Menu

Nasional

Screenshot_20250711-111052

Skandal Pasar Cinde: Mantan Wali Kota Palembang Jadi Tersangka, Negara Rugi Hampir Rp1 Triliun

, , 0

Jayantara-News.com, Palembang

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) resmi menetapkan mantan Wali Kota Palembang, Harnojoyo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pemanfaatan aset daerah berupa tanah di kawasan Pasar Cinde Palembang. Penetapan tersangka ini diumumkan pada Senin, 7 Juli 2025, dalam konferensi pers yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umaryadi.

Sebelumnya, perkara ini juga telah menyeret nama besar mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

Harnojoyo yang menjabat Wali Kota Palembang periode 2015–2018, diduga kuat terlibat dalam proyek kerja sama Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT Magna Beatum (PT MB) melalui skema Bangun Guna Serah (BGS). Dalam perannya, Harnojoyo mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang memberikan diskon 50 persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada PT MB.

Umaryadi menegaskan kebijakan ini jelas menabrak aturan karena PT MB tidak memiliki status sosial maupun kemanusiaan yang dapat dijadikan dasar pemberian keringanan. “Kebijakan diskon BPHTB ini telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,1 miliar,” ungkapnya.

Lebih fatal lagi, penyidik menemukan adanya aliran dana kepada Harnojoyo yang diduga terkait langsung dengan pembongkaran Pasar Cinde, padahal pasar tersebut merupakan situs cagar budaya.

Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir hampir Rp1 triliun. Rinciannya meliputi hilangnya bangunan Pasar Cinde yang ditaksir senilai Rp892 miliar berdasarkan penilaian ahli cagar budaya. Selain itu, terdapat kerugian sekitar Rp43,9 miliar dari penarikan uang pembeli kios di Pasar Cinde.

Di sisi lain, potongan BPHTB yang semestinya tak layak diberikan menambah bobot kerugian. Negara seharusnya menerima Rp2,2 miliar, namun akibat kebijakan Harnojoyo hanya masuk Rp1,1 miliar, sehingga timbul kerugian Rp1,1 miliar lagi.

Proyek revitalisasi Pasar Cinde ini awalnya dirancang untuk mendukung Asian Games 2018. Namun sejak awal, proyek ini diduga sarat rekayasa, mulai dari proses pengadaan mitra yang tetap memenangkan PT MB meski tidak memenuhi syarat.

“Hari saya ditetapkan sebagai tersangka, mungkin ini bentuk tanggung jawab saya sebagai pimpinan terkait pembangunan Pasar Cinde,” kata Harnojoyo dalam pernyataan kepada Antara, Senin, 7 Juli 2025.

Namun faktanya, proyek ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merampas warisan sejarah warga Palembang.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kejati Sumsel langsung menahan Harnojoyo selama 20 hari hingga 26 Juli 2025 di Rumah Tahanan (Rutan). Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada 2 Juli 2025, Kejati Sumsel telah menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Kepala Cabang PT MB berinisial RY, Ketua Panitia Pengadaan Mitra BGS berinisial EH, dan Direktur PT MB berinisial AT.

Sampai saat ini, sebanyak 74 saksi telah diperiksa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkomitmen membongkar tuntas kasus korupsi yang merugikan negara hingga mendekati Rp1 triliun ini, serta menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. (Restu)

Screenshot_20250711-110148

Korupsi Menggurita di DPRD Bengkulu: Total 7 Pejabat Dicokok Kejati, Dua Tersangka Baru Resmi Ditahan!

, , 0

Jayantara-News.com, Bengkulu

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali menunjukkan taringnya dalam membongkar kasus dugaan korupsi yang melilit Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Pada Kamis malam (10/7/2025), penyidik Pidsus Kejati Bengkulu resmi menetapkan dua tersangka baru, yakni Rozi Marza dan Lia Fita Sari yang menjabat sebagai PPTK.

Penetapan status tersangka dilakukan usai keduanya diperiksa sebagai saksi sejak siang hari. Tidak butuh waktu lama, kedua pejabat ini langsung mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan digiring ke mobil tahanan untuk dititipkan di Rutan Kelas II B Bengkulu.

“Kami sudah menetapkan dua orang tersangka baru terkait dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu,” tegas Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani.

Sementara itu, Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, menambahkan bahwa peran kedua tersangka ini tidak terkait dengan anggaran perjalanan dinas fiktif yang lebih dulu menjerat lima orang pejabat lain. “Untuk sementara, detailnya belum bisa kami buka ke publik karena masih dalam pendalaman,” jelas Danang.

Dengan bertambahnya dua tersangka ini, total sudah tujuh orang pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelumnya, pada 8 Juli 2025 lalu, Kejati telah menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Sekretaris DPRD.

Berikut daftar lengkap lima tersangka pertama yang telah lebih dulu ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif:

1. Erlangga — Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu (pengguna anggaran)

2. Rizan Putra Jaya — Kasubag Umum

3. Dahyar — Bendahara

4. Rely Pribadi — Pembantu Bendahara Pengeluaran

5. Ade Yanto Pratama — Pembantu Bendahara

Penetapan dan penahanan para pejabat ini semakin menegaskan bahwa praktik korupsi di tubuh Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu bukan hanya sporadis, tetapi diduga sudah terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Kejati Bengkulu memastikan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap aktor-aktor lain yang mungkin terlibat. (Permadhi)

IMG-20250710-WA0075

Perhutani Banyumas Buka Ruang Kritik: Ajak Warga Awasi Pengelolaan Hutan

0

Jayantara-News.com, Banyumas

Angin segar bertiup dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyumas Barat Divre Jateng. Perhutani siap menerima kritik dan keluhan dari masyarakat terkait dampak penebangan kayu. Ini adalah langkah maju menuju kerja sama yang partisipatif antara warga dan Perum Perhutani.

Hal tersebut diungkapkan Pemerhati Kebijakan Publik Agus Adi Priyanto sesaat setelah menemui Administratur (ADM) KPH Banyumas Barat Dirve Jawa Tengah di Banyumas.

Menurut Agus Adi, ketika ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (10/7/25) pada saat membahas dampak kegiatan penebangan di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, ADM KPH Banyumas Barat Yohanes Ecka Cahyadi menegaskan komitmennya terhadap komunikasi kepada masyarakat.

“Menurut ADM, masyarakat bisa menyampaikan kritik yang objektif serta keluhan kepada Perhutani terkait penebangan yang ada di Kecamatan Karangpucung. Nanti dapat difollow up oleh Perhutani melalui jalur yang ada. Seperti Mantri Perhutani, LMDH yang ada di desa-desa atau setelahnya kepada Asper,” ujar Agus Adi.

Pernyataan ini menjadi undangan langsung bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan yang berdampingan dengan lahan Perhutani, untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka.

Isu dampak penebangan hutan seringkali menjadi perhatian, mulai dari potensi erosi, kerusakan lingkungan, hingga perubahan mata pencarian warga lokal. Dengan dibukanya pintu komunikasi ini, Perum Perhutani menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kolaboratif, bukan secara sepihak.

Keterbukaan Perhutani ini merupakan momentum penting untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas Perhutani. “Warga kini punya kesempatan untuk tidak hanya mengeluh, tapi juga memberikan masukan konstruktif dan solusi inovatif demi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak,” jelas Agus Adi.

Diharapkan, lanjutnya, kritik yang disampaikan tidak hanya berupa keluhan, tapi juga didukung data objektif, fakta lapangan, dan usulan perbaikan yang konkret.

“Dengan begitu, setiap masukan bisa ditindaklanjuti secara efektif dan menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan kerja sama yang adil dan transparan,” ujar Agus.

Kemitraan antara masyarakat dan Perhutani adalah kunci untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. (Buyung)

Screenshot_20250710-213447

Rickie Ferdinansyah Tersangka Penipuan 1,8 Miliar Dituntut JPU Cuma 6 Bulan, Tuai Reaksi Tajam Praktisi Hukum

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung

Rickie Ferdinansyah seorang oknum yang mengaku berprofesi sebagai advokat, dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

Rickie merupakan tersangka kasus penipuan dengan modus mengaku dirinya sebagai advokat. Dengan cara iru  Rickie mengelabui korbannya bernama Luky Hermawan. Akibat ulahnya korban Luky Hermawan  mengalami kerugian sebesar Rp 1, 8 rupiah.

Tuntutan tersebut memantik reaksi dari praktisi hukum pidana dan mantan aktivis 98 Fidelis Giawa. Menurutnya tuntutan dinilai ringan, dan menciderai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi  korban lebih jauh bahkan menjadi  preseden buruk dalam dunia peradilan pidana ditanah air.

“Menurut pendapat saya hal pertama harus dilihat dari sisi kerugian yang timbul itu nilainya cukup besar. Jadi dari keadilan jelas tercederai ya terutama korban sekaligus jadi potret buram peradilan ,” ujarnya di Bandung, Kamis ( 10/07/2025).

Fidelis menilai, seharusnya JPU menerapkan tuntutan maksimal berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun.

“Karena terdakwa mengaku-ngaku sebagai advokat padahal bukan. “Perbuatan ini dilakukan berulang kali. Harusnya ini bisa masuk kategori perbuatan berlanjut (concursus realis) dan layak dituntut maksimal atau lebih berat dari tuntutan. Karena Ini bisa jadi yurispridensi negatif terhadap perkara-perkara penipuan,” ujarnya.

Rickie Ferdinasyah bukan seorang advokat dibenarkan berdasarkan surat resmi Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (DPN Peradi), sebagaimana dalam suratnya tanggal 21 Maret 2023 Nomor :112/PERADI/DPN/III/2023 yang menerangkan bahwa saudara Arief Taufik S,H dan Rickie Ferdinansyah bukan merupakan anggota Peradi karena tidak terdaftar dalam buku anggota.

Penipuan oleh Rickie Ferdinansyah terjadi sejak Januari 2022, ketika Rickie menawarkan jasa hukum kepada Luky Hermawan di Cikarang. Korban menyerahkan beberapa surat kuasa untuk menangani berbagai kasus seperti RUPS perusahaan, perceraian, hingga perkara perdata di PN Cikarang dan Cirebon.

Terkait permasalahan ini Fidelis menyarankan upaya konstruktif agar korban mengadu ke Komisi Kejaksaan dengan tujuan ada evaluasi terhadap JPU yang menangani permasalahan tersebut.

“Bisa disarankan korban mengadukan masalah ini ke Komisi Kejaksaan. Tentu dalam kerangka yang positif untuk menciptakan kinera Jaksa yang lebih baik,” tandasnya.  

Di sisi lain Fidelis mengatakan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan hukum yang digelar secara terbuka di pengadilan jangan anti terhadap pendapat publik. Termasuk ulasan praktisi dan pengamat.

“Namanya sidang terbuka tentu membuka ruang bagi perhatian publik, termasuk pengamat dan praktisi hukum. Selain bagian dari kita berdemokrasi , menyatakan pendapat juga dilindungi Undang-Undang. Dan lebih jauh ini harus dilihat sebagai bagian dari edukasi hukum bagi publik,” pungkasnya. (Red)

Screenshot_20250710-204958

Ironi Pendidikan Jabar: Gubernur Sibuk Pencitraan, Siswa Miskin Tetap Terbuang

, 0

Jayantara-News.com, Bandung

Masa pendaftaran SPMB tingkat SMA/SMK/SLB 2025 memang sudah rampung. Namun, bukan berarti persoalan ikut berakhir. Justru masih menyisakan sejuta masalah yang berpotensi menjadi bara panjang, khususnya di Jawa Barat.

LBP2 Jawa Barat mencatat sejumlah temuan mencolok. Ironisnya, ini terjadi di bawah kepemimpinan seorang Gubernur Jawa Barat yang di media sosial kerap tampil turun ke bawah, merangkul rakyat, dan menerima langsung keluhan masyarakat. Tapi sayang, citra ini justru tampak kontras dengan kenyataan pahit yang dirasakan orang tua siswa. Sebab para bawahan sang Gubernur, mulai dari Kadisdik, KCD, hingga Kepala Sekolah, seakan bergerak di jalur berbeda. Mereka yang semestinya menjadi pengayom, malah memperlihatkan wajah birokrasi yang dingin dan berjarak.

Ada kebijakan ‘seksi’ memang, semisal penambahan kuota khusus bagi masyarakat miskin yang digaungkan KDM, dengan slogan “rakyat miskin harus bisa sekolah di negeri.” Tapi realitanya? Masih banyak siswa miskin yang terdepak, gagal masuk sekolah negeri. Padahal jelas, sekolah negeri lebih ringan di kantong, baik di awal pendaftaran maupun selama proses pendidikan hingga kelulusan. Itulah yang membuat para orang tua berjuang mati-matian agar anaknya bisa diterima di sana.

Sayangnya, perjuangan mereka sering kali harus menabrak tembok tebal. Para orang tua mendapati betapa sulitnya menemui Kepala Sekolah, Ketua Panitia, atau bahkan sekadar Panitia SPMB di sekolah. Baik secara langsung maupun lewat telepon, mereka terkesan nyumput, pura-pura tidak tahu, sengaja menghindar. Seolah-olah rakyat miskin ini masalah yang harus dijauhi.

Fenomena ini menjadi barometer betapa sebagian pejabat pendidikan kita kehilangan rasa malu, etika, dan jiwa pengabdian. Ada yang merasa jumawa, tinggi hati, memandang rakyat kecil dengan sebelah mata. Seolah lupa bahwa tugas mereka adalah melayani, bukan dilayani.

Paling tidak, ada tiga penyakit utama yang menjangkiti:

1. Rendahnya kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat.

2. Mental & etika yang tak lagi selaras dengan adat masyarakat Sunda yang mengedepankan rasa hormat dan empati.

3. Rasa jumawa dengan standar ganda: “Siapa kamu?” versus “Aku siapa?”

Sudah saatnya para Kepala Sekolah, Kadisdik, dan KCD diingatkan kembali pada prinsip “rasa jeung rumasa”, merasa diri sebagai pelayan masyarakat, dan sadar bahwa jabatan hanyalah amanah.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat patut mengevaluasi. Tak hanya cukup dengan menebar pencitraan di medsos, tetapi juga menindak tegas bawahan yang melenceng. Misalnya dengan sanksi pembinaan khusus, bahkan program pembinaan karakter layaknya ‘barak’ bagi siswa bermasalah, agar tumbuh rasa tanggung jawab, kepedulian, dan cinta terhadap tugas pelayanan publik.

Karena kalau tidak, jargon “sekolah negeri untuk rakyat miskin” hanya akan terdengar bagai ilusi di tengah realitas getir yang dialami anak-anak miskin di Jawa Barat. (Asep)

IMG-20250710-WA0061

Generasi Berencana Ngamprah 2025: Sinergi Remaja dan Keluarga Menuju Masa Depan Gemilang

0

Jayantara-News.com, Ngamprah 

Aula Kecamatan Ngamprah pada hari ini dipenuhi semangat generasi muda yang antusias mengikuti Pemilihan Duta Generasi Berencana (Pildugen) Kecamatan Ngamprah 2025. Kegiatan yang merupakan bagian dari program nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini bertujuan menyiapkan remaja yang sehat, berdaya saing, serta memiliki perencanaan hidup matang.

Dengan mengusung tema “Tri Tangtu di Buana Abhipraya Yuvata”, Pildugen tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang edukasi dan pembinaan karakter bagi para remaja. Tema ini merangkai nilai-nilai luhur budaya Sunda dengan semangat dan cita-cita kaum muda Indonesia, agar terbentuk generasi yang berprinsip, seimbang, dan peduli pada sesama.

Dalam laporan kegiatan, Ketua Panitia Kang Aldri menjelaskan bahwa proses seleksi dan pembekalan digelar selama dua hari, melibatkan 20 peserta dari 11 desa di Kecamatan Ngamprah. Para peserta mendapatkan materi komprehensif tentang kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, bahaya narkoba, hingga strategi penurunan stunting.

Tingginya antusiasme masyarakat pun terlihat dari meningkatnya interaksi dan dukungan melalui berbagai platform media sosial.

Salah satu sesi penting dalam acara ini adalah pemutaran video edukatif yang mengangkat tantangan pernikahan dini, isu yang masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kabupaten Bandung Barat. Disoroti pula berbagai faktor penyebabnya, baik internal seperti kurangnya pengetahuan maupun eksternal seperti tekanan sosial dan kondisi ekonomi.

Sebagai solusi, gerakan “2125 Keren” terus digaungkan untuk mengajak remaja menikah pada usia ideal, yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, demi kesiapan psikologis, finansial, dan sosial sebelum membangun keluarga.

Kepala UPTKB Kecamatan Ngamprah, Ibu Umiyati, memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan acara ini. Ia menyampaikan rasa bangganya terhadap kualitas finalis yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun, hingga menyulitkan proses penjurian. Harapannya, para Duta Genre dapat menjadi agen perubahan dan edukator sebaya di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Bunda Genre Kecamatan Ngamprah, Ibu Agnes Virganty, menekankan pentingnya penerapan 8 Fungsi Keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter. Ia juga menyambut baik tingginya kepedulian para remaja yang hadir terhadap isu-isu kependudukan dan masa depan.

Acara turut dihadiri Duta Bahari, Miss Cultural Genre 2024, perwakilan forum genre, serta finalis Pildugen tahun sebelumnya yang ikut memeriahkan suasana.

Suasana semakin meriah dengan digelarnya fashion show oleh para finalis, yang menampilkan busana penuh kreativitas sebagai wujud ekspresi budaya remaja Ngamprah. Setelah melalui sesi tanya jawab dan penilaian akhir, terpilih enam finalis terbaik, dengan dua di antaranya dinobatkan sebagai:

Duta Genre Putera 2025: Rafi

Duta Genre Puteri 2025: Kaila

Acara ditutup dengan yel-yel semangat “Genre! Sehat! Cerdas! Ceria!” yang menggema, menandai tekad bersama untuk terus membina dan memberdayakan generasi muda agar tumbuh sebagai remaja berencana yang siap menghadapi tantangan zaman.

Pildugen Kecamatan Ngamprah 2025 bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi langkah nyata menuju terbentuknya generasi yang visioner, mandiri, dan menjadi teladan bagi lingkungannya. (Nuka)

IMG-20250710-WA0051

Biadab! Duit Difabel Dikorup, Aktivis Jabar Desak Dua Bandit NPCI Dihukum Berat!

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung  

Aroma busuk korupsi kembali tercium tajam di Jawa Barat. Kali ini, kasus dugaan penjarahan dana untuk penyandang disabilitas yang dikelola NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Jabar menyeruak ke permukaan, memicu kemarahan publik.

Pada Kamis (10/7/2025), Aliansi Aktivis Anak Bangsa bersama elemen masyarakat Jawa Barat menggelar pernyataan sikap keras di Bandung. Mereka menuntut tegaknya keadilan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga pencucian uang yang menyeret dua terdakwa: Kevin Fabiano dan Supriatna Gumilar.

Dalam rilis resmi, Aliansi membeberkan sederet praktik kotor yang dilakukan kedua terdakwa:

Kevin Fabiano: Pengadaan Fiktif & Rekayasa Panitia

Bersekongkol dengan Supriatna Gumilar dalam pengadaan sepatu yang tidak sesuai prosedur, meminjam bendera CV hanya demi mengesahkan transaksi fiktif.

Mencairkan uang lebih dari Rp1 miliar di bank di luar jam kerja, yang kemudian tidak digunakan untuk kegiatan NPCI melainkan diserahkan ke Supriatna.

Membentuk panitia pelaksana fiktif, memalsukan nama wasit dan petugas lapangan dengan KTP yang asal comot, sementara honor mereka justru disembunyikan di rekening pembantu rumah tangga Kevin.

Terbongkar melalui bukti video, istri Kevin bahkan tampak menyetorkan uang tunai Rp130 juta bertulis “ATLETIK”.

Aliansi mendesak jaksa menjerat Kevin dengan pasal pencucian uang (money laundering), agar seluruh aliran dana haram terbongkar hingga ke akar.

Supriatna Gumilar: Ketua NPCI Jabar yang Jadi Bandit Dana Disabilitas

Alih-alih melindungi atlet disabilitas, Supriatna diduga memotong dana cabang olahraga untuk memperkaya diri.

Memerintahkan bendahara NPCI mencairkan uang miliaran rupiah hanya untuk kemudian “dipinjam” tanpa pertanggungjawaban.

“Ini menunjukkan pola sistemik, di mana uang yang seharusnya menjadi hak penyandang disabilitas justru dijadikan bancakan,” tegas koordinator aksi, Adhie Wahyudi.

Tuntutan Aliansi: Vonis Maksimal & Bongkar Jaringan

Aliansi Aktivis Anak Bangsa menuntut:

1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN Bandung Kelas 1A menjatuhkan vonis maksimal sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor:

Penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun,

Denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

2. Vonis maksimal 20 tahun penjara untuk Kevin Fabiano atas pengadaan fiktif, pencucian uang, serta manipulasi panitia; dan untuk Supriatna Gumilar atas pemotongan dana disabilitas.

3. Negara tidak lagi memberi ruang bagi pengkhianat bangsa yang menjarah hak kaum disabilitas.

4. Pengusutan tuntas seluruh jaringan yang terlibat, termasuk oknum-oknum lain yang turut menikmati hasil kejahatan.

“Kasus ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan telak kepada anak bangsa penyandang disabilitas. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” tutup Adhie Wahyudi dengan nada menggema. (Restu)

IMG-20250710-WA0043

Pembangunan Berlanjut! Proyek Tower BTS di Purbahayu Pangandaran Akhirnya Menang Telak di Mediasi

0

Jayantara-News.com, Pangandaran

Pertarungan sengit antara pro dan kontra atas pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di perbatasan Desa Purbahayu dan Desa Sidomulyo akhirnya menemukan titik terang. Setelah sempat memicu gejolak di tengah masyarakat dan aksi penolakan keras yang menggelegar, mediasi panas digelar di Kantor Desa Purbahayu, Rabu (9/7/2025), yang menjadi ajang pembuktian legalitas proyek vital tersebut.

Mediasi tersebut dihadiri langsung oleh pihak-pihak strategis: Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bagian Legal dari perusahaan pengembang tower, serta warga yang sebelumnya melakukan aksi penolakan keras.

Hasilnya: Pembangunan tower dinyatakan sah dan tak bisa dihentikan!

Dalam keterangannya kepada Jayantara-News.com, Kepala Satpol PP Pangandaran yang diwakili oleh Kasi Penyidikan dan Penyelidikan, Rusnandar, menegaskan bahwa semua dokumen administratif telah lengkap, sah, dan tak terbantahkan.

“Izin PBG sudah terbit, retribusi lunas dibayarkan, dan persetujuan dari warga terdampak langsung telah diperoleh secara resmi melalui tanda tangan. Maka, secara hukum, pembangunan ini 100% legal dan tidak ada alasan untuk dihentikan,” tegas Rusnandar, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, Rusnandar meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Ia menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan pengembang untuk mengantongi tanda tangan dari seluruh warga desa.

“Cukup dari warga yang berada dalam radius terdampak. Itu sudah lebih dari cukup menurut regulasi,” tambahnya.

Pembangunan tower BTS ini merupakan bagian dari program nasional untuk menjangkau desa-desa di pelosok dengan jaringan telekomunikasi dan internet yang stabil, sebuah kebutuhan mendesak di era digital, terutama bagi pelajar, pelaku UMKM, dan layanan publik.

Di balik polemik ini, terselip harapan besar. Warga yang mendukung proyek ini mengingatkan pentingnya berpikir visioner demi kemajuan bersama.

“Kita ingin Pangandaran maju, terkoneksi, dan bisa bersaing. Jangan biarkan kemajuan desa diblokir oleh kepentingan sempit,” ujar salah satu warga penuh semangat.

Mediasi ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang direncanakan dengan benar dan mengikuti hukum yang berlaku tidak bisa dipatahkan oleh tekanan segelintir pihak. Proyek tower BTS ini bukan sekadar menara logam, ini adalah pilar kemajuan, jembatan konektivitas, dan simbol transformasi desa menuju era digital. (Nana JN)

IMG-20250710-WA0038

Lintang Astha Desak Percepatan Perbaikan Jalan Ngamprah, Camat Tegaskan Komitmen: “Progres Akan Terus Dikawal”

0

Jayantara-News.com, Bandung Barat

Dalam semangat sinergi dan kepedulian terhadap masyarakat, telah digelar audiensi penting antara Camat Ngamprah, Ibu Agnes Virganty, S.STP., M.Si., dengan organisasi sosial Lintang Astha yang diwakili langsung oleh drh. M. Burhan, disaksikan oleh 15 media lokal. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Ngamprah ini diinisiasi oleh keprihatinan bersama atas kondisi jalan yang rusak parah dari Ngamprah hingga Pasirhalang, serta urgensi langkah nyata untuk memastikan infrastruktur layak sebagai hak dasar masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Lintang Astha membacakan sekaligus menyerahkan Surat Terbuka yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat dan Gubernur Jawa Barat. Surat itu memuat tuntutan percepatan perbaikan jalan sekaligus sorotan atas dampak kerusakan jalan terhadap ekonomi rakyat kecil, keselamatan pengguna jalan, dan kualitas pelayanan publik.

Camat Ngamprah menerima surat terbuka itu secara resmi dan berkomitmen akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Camat menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan suara warga dalam proses pembangunan.

Camat Ngamprah menjelaskan sejumlah progres yang telah berjalan, di antaranya:

Proses pengukuran ulang jalan yang sudah dimulai.

Dalam program jangka menengah enam bulan ke depan, Dinas PUPR menargetkan:

1. Perbaikan jalan rusak,

2. Peningkatan fasilitas pendidikan,

3. Penguatan pengelolaan sampah.

Lebih lanjut disampaikan, proyek perbaikan jalan telah masuk ke sistem e-katalog dan saat ini dalam tahap penyesuaian teknis. PT Salma Utama telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, sedang melakukan tahap awal seperti peninjauan gambar teknis, pemasangan patok, dan penentuan lokasi basecamp lapangan.

Dalam pekan ini direncanakan sosialisasi resmi kepada para kepala desa. Kecamatan juga berkomitmen akan menyampaikan perkembangan proyek ini secara rutin kepada publik, agar proses berjalan transparan dan dapat diawasi bersama.

Camat juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar proyek ini dapat berjalan lancar. Ia pun menegaskan bahwa masukan masyarakat yang difasilitasi Lintang Astha akan menjadi landasan prioritas pembangunan.

Sementara itu, drh. M. Burhan mewakili Lintang Astha menegaskan bahwa pihaknya berharap pada 15 Juli 2025 mendatang sudah tampak tindak lanjut konkret di lapangan, sebagaimana janji visualisasi proyek yang pernah disampaikan sejak Mei lalu.

Jika tidak ada progres berarti, Lintang Astha memastikan aksi sosial dan pengawasan publik akan terus diperkuat melalui mobilisasi warga. Mereka juga menegaskan pentingnya kehadiran Camat sebagai ujung tombak pemerintah dalam mensosialisasikan perkembangan proyek ke tingkat RT/RW dan masyarakat luas.

Lintang Astha mengingatkan, pemenuhan infrastruktur layak adalah kewajiban negara yang tak bisa ditawar, mengingat rakyat juga telah taat menunaikan kewajiban seperti membayar pajak kendaraan.

Untuk pertemuan lanjutan pada 15 Juli mendatang, Lintang Astha meminta agar turut hadir:

Perwakilan teknis PT Salma Utama,

Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, serta Kecamatan sebagai fasilitator publik.

Pertemuan ini menunjukkan adanya tekad bersama antara pemerintah kecamatan dan elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak dasar warga secara adil. Suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam kebijakan dan implementasi pembangunan.

Dengan menjunjung asas partisipasi dan transparansi, Camat Ngamprah bersama Lintang Astha sepakat bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembangunan. (Nuka)

Screenshot_20250710-100343

Skandal UNM: Proyek Rp87 M Diduga Dikorupsi, Polda Sulsel Hanya Sibuk Teliti Berkas

, , 0

Jayantara-News.com, Makassar 

Proyek rehabilitasi megah senilai Rp87 miliar di Universitas Negeri Makassar (UNM) kini menyeret aroma busuk dugaan korupsi. Negara diperkirakan menderita kerugian hingga Rp2,3 miliar akibat mark up harga material dan pengadaan barang yang tak wajar. Ironisnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel hingga kini masih asyik meneliti dokumen, tanpa satupun saksi diperiksa.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan penyidik baru sebatas menerima laporan dari Lembaga Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Sulsel. “Masih dilakukan penelitian terhadap dokumen yang diserahkan pelapor. Belum ada satu pun saksi atau terlapor yang diperiksa,” ungkap Didik di Mapolda Sulsel, Rabu (9/7/2025).

Laporan itu membeberkan dugaan penggelembungan harga dalam proyek rehabilitasi kampus UNM yang dibiayai Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) melalui APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023. Total anggaran jumbo yang digelontorkan mencapai Rp87 miliar lebih untuk mentransformasi UNM menjadi PTN Badan Hukum.

Ihsan Arifin, Ketua PSMP Sulsel, mengungkap beberapa kejanggalan. Salah satunya pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum mengantongi sertifikat kompetensi saat proyek dimulai, baru mengurusnya setelah pekerjaan berjalan.

Tak hanya itu, pembangunan laboratorium senilai Rp4,5 miliar diduga menabrak aturan dengan memakai mekanisme e-katalog, padahal seharusnya wajib dilelang melalui tender terbuka.

Dugaan korupsi makin gamblang pada pengadaan 75 unit komputer spesifikasi M-Core i7. Harga per unitnya diperkirakan digelembungkan Rp7 juta, memicu potensi kerugian negara sebesar Rp547 juta hanya dari satu item belanja.

Kendati data dan bukti awal telah diserahkan ke Polda Sulsel dan Kejati Sulsel, penanganan kasus ini terkesan berjalan di tempat. Didik hanya menegaskan, “Jika nanti dari hasil penelitian dokumen ditemukan unsur pidana, baru penyidik akan mengambil langkah hukum lebih lanjut.”

Publik kini menanti, apakah Polda Sulsel akan serius mengusut kasus yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah ini, atau justru membiarkan kasusnya menguap perlahan di tumpukan berkas tanpa ujung. (Goes)

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!