Menu

Nasional

Screenshot_20250710-095057

Sepeda & Dua Kuda Jadi Mahar Korupsi: Eks Wakil Dirut BRI Terseret Skandal Rp744 Miliar!

, , 0

Jayantara-News.com, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima tersangka dalam dugaan mega korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp744,5 miliar. Salah satu yang paling disorot adalah Catur Budi Harto, eks Wakil Direktur Utama BRI, yang kini dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

“Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan EDC Android di PT BRI (Persero) Tbk tahun 2020–2024 yang dilakukan secara melawan hukum oleh CBH selaku Wakil Direktur Utama BRI,” ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).

Selain Catur, turut ditetapkan tersangka Indra Utoyo (eks Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi BRI), serta Dedi Sunardi (SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI). Dari pihak swasta, KPK menyeret Elvizar (eks Direktur PT Pasific Cipta Solusi) dan Rudi Suprayudi (PT Bringin Inti Teknologi).

Hadiah Sepeda & Dua Ekor Kuda

Dalam konstruksi perkara, Catur diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp525 juta, yang sebagian dikonversi dalam bentuk sepeda mahal dan dua ekor kuda dari Elvizar.

Sementara Dedi Sunardi disebut menikmati sepeda merek Cannondale seharga Rp60 juta.

Tak kalah mengejutkan, Rudi Suprayudi dilaporkan menerima uang Rp19,72 miliar dari Irni Palar dan Teddy Riyanto dari PT Verifone Indonesia atas proyek BRILink dan FMS tahun 2020–2024.

Modus & Skema Licik

Proyek pengadaan EDC ini menggunakan skema beli putus dan sewa, namun diwarnai sejumlah manipulasi, termasuk pertemuan-pertemuan gelap antara Catur, Elvizar, dan Indra Utoyo untuk memuluskan kesepakatan yang merugikan keuangan negara.

Hingga kini, KPK belum melakukan penahanan terhadap kelima tersangka. Penyidik masih mendalami kasus dengan memeriksa saksi-saksi tambahan dan menelusuri aliran dana korupsi.

Pasal Berlapis

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Restu)

Screenshot_20250710-075302

Kebusukan Korupsi Rp86,2 Miliar di BUMD Jabar: 3 Tersangka Diseret, Jejak Dana Haram Diburu Hingga Lubang Tikus!

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung 

Skandal korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ), makin membusuk dan menelanjangi wajah birokrasi yang rakus. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung terus tancap gas dalam membongkar kasus yang menjerat para petinggi perusahaan plat merah ini.

Hingga kini, penyidik sudah memeriksa sedikitnya 23 saksi, termasuk pihak pemberi dana seperti Pertamina, guna memperkuat konstruksi perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp86,2 miliar. Fokus penyidikan kini mengarah pada pemburuan aset dan penelusuran aliran dana haram yang mengalir liar ke kantong para tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Bandung, Ridha Nurul Ihsan, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hanya pada penetapan tersangka.

> “Untuk saksi, sejauh ini sudah di atas 20 orang, sekitar 23 orang. Termasuk pihak pemberi dana maupun pihak terkait lainnya,” ujar Ridha, Rabu (9/7/2025).

Ridha juga memastikan proses ini akan terus berlanjut dengan fokus pada pemulihan kerugian negara.

> “Kami tengah mendalami penelusuran aset, aliran dana hasil korupsi, pengumpulan alat bukti, serta terus memeriksa para saksi,” tandasnya.

Langkah konkret penelusuran aset itu terlihat saat penyidik menggeledah rumah mantan Dirut PT MUJ, Begin Troys (BT), di kawasan elite Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Senin (14/4) malam. Dari sana, tim menyita sertifikat rumah, sebidang tanah, 42 item dokumen penting, beberapa pecahan mata uang asing, hingga kartu ATM Mandiri Gold Debit dan BCA Dollar, yang semakin memperkuat dugaan transaksi keuangan tak wajar.

Sebelumnya, Kejari Kota Bandung sudah menahan tiga orang tersangka untuk 20 hari ke depan. Mereka adalah BT (Begin Troys), NW (Nugroho Widyantoro), dan RAP (Ruli Adi Prasetia). Ketiganya diduga terlibat dalam praktik kotor korupsi penyediaan barang/jasa antara anak usaha PT MUJ, yakni PT Energi Negeri Mandiri (ENM), dengan swasta PT Serba Dinamik Indonesia (SDI) pada periode 2022–2023.

Kasus ini berakar pada dana participating interest (PI) 10 persen senilai total Rp800 miliar yang diterima PT MUJ dari anak perusahaan Pertamina sejak 2017. Dana yang seharusnya menjadi kompensasi daerah terdampak proyek kilang di Pantura itu malah diputar untuk menyuntik modal ke PT ENM, yang kemudian bermain proyek subkontrak dengan PT SDI, membuka ruang lebar bagi bancakan.

Kejari Kota Bandung memastikan, langkah penyidikan akan terus digeber demi membongkar siapa saja yang turut menikmati bancakan dana rakyat ini. (Red)

IMG-20250710-WA0013

Diduga Korupsi Dana Desa, Sewakan Aset dan Mangkir dari Aturan, Kuwu Hulubanteng Terancam Jerat Berlapis: DPRD & APH Ditantang Bertaji!

, , 0

Jayantara-News.com, Cirebon 

Gejolak tengah mengguncang Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Selain Kuwu Tirjo yang diduga tidak menjalankan amanahnya, hal ini terbukti dari sejumlah laporan warga Desa Hulubanteng sendiri yang telah masuk ke Tipidkor Polresta Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini juga merujuk pada surat Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.21192/DPMD, serta diperkuat oleh berbagai data lainnya.

Tirjo diduga telah melakukan korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 hingga 2024, menunggak kewajiban pembayaran pajak, serta secara diam-diam, tanpa berkoordinasi dengan perangkat desa lain, diduga kuat telah menyewakan tanah titi sara/bengkok, yang hasil sewanya tidak dimasukkan ke rekening desa.

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2016 yang diperbarui menjadi Perbup Nomor 72 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Lebih jauh, terendus pula dugaan praktik mark up anggaran pada beberapa pos. Hal ini jelas melabrak prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Pasal 2, 3, dan 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indikasi kuat penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Hulubanteng ini tampak dari pola penggunaan anggaran yang hanya berputar di pos-pos itu saja, dengan serapan dana yang mencurigakan pada periode 2022 hingga 2024.

Sorotan Tim Investigasi Jayantara-News.com:

1. Inspektorat Kabupaten Cirebon dan BPKP Jawa Barat diminta segera melakukan audit forensik terhadap penggunaan Dana Desa Hulubanteng sejak 2022 hingga 2024.

2. Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri Cirebon dan Polda Jawa Barat, diharapkan segera menurunkan tim penyelidik untuk menelusuri potensi korupsi terstruktur yang melibatkan perangkat desa serta kemungkinan keterlibatan pihak luar.

3. DPRD Kabupaten Cirebon, melalui Komisi I, diminta turun langsung ke lapangan guna memanggil dan memeriksa Kepala Desa beserta Bendahara Desa yang bertanggung jawab pada periode tersebut.

Jayantara-News.com berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga seluruh dugaan penyelewengan memperoleh perhatian yang layak serta kejelasan hukum.

Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Pemerintah Desa Hulubanteng untuk menyampaikan hak jawab atau klarifikasi.

> Redaksi Jayantara-News.com menjunjung tinggi prinsip jurnalisme investigatif yang tajam, akurat, dan berbasis data.

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan atas penayangan artikel maupun berita ini, dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan serta koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com

Terima kasih. (Tim JN)

IMG-20250710-WA0005

Hj. Hamidah Resmi Dilantik Gantikan Almarhum Suherman, DPRD Sergai Harap Sinergi Kian Erat

, 0

Jayantara-News.com, Serdang Bedagai 

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) atas nama Hj. Hamidah, S.Farm., Apt., untuk sisa masa jabatan 2024–2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Rabu (9/7/2025).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Togar Situmorang, didampingi para Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Yunus Purba, S.P., James Hotlan Pangaribuan, S.E., dan H. Edi Resmanto, S.P. Turut hadir Bupati Sergai H. Darma Wijaya, anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten Setdakab, staf ahli Bupati, Sekretaris DPRD, para kepala OPD, kepala bagian beserta jajaran Sekretariat DPRD, Ketua KPU Sergai, Ketua Bawaslu Sergai, Kepala Kantor Kementerian Agama Sergai, pimpinan partai politik, kelompok pakar DPRD, staf ahli fraksi, serta insan pers.

Hj. Hamidah resmi dilantik untuk menggantikan almarhum Suherman, politisi PDI Perjuangan yang wafat pada 28 April 2025. Pelantikannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/417/KPTS/2025 tanggal 24 Juni 2025.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Togar Situmorang menegaskan bahwa Hj. Hamidah harus menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya.

“Saya ucapkan selamat bertugas dan menjalankan amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Sergai,” ujar Togar.

Bupati Sergai H. Darma Wijaya turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Suherman. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“PAW merupakan mekanisme konstitusional untuk memastikan keberlanjutan fungsi legislatif. Kehadiran Hj. Hamidah diharapkan dapat memperkuat sinergi DPRD dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Bupati.

Bupati juga mengucapkan selamat kepada Hj. Hamidah dan berharap melalui kiprah barunya di lembaga legislatif, ia dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Tio JN)

IMG-20250709-WA0102

Polres Pangandaran Gandeng “Gapoktan Sinar Galih Rasa” Tanam Jagung di Lahan Perhutanan Sosial Cisaladah

, 0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Pangandaran berkolaborasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinar Galih Rasa melaksanakan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial Cisaladah, Rabu (9/7/2025). Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3 hektar yang dikelola oleh Gapoktan Sinar Galih Rasa di bawah kepemimpinan Sutrisno.

Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara aparat kepolisian dengan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan petani lokal. “Kami berharap, melalui program ini, produktivitas pertanian di wilayah Pangandaran dapat meningkat, sekaligus menjadi contoh pengelolaan lahan perhutanan sosial yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Kapolres.

Kegiatan penanaman jagung ini juga dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta perwakilan dari dinas terkait. Penanaman dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Pangandaran bersama Ketua Gapoktan Sinar Galih Rasa, Sutrisno, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung swasembada pangan.

Sutrisno, selaku Ketua Gapoktan Sinar Galih Rasa, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Polres Pangandaran. “Dengan adanya pendampingan dari Polres, para petani semakin termotivasi dan percaya diri dalam mengelola lahan perhutanan sosial untuk pertanian jagung. Kami berharap hasil panen nanti dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Cisaladah,” ungkap Sutrisno.

Selain penanaman jagung, program ini juga mengusung konsep agroforestry, yaitu integrasi antara pertanian dan pelestarian hutan. Dengan demikian, lahan perhutanan sosial tetap terjaga kelestariannya, namun tetap produktif secara ekonomi.

Kegiatan ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang dapat diadopsi oleh wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memberdayakan petani lokal melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial. (Nana JN)

Screenshot_20250709-224452

Rusak Martabat Hukum! Jaksa Haram Sebut: Duit Hasil Peras Korban “Rezeki” Buat Istri

, , 0

Jayantara-News.com, Jakarta 

Fakta memalukan kembali menampar wajah penegakan hukum di Indonesia. Seorang jaksa Kejari Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, terbukti memeras korban investasi bodong Robot Trading Fahrenheit hingga mengantongi total Rp11,7 miliar. Ironisnya, ketika sang istri, Tiara Andini, mempertanyakan asal muasal dana Rp8 miliar yang ditransfer ke rekeningnya, Azam dengan enteng menyebutnya “rezeki”.

Hal ini diungkapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto, saat membacakan putusan. “Ketika ditanya asal usulnya, suaminya mengatakan itu rezeki,” tutur Hakim Sunoto, Selasa (8/7/2025).

Padahal, majelis hakim dengan tegas menyatakan uang tersebut berasal dari tindak pemerasan. Dari Rp11,7 miliar, Rp8 miliar ditransfer ke rekening istrinya. Dana kotor itu kemudian digunakan untuk umrah, jalan-jalan ke luar negeri, sumbangan pondok pesantren senilai Rp1 miliar, asuransi BUMN Rp2 miliar, deposito Rp 2 miliar, serta pembelian tanah dan bangunan Rp3 miliar.

Tak hanya itu, sebagian uang haram juga dibagi Azam ke koleganya di Kejari Jakbar. Mulai dari Rp300 juta untuk eks Plh Kasi Pidum Dody Gazali, Rp500 juta ke Kepala Kejari Jakbar Hendri Antoro, Rp500 juta ke eks Kepala Kejari Jakbar Iwan Ginting, Rp450 juta untuk eks Kasi Pidum Sunarto, hingga Rp150 juta bagi staf Kejari Jakbar. Namun mereka ramai-ramai membantah menerima aliran uang panas tersebut.

Majelis hakim juga menilai tindakan Azam sebagai bentuk penghianatan terhadap sumpah jabatan dan merusak kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. “Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung sebagai benteng terakhir keadilan,” tegas Hakim Sunoto.

Dalam putusan, Azam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara uang haram yang sudah dialihkan ke istri Azam, termasuk aset properti dan polis asuransi, diperintahkan untuk dilelang dan hasilnya dikembalikan ke para korban.

Tak kalah mencengangkan, dua pengacara korban investasi bodong yang ikut menyuap Azam juga dipenjara. Oktavianus Setiawan divonis 4,5 tahun, sedangkan Bonifasius Gunung 4 tahun penjara, masing-masing disertai denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Kasus ini menjadi preseden buruk sekaligus memperlihatkan borok lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di garda terdepan memberantas korupsi, justru tega memeras dan menipu korban berkali-kali. (Goes)

Screenshot_20250709-222932

Modus Biadab di Sekretariat DPRD Bengkulu: Rakyat Dirampok Lewat Perjalanan Dinas Fiktif

, , 0

Jayantara-News.com, Bengkulu

Skandal perjalanan dinas fiktif mengguncang DPRD Provinsi Bengkulu. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengungkap sebanyak 264 perjalanan dinas telah dicairkan oleh Sekretariat DPRD sepanjang tahun 2024. Ironisnya, mayoritas perjalanan tersebut diduga hanya akal-akalan alias fiktif. Uang rakyat yang seharusnya untuk operasional, diduga malah lenyap tanpa bekas — menimbulkan potensi kerugian negara lebih dari Rp3 miliar.

> “Ada sekitar 264 perjalanan dinas. Hampir semuanya belum dibayarkan ke pihak bersangkutan, tetapi uangnya sudah dicairkan,” tegas Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, didampingi penyidik Pidsus, Syaiful Amri, Rabu (9/7/2025).

Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, menjelaskan, modus korupsi ini sangat terang: dana perjalanan dinas dicairkan dari kas daerah, namun tidak pernah diserahkan kepada pegawai atau pihak yang seharusnya berangkat. Uang habis entah ke mana.

“Modusnya, uang sudah dicairkan tetapi tidak disalurkan kepada yang berhak,” beber Danang.

Hasil penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu menelurkan penetapan lima tersangka pada Selasa (8/7/2025) malam. Kelimanya langsung digiring mengenakan rompi tahanan dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Bengkulu.

Kelima tersangka yakni:

1. Erlangga, mantan Sekretaris DPRD (pengguna anggaran),

2. Rizan Putra Jaya, Kasubag Umum,

3. Dahyar, Bendahara,

4. Rely Pribadi, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

5. Ade Yanto Pratama, Pembantu Bendahara.

Sampai hari ini, Kejati telah memeriksa total 60 saksi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Jaksa juga masih mendalami apakah uang hasil korupsi ini hanya dinikmati para tersangka atau ikut mengalir ke kantong anggota dewan.

“Untuk itu masih dalam penyidikan. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” kata Syaiful.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi dari Partai Golkar, memilih berhati-hati menanggapi. Ia hanya mengatakan pihaknya akan kooperatif dan menghormati proses hukum.

> “Kita menghormati proses hukum oleh pihak APH,” ujar Sumardi, Rabu (9/7/2025).

Sebelumnya, tim Pidsus Kejati Bengkulu menggeledah dua lokasi strategis, yakni kantor Sekretariat DPRD Provinsi dan BPKAD Provinsi Bengkulu pada 24 Juni 2025. Penggeledahan ini terkait dugaan rekayasa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), mark-up biaya, laporan fiktif, hingga permainan diskon yang merugikan keuangan daerah.

Danang menegaskan, pihaknya serius menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.

“Perkiraan kerugian negara pada kasus ini masih dalam tahap penghitungan. Kami pastikan akan terus dikembangkan,” tutup Danang. (Goes)

IMG-20250709-WA0095

Kunjungan ke Bekasi, Kajati Jabar ‘Katarina Endang’ Tekankan Penguatan Integritas

0

Jayantara-News.com, Bekasi  

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Selasa (09/07/25).

Dalam kunjungan tersebut, Kajati didampingi oleh Asisten Pembinaan Dr. Mia Banulita, S.H., M.H., Asisten Intelijen Eko Adhyaksono, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum Dr. Halila Rama Purnama, serta Kabag TU Kejati Jabar Surya Budi Darma, S.H., M.H., beserta jajaran.

Kajati meninjau setiap ruangan, fasilitas pelayanan hukum, serta sarana dan prasarana di kedua satuan kerja tersebut. Selain itu, Kajati juga memonitor langsung progres kinerja masing-masing bidang.

Dalam kesempatan itu, Kajati melakukan dialog dengan para pegawai, memberikan arahan terkait penguatan integritas, optimalisasi penanganan perkara, dan peningkatan pelayanan publik. Kajati turut menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja yang telah diraih, serta meminta seluruh jajaran untuk terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah, demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan pemberian bantuan kepada para pegawai honorer dan petugas kebersihan di Kejari Kota Bekasi maupun Kejari Kabupaten Bekasi. (Red)

Sumber: Kasi Penkum Kejati Jabar

IMG-20250709-WA0085

Telkom Regional 2 Dukung Program Pemenuhan Gizi Siswa di Kabupaten Bandung Barat

0

Jayantara-News.com, Lembang 

Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kembali diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial bertajuk “Susu dan Telur untuk 2.000 Siswa” yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB). Kegiatan ini berlangsung di kawasan edukatif de’ Landden, Lembang, dan diikuti oleh ribuan siswa sekolah dasar dari berbagai kecamatan di wilayah KBB.

Dalam kegiatan tersebut, Telkom Regional 2 melalui unit Social Responsibility Center (SRC) turut berkontribusi dengan menyalurkan bantuan berupa telur bagi 2.000 siswa. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya nyata perusahaan dalam mendukung pemenuhan gizi anak usia sekolah sebagai fondasi penting bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan pelajar, guru, dan pejabat daerah. Acara turut dihadiri oleh Jeje Ritchie Ismail Bupati Kabupaten Bandung Barat dan Asep Ismail Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Sekretaris Daerah, Yoppie Indrawan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Ferry Zuljanna General Manager Telkom Witel Bandung. Suasana keceriaan terpancar dari antusiasme para siswa yang mengikuti kegiatan minum susu bersama, pertunjukan seni budaya, hingga sesi pembagian doorprize.

Ferry Zuljanna General Manager Telkom Witel Bandung dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterlibatan Telkom dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi nyata antara dunia usaha dan pemerintah daerah. “Kami meyakini bahwa investasi terbaik bagi masa depan adalah melalui peningkatan gizi dan kualitas pendidikan anak-anak. Dukungan ini mungkin terlihat sederhana, namun kami berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan dan semangat belajar para siswa,” ujarnya.

Melalui SRC, Telkom Regional 2 terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada program-program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini selaras dengan misi perusahaan untuk menjadi digital telco terdepan yang tidak hanya unggul dalam layanan, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. (Nuka)

IMG-20250709-WA0069

Desa Ciharashas Cipeundeuy Tancapkan Asa Lewat Penanaman Jagung: Langkah Nyata Wujudkan Swasembada Pangan

0

Jayantara-News.com, Bandung Barat

Program ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan terus digencarkan oleh Pemerintah Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui penanaman benih jagung yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Harapan Mukti Desa Ciharashas.

Kegiatan ini turut dihadiri Camat Cipeundeuy Drs. Agus Ganjar Hidayat, M.Si., Kapolsek Cipeundeuy AKP Suandi, Danramil Cipeundeuy yang diwakili Batuud Sertu Toni Hidayat, Kepala BP3K Kecamatan Cipeundeuy Cep Yanto, serta Kepala Desa Ciharashas Japar Sidik beserta jajaran perangkat desa dan anggota Kelompok Tani Harapan Mukti.

Penanaman benih jagung dilaksanakan secara serentak oleh Forkopimcam, Kepala BP3K, dan Pemerintah Desa Ciharashas di lahan milik masyarakat seluas 5.000 m². Dalam kegiatan ini, disediakan benih jagung sebanyak 15 kg dan pupuk organik sebanyak 250 kg. Diharapkan dalam waktu tiga bulan ke depan, benih jagung yang telah ditabur tersebut dapat menghasilkan panen sekitar 2,5 ton.

Camat Cipeundeuy Drs. Agus Ganjar Hidayat, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, khususnya terhadap bantuan benih jagung yang telah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat serta dukungan dari berbagai pihak. Beliau juga berharap agar program ketahanan pangan ini dapat benar-benar dimanfaatkan oleh para petani sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. (Miharja)

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!