dana yang seharusnya menjadi kompensasi daerah terdampak proyek kilang di Pantura itu malah diputar untuk menyuntik modal ke PT ENM, yang kemudian bermain proyek subkontrak dengan PT SDI, membuka ruang lebar bagi bancakan.

Kejari Kota Bandung memastikan, langkah penyidikan akan terus digeber demi membongkar siapa saja yang turut menikmati bancakan dana rakyat ini. (Red)

IMG-20250710-WA0013

Diduga Korupsi Dana Desa, Sewakan Aset dan Mangkir dari Aturan, Kuwu Hulubanteng Terancam Jerat Berlapis: DPRD & APH Ditantang Bertaji!

, , 0

Jayantara-News.com, Cirebon 

Gejolak tengah mengguncang Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Selain Kuwu Tirjo yang diduga tidak menjalankan amanahnya, hal ini terbukti dari sejumlah laporan warga Desa Hulubanteng sendiri yang telah masuk ke Tipidkor Polresta Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini juga merujuk pada surat Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.21192/DPMD, serta diperkuat oleh berbagai data lainnya.

Tirjo diduga telah melakukan korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 hingga 2024, menunggak kewajiban pembayaran pajak, serta secara diam-diam, tanpa berkoordinasi dengan perangkat desa lain, diduga kuat telah menyewakan tanah titi sara/bengkok, yang hasil sewanya tidak dimasukkan ke rekening desa.

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2016 yang diperbarui menjadi Perbup Nomor 72 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Lebih jauh, terendus pula dugaan praktik mark up anggaran pada beberapa pos. Hal ini jelas melabrak prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Pasal 2, 3, dan 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indikasi kuat penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Hulubanteng ini tampak dari pola penggunaan anggaran yang hanya berputar di pos-pos itu saja, dengan serapan dana yang mencurigakan pada periode 2022 hingga 2024.

Sorotan Tim Investigasi Jayantara-News.com:

1. Inspektorat Kabupaten Cirebon dan BPKP Jawa Barat diminta segera melakukan audit forensik terhadap penggunaan Dana Desa Hulubanteng sejak 2022 hingga 2024.

2. Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri Cirebon dan Polda Jawa Barat, diharapkan segera menurunkan tim penyelidik untuk menelusuri potensi korupsi terstruktur yang melibatkan perangkat desa serta kemungkinan keterlibatan pihak luar.

3. DPRD Kabupaten Cirebon, melalui Komisi I, diminta turun langsung ke lapangan guna memanggil dan memeriksa Kepala Desa beserta Bendahara Desa yang bertanggung jawab pada periode tersebut.

Jayantara-News.com berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga seluruh dugaan penyelewengan memperoleh perhatian yang layak serta kejelasan hukum.

Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Pemerintah Desa Hulubanteng untuk menyampaikan hak jawab atau klarifikasi.

> Redaksi Jayantara-News.com menjunjung tinggi prinsip jurnalisme investigatif yang tajam, akurat, dan berbasis data.

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel maupun berita ini, dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan serta koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com

Terima kasih. (Tim JN)

Screenshot_20250709-224452

Rusak Martabat Hukum! Jaksa Haram Sebut: Duit Hasil Peras Korban “Rezeki” Buat Istri

, , 0

Jayantara-News.com, Jakarta 

Fakta memalukan kembali menampar wajah penegakan hukum di Indonesia. Seorang jaksa Kejari Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, terbukti memeras korban investasi bodong Robot Trading Fahrenheit hingga mengantongi total Rp11,7 miliar. Ironisnya, ketika sang istri, Tiara Andini, mempertanyakan asal muasal dana Rp8 miliar yang ditransfer ke rekeningnya, Azam dengan enteng menyebutnya “rezeki”.

Hal ini diungkapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto, saat membacakan putusan. “Ketika ditanya asal usulnya, suaminya mengatakan itu rezeki,” tutur Hakim Sunoto, Selasa (8/7/2025).

Padahal, majelis hakim dengan tegas menyatakan uang tersebut berasal dari tindak pemerasan. Dari Rp11,7 miliar, Rp8 miliar ditransfer ke rekening istrinya. Dana kotor itu kemudian digunakan untuk umrah, jalan-jalan ke luar negeri, sumbangan pondok pesantren senilai Rp1 miliar, asuransi BUMN Rp2 miliar, deposito Rp 2 miliar, serta pembelian tanah dan bangunan Rp3 miliar.

Tak hanya itu, sebagian uang haram juga dibagi Azam ke koleganya di Kejari Jakbar. Mulai dari Rp300 juta untuk eks Plh Kasi Pidum Dody Gazali, Rp500 juta ke Kepala Kejari Jakbar Hendri Antoro, Rp500 juta ke eks Kepala Kejari Jakbar Iwan Ginting, Rp450 juta untuk eks Kasi Pidum Sunarto, hingga Rp150 juta bagi staf Kejari Jakbar. Namun mereka ramai-ramai membantah menerima aliran uang panas tersebut.

Majelis hakim juga menilai tindakan Azam sebagai bentuk penghianatan terhadap sumpah jabatan dan merusak kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. “Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung sebagai benteng terakhir keadilan,” tegas Hakim Sunoto.

Dalam putusan, Azam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara uang haram yang sudah dialihkan ke istri Azam, termasuk aset properti dan polis asuransi, diperintahkan untuk dilelang dan hasilnya dikembalikan ke para korban.

Tak kalah mencengangkan, dua pengacara korban investasi bodong yang ikut menyuap Azam juga dipenjara. Oktavianus Setiawan divonis 4,5 tahun, sedangkan Bonifasius Gunung 4 tahun penjara, masing-masing disertai denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Kasus ini menjadi preseden buruk sekaligus memperlihatkan borok lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di garda terdepan memberantas korupsi, justru tega memeras dan menipu korban berkali-kali. (Goes)

Screenshot_20250709-222932

Modus Biadab di Sekretariat DPRD Bengkulu: Rakyat Dirampok Lewat Perjalanan Dinas Fiktif

, , 0

Jayantara-News.com, Bengkulu

Skandal perjalanan dinas fiktif mengguncang DPRD Provinsi Bengkulu. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengungkap sebanyak 264 perjalanan dinas telah dicairkan oleh Sekretariat DPRD sepanjang tahun 2024. Ironisnya, mayoritas perjalanan tersebut diduga hanya akal-akalan alias fiktif. Uang rakyat yang seharusnya untuk operasional, diduga malah lenyap tanpa bekas — menimbulkan potensi kerugian negara lebih dari Rp3 miliar.

> “Ada sekitar 264 perjalanan dinas. Hampir semuanya belum dibayarkan ke pihak bersangkutan, tetapi uangnya sudah dicairkan,” tegas Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, didampingi penyidik Pidsus, Syaiful Amri, Rabu (9/7/2025).

Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, menjelaskan, modus korupsi ini sangat terang: dana perjalanan dinas dicairkan dari kas daerah, namun tidak pernah diserahkan kepada pegawai atau pihak yang seharusnya berangkat. Uang habis entah ke mana.

“Modusnya, uang sudah dicairkan tetapi tidak disalurkan kepada yang berhak,” beber Danang.

Hasil penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu menelurkan penetapan lima tersangka pada Selasa (8/7/2025) malam. Kelimanya langsung digiring mengenakan rompi tahanan dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Bengkulu.

Kelima tersangka yakni:

1. Erlangga, mantan Sekretaris DPRD (pengguna anggaran),

2. Rizan Putra Jaya, Kasubag Umum,

3. Dahyar, Bendahara,

4. Rely Pribadi, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

5. Ade Yanto Pratama, Pembantu Bendahara.

Sampai hari ini, Kejati telah memeriksa total 60 saksi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Jaksa juga masih mendalami apakah uang hasil korupsi ini hanya dinikmati para tersangka atau ikut mengalir ke kantong anggota dewan.

“Untuk itu masih dalam penyidikan. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” kata Syaiful.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi dari Partai Golkar, memilih berhati-hati menanggapi. Ia hanya mengatakan pihaknya akan kooperatif dan menghormati proses hukum.

> “Kita menghormati proses hukum oleh pihak APH,” ujar Sumardi, Rabu (9/7/2025).

Sebelumnya, tim Pidsus Kejati Bengkulu menggeledah dua lokasi strategis, yakni kantor Sekretariat DPRD Provinsi dan BPKAD Provinsi Bengkulu pada 24 Juni 2025. Penggeledahan ini terkait dugaan rekayasa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), mark-up biaya, laporan fiktif, hingga permainan diskon yang merugikan keuangan daerah.

Danang menegaskan, pihaknya serius menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.

“Perkiraan kerugian negara pada kasus ini masih dalam tahap penghitungan. Kami pastikan akan terus dikembangkan,” tutup Danang. (Goes)

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!