Menu

Politik

IMG-20250710-WA0005

Hj. Hamidah Resmi Dilantik Gantikan Almarhum Suherman, DPRD Sergai Harap Sinergi Kian Erat

, 0

Jayantara-News.com, Serdang Bedagai 

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) atas nama Hj. Hamidah, S.Farm., Apt., untuk sisa masa jabatan 2024–2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Rabu (9/7/2025).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Togar Situmorang, didampingi para Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Yunus Purba, S.P., James Hotlan Pangaribuan, S.E., dan H. Edi Resmanto, S.P. Turut hadir Bupati Sergai H. Darma Wijaya, anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten Setdakab, staf ahli Bupati, Sekretaris DPRD, para kepala OPD, kepala bagian beserta jajaran Sekretariat DPRD, Ketua KPU Sergai, Ketua Bawaslu Sergai, Kepala Kantor Kementerian Agama Sergai, pimpinan partai politik, kelompok pakar DPRD, staf ahli fraksi, serta insan pers.

Hj. Hamidah resmi dilantik untuk menggantikan almarhum Suherman, politisi PDI Perjuangan yang wafat pada 28 April 2025. Pelantikannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/417/KPTS/2025 tanggal 24 Juni 2025.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Togar Situmorang menegaskan bahwa Hj. Hamidah harus menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya.

“Saya ucapkan selamat bertugas dan menjalankan amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Sergai,” ujar Togar.

Bupati Sergai H. Darma Wijaya turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Suherman. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“PAW merupakan mekanisme konstitusional untuk memastikan keberlanjutan fungsi legislatif. Kehadiran Hj. Hamidah diharapkan dapat memperkuat sinergi DPRD dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Bupati.

Bupati juga mengucapkan selamat kepada Hj. Hamidah dan berharap melalui kiprah barunya di lembaga legislatif, ia dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Tio JN)

Screenshot_20250627-133622

Putusan MK Akhiri Pemilu Serentak, Pemilu Nasional dan Pilkada Akan Digelar Terpisah Mulai 2029

, 0

Jayantara-News.com, Jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di tingkat nasional, meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden,vharus diselenggarakan secara terpisah dari pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis, 26 Juni 2025.

Dengan demikian, skema “Pemilu 5 Kotak” yang diterapkan selama ini tidak akan lagi diberlakukan pada Pemilu 2029 mendatang.

“Penentuan keserentakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak pilih sebagai bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada membuat masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk menilai kinerja hasil pemilu nasional sebelumnya.

Selain itu, Mahkamah menilai bahwa dalam rentang waktu yang terlalu sempit, pembangunan daerah cenderung terpinggirkan oleh isu-isu nasional. Padahal, pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota tetap harus menjadi prioritas utama.

“Di tengah kompetisi politik nasional, isu pembangunan daerah tidak boleh tenggelam,” ujar Wakil Ketua MK, Saldi Isra.

Pertimbangan lainnya, MK menilai bahwa jadwal yang terlalu berdekatan antar pemilu dapat mengganggu stabilitas partai politik. Dalam masa kurang dari satu tahun, partai tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kader yang akan maju dalam berbagai jenjang kontestasi, baik di legislatif maupun eksekutif.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menambahkan, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya perekrutan calon secara transaksional. “Hal itu menyebabkan pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilu lebih rentan terhadap praktik transaksional, ketimbang seleksi berbasis kapasitas dan ideologi,” tegasnya.

Dari perspektif pemilih, MK juga menyoroti potensi kejenuhan akibat agenda politik yang padat. Pemilih yang lelah secara psikologis dinilai bisa kehilangan kejernihan dalam menentukan pilihan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi.

Putusan ini merupakan bagian dari amar perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam permohonannya, Perludem menggugat Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Red)

Screenshot_20250615-192457

Mahfud MD Buka Suara: Ini Sosok Kandidat Pengganti Gibran Jika Dimakzulkan

, 0

Jayantara-News.com, Jakarta

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memberikan pandangannya terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mahfud membeberkan sejumlah nama tokoh yang berpeluang menjadi pengganti Gibran jika pemakzulan benar-benar terjadi, mulai dari AHY, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan.

Mahfud MD menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi, jika Wakil Presiden berhalangan tetap atau dimakzulkan, MPR akan memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Meskipun presiden memiliki kebebasan dalam memilih dua kandidat tersebut, Mahfud menilai bahwa Prabowo Subianto akan tetap mempertimbangkan hitung-hitungan politik.

“Secara formal, kalau pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur, jika (Wakil) Presiden berhalangan tetap, atau dimakzulkan, maka MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden,” kata Mahfud di kanal YouTube miliknya pada Rabu (11/6/2025).

Kandidat dari Koalisi dan Luar Koalisi

Menurut Mahfud, dari internal Koalisi Indonesia Maju (KIM), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, memiliki peluang besar. Mahfud menilai AHY memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam pemerintahan.

“Saya melihat kalau (kandidat) dari dalam koalisi, misalnya, yang cukup berpeluang itu, ya mungkin AHY yang track record-nya juga oke, meskipun pengalaman politiknya nggak,” jelas Mahfud.

Namun, Mahfud juga menyebutkan kemungkinan Prabowo memilih kandidat dari luar pemerintahan atau koalisi, demi menjaga kestabilan politik. 

Nama-nama seperti Puan Maharani, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, dan Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, disebutnya sebagai opsi kuat. Alasan Mahfud memilih keduanya adalah karena PDIP merupakan pemenang Pemilu 2024.

“Tapi kalau dari luar koalisi, karena ingin membangun keseimbangan (politik), bisa jadi Puan atau Ganjar. Yang dari PDIP-lah,” terang Mahfud. 

“Kalau dari luar, PDIP merupakan partai terbesar semisal kalau membawa Puan, atau Ganjar, atau Pram (Pramono Anung).”

Selain itu, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, juga disebut Mahfud sebagai kandidat. Namun, peluang Anies dinilai sangat kecil karena hingga saat ini ia tidak menjadi kader partai politik manapun.

Desakan Pemakzulan Gibran

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat desakan kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI pada 26 Mei 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal TNI, yaitu Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Forum tersebut menyoroti bahwa pencalonan Gibran diperoleh melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat hukum. Putusan tersebut dianggap melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.

Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika. “Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya dua tahun menjabat Wali Kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” bunyi kutipan dari surat tersebut.

Sekilas Profil Tokoh yang Disebutkan:

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berlatar belakang militer dengan lulusan terbaik Akmil tahun 2000, kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Puan Maharani: Putri tunggal mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan cucu dari Presiden Soekarno. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP.

Ganjar Pranowo: Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode dan Calon Presiden RI pada Pilpres 2024. Berlatar belakang Sarjana Hukum UGM dan Magister Ilmu Politik UI, memulai karier politiknya di PDIP.

Anies Baswedan: Mantan Gubernur DKI Jakarta. Lulusan Fakultas Ekonomi UGM, serta meraih gelar Master dari School of Public Policy Universitas Maryland dan Doktor dari Northern Illinois University. Dikenal dengan jiwa kepemimpinannya sejak muda. (Red)

IMG-20250612-WA0054

Pemkab Pangandaran Pangkas Utang Rp134 Miliar dari Rp411 Miliar: Bukti Nyata Kepemimpinan Bupati Citra

, , 0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Di tengah sorotan tajam sejumlah pihak terhadap kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran, muncul fakta mengejutkan yang seharusnya menjadi sorotan utama: Pemerintah Kabupaten di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Citra Pitriyami, SH., berhasil memangkas utang anggaran secara signifikan hanya dalam waktu kurang dari empat bulan!

Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, yang membela kebijakan dan langkah progresif Bupati Citra dalam menata ulang struktur anggaran daerah. Menurut Iwan, utang anggaran yang sebelumnya mencapai Rp411 miliar, kini telah menyusut tajam menjadi Rp277 miliar.

“Ini pencapaian luar biasa. Dalam hitungan bulan, Ibu Bupati berhasil memangkas utang lebih dari Rp134 miliar. Ini bukan pencapaian biasa, ini kerja nyata,” tegas Iwan saat diwawancarai sejumlah awak media, Kamis (13/6), di Arkansa Pujasera Pangandaran. 

Iwan juga menanggapi suara-suara miring yang menyudutkan Bupati seolah-olah sepenuhnya bertanggung jawab atas kondisi keuangan saat ini. Ia menegaskan bahwa APBD merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan anggaran, maka itu bukan sepenuhnya kesalahan Bupati. DPRD sebagai lembaga yang punya fungsi Anggaran, pengawasan, dan pembentukan Perda, juga turut bertanggung jawab, dan kami juga menyadari akan kelemahan. Mari kita bersikap adil dan objektif,” ujar politisi yang dikenal vokal ini.

Bupati Citra Pitriyami sendiri diketahui baru menjabat dalam waktu yang sangat singkat belum genap seumur jagung. Namun, dalam waktu singkat itu pula, ia menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi, bukan retorika. Langkah-langkah cepat dan berani yang diambilnya kini mulai membuahkan hasil konkret.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran di bawah kepemimpinan Bupati Citra bukan hanya hadir sebagai simbol, tetapi sebagai motor penggerak perubahan nyata. Pangandaran butuh pemimpin yang bekerja, bukan sekadar berbicara. Dan itulah yang kini sedang terjadi. (Nana JN)

IMG-20250608-WA0007

Samsudin Terpilih Jadi Kades PAW Wangunjaya Cikalongwetan: Partisipasi Warga Capai 98 Persen

, 0

Jayantara-News.com, Bandung Barat

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, berlangsung sukses dan demokratis. Sebanyak 173 dari 177 pemilih terdaftar hadir menggunakan hak suaranya dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di Balai Desa Wangunjaya. Tingginya tingkat kehadiran mencerminkan antusiasme dan partisipasi warga yang luar biasa dalam proses demokrasi tingkat desa.

Musdes ini turut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat, di antaranya perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, Camat Cikalongwetan, Kapolsek, Danramil, Pj Kepala Desa Wangunjaya, Ketua MUI setempat, dan Ketua Panitia Musyawarah PAW. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap pelaksanaan Pilkades yang jujur dan transparan.

Tiga Kandidat, Tiga Gagasan untuk Desa

Tiga calon kepala desa bersaing dalam Pilkades PAW ini: Mulyanto, Samsudin, dan Wawan Wahdiat. Sebelum pemungutan suara dimulai, ketiganya menyampaikan visi dan misi di hadapan peserta musyawarah.

Mulyanto mengusung kepemimpinan bersih, transparan, dan akuntabel, yang mengedepankan partisipasi warga serta sinergi dengan BPD demi terwujudnya desa maju, mandiri, dan berbudaya.

Samsudin menawarkan gaya kepemimpinan yang tegas, gesit, dan aspiratif, dengan fokus pada pelayanan publik yang cepat, beretika, dan inklusif.

Wawan Wahdiat berkomitmen melanjutkan program yang sudah berjalan dengan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan filosofi Ki Hajar Dewantara, guna menciptakan desa yang tenteram, makmur, dan adil.

Pemilihan berlangsung secara tertib dan transparan. Proses dimulai sejak pukul 07.00 WIB untuk registrasi, dan musyawarah inti dimulai pukul 09.46 WIB. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup di bilik suara, dengan tata tertib yang ketat, termasuk larangan membawa ponsel dan ketentuan bahwa pemilih yang tidak hadir otomatis kehilangan hak suara.

Rekapitulasi hasil dilakukan langsung di lokasi, disertai penyusunan berita acara resmi. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme pemungutan ulang jika terjadi hasil imbang.

Camat Cikalongwetan, Dadang, menjelaskan bahwa Pilkades PAW ini digelar karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selama masa kekosongan jabatan, kepemimpinan desa diisi oleh pejabat sementara dari pihak kecamatan.

Dadang mengapresiasi partisipasi warga yang sangat tinggi, serta proses yang berjalan kondusif sejak tahap musyawarah tingkat dusun hingga pemungutan suara.

Sementara itu, perwakilan DPMD Kabupaten Bandung Barat, Asep Sihabudin, menegaskan bahwa kepala desa terpilih dalam Pilkades PAW tidak membawa visi dan misi baru, melainkan wajib melanjutkan visi misi kepala desa sebelumnya untuk periode 2019–2027. Ia mendorong pemimpin baru untuk segera bekerja cepat, mengingat sisa masa jabatan sekitar dua setengah tahun dan kemungkinan hanya tersedia dua kali pencairan Dana Desa.

“Momentum ini adalah bagian dari fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dan semuanya harus dimulai dari desa,” ujar Asep.

Dari hasil voting, Samsudin unggul telak dengan perolehan 142 suara, mengalahkan dua kandidat lainnya. Proses ini menjadi bukti bahwa masyarakat Wangunjaya siap menjaga demokrasi dan menentukan masa depan desanya secara terbuka dan partisipatif. (Nuka)

Screenshot_20250602-212553

Seleksi Kasipem Nagarajaya Ciamis Ricuh!: Diduga Sarat Intervensi, DPMD Diminta Tanggung Jawab!

, , 0

Jayantara-News.com, Ciamis 

Seleksi calon Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Desa Nagarajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, yang digelar Jumat, 9 Mei 2025, menuai kegaduhan. Dugaan kekeliruan fatal oleh tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membuat peserta terpilih, Dhenny Gumbira, merasa dirugikan.

Yang lebih mengundang kecurigaan, berhembus isu bahwa seleksi akan diulang. Mendengar hal tersebut, Dhenny langsung angkat suara.

“Saya menolak keras jika seleksi ini diulang! Prosesnya sudah sah dan sesuai prosedur. Kalau diulang hanya karena tekanan pihak yang kalah, itu pengkhianatan terhadap asas keadilan,” tegas Dhenny kepada Jayantara-News.com, Senin (2/6/2025).

Dhenny meminta DPMD sebagai tim penilai bersikap profesional dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.

“Saya menghormati semua tahapan seleksi, mulai dari pemenuhan dokumen hingga keputusan akhir. Saya juga tunduk pada perjanjian awal bahwa siapa pun yang kalah maupun menang tidak akan menggugat hasil seleksi. Jika sekarang ada yang mengingkari, itu mencederai kesepakatan dan integritas!” tegasnya.

Dhenny juga menanggapi kabar adanya audiensi dari pihak yang tidak lolos seleksi.

“Silakan saja kalau mau audiensi, tapi saya pun tidak akan tinggal diam. Jika perlu, saya juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih keras. Saya punya hak untuk membela diri dari ketidakadilan,” tandasnya.

Dhenny mendesak DPMD dan panitia seleksi agar segera menyelesaikan persoalan ini tanpa saling lempar tanggung jawab.

“Cukup sudah permainan ini. Jangan ada kesan seleksi bisa diatur ulang seenaknya. DPMD dan panitia harus tegas, profesional, dan tidak tunduk pada tekanan!” tutup Dhenny dengan nada tinggi.

Merujuk pada Dasar Hukum yang Relevan:

– Pasal 26 ayat (4) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kepala Desa wajib melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

– Permendagri No. 67 Tahun 2017, Pasal 5–8: Proses pengangkatan perangkat desa wajib memenuhi asas transparansi, objektivitas, dan profesionalisme.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Meliputi asas kepastian hukum, profesionalitas, dan tidak berpihak.

Jika seleksi perangkat desa bisa diacak-acak oleh pihak yang kalah, lalu di mana wibawa pemerintahan? Rakyat berhak tahu dan mengawasi! (BS)

IMG-20250601-WA0128(1)

DPC PDI-P Pangandaran Peringati Hari Lahir Pancasila: Kobarkan Semangat Persatuan dan Ideologi Bangsa

, 0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Dalam semangat membara memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran menggelar sebuah perhelatan penuh makna yang menggugah kesadaran ideologis dan nasionalisme masyarakat. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan kebangsaan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai jantung pemersatu bangsa di tengah tantangan zaman.

Berlangsung di sekretariat DPC PDI Perjuangan Pangandaran pada Minggu pagi, acara ini diikuti oleh jajaran pengurus partai, kader, tokoh masyarakat, hingga para pemuda dari berbagai elemen. Upacara dimulai dengan penuh khidmat, dilantunkan pembacaan Pancasila, Undang-undang 45, serta mendengarkan pidato bung Karno dalam sidang BPUPKI, dan dilanjutkan dengan diskusi kebangsaan bertema “Pancasila sebagai Dasar Persatuan Bangsa”, sebuah forum reflektif yang menyatukan pemikiran lintas generasi.

Dalam pidatonya yang menggelegar semangat nasionalisme, Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran H. Jeje Wiradinata, menyerukan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan ideologis di tengah derasnya arus globalisasi dan gejolak zaman.

“Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan jiwa bangsa ini. Dalam era serba digital dan kompetitif, kita harus kembali menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tegas Jeje penuh semangat.

Diskusi kebangsaan yang menjadi inti acara menghadirkan berbagai pandangan kritis dan membangun, khususnya mengenai peran strategis generasi muda dalam merawat semangat kebangsaan, menjaga toleransi antar umat beragama, dan menanamkan gotong royong sebagai nafas keseharian.

Para tokoh masyarakat yang hadir turut menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol formal, melainkan harus membumi dalam tindakan nyata di ranah pendidikan, sosial, hingga politik. Mereka menyuarakan pentingnya Pancasila hadir dalam keputusan-keputusan kebijakan dan perilaku publik setiap warga negara.

Melalui kegiatan ini, DPC PDI Perjuangan Pangandaran meneguhkan komitmennya sebagai benteng ideologis Pancasila, sekaligus pelopor gerakan kebangsaan di tingkat akar rumput. Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kecintaan terhadap tanah air dan menyuburkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakan momen bersejarah yang menandai pidato monumental Bung Karno pada 1 Juni 1945, saat pertama kali ia menggagas lima dasar negara yang kini menjadi fondasi kokoh Indonesia.

Dengan kobaran semangat nasionalisme yang terus dijaga, DPC PDI Perjuangan Pangandaran menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi masa depan Indonesia itu sendiri. (Nana JN)

IMG-20250524-WA0093

DPRD Depok Bahas Enam Raperda Baru dan Usulan Tiga BUMD Strategis dalam Rapat Paripurna

, 0

Jayantara-News.com, Depok  

DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (23/5/2025) di Gedung A, Jalan Boulevard Grand Depok City, Cilodong. Sidang tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Hj. Yeti Wulandari, S.H., setelah dinyatakan kuorum dengan kehadiran 37 dari total 50 anggota DPRD, baik secara langsung maupun daring.

Rapat Paripurna turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, jajaran Forkopimda, pejabat TNI–Polri, Kepala BNN, Kepala BPS, para kepala dinas, perwakilan instansi vertikal, staf ahli, asisten daerah, dan rekan-rekan media.

Agenda utama rapat kali ini adalah pembahasan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H., menyampaikan hasil rapat kerja Bapemperda yang digelar pada 15–17 Mei 2025.

Dalam laporannya, disebutkan bahwa satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditarik dari daftar Propemperda 2025 karena keterbatasan anggaran. Sebagai gantinya, enam Raperda baru diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2025, antara lain:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (Komisi A)

2. Raperda tentang Pendirian BUMD Pangan (Komisi B)

3. Raperda tentang Pendirian BUMD Pengelolaan Aset (Komisi B)

4. Raperda tentang Pendirian BUMD Gas Perkotaan (Komisi B)

5. Dua Raperda lainnya yang diusulkan oleh Komisi A dan Komisi D

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam sambutannya menyatakan bahwa Raperda tentang Hak Asasi Manusia sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi warga, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Sementara itu, tiga usulan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penyediaan energi bersih melalui layanan gas kota.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan keputusan DPRD terkait perubahan Propemperda 2025 oleh pimpinan DPRD dan Wakil Wali Kota. Pemerintah Kota Depok akan melanjutkan proses kajian teknis dan administratif sebelum pengajuan resmi pendirian BUMD ke Kementerian Dalam Negeri. (Yuni)

IMG-20250520-WA0380

NasDem Bandung Barat Tancap Gas: Konsolidasi Awal Menuju Tiga Besar

, 0

Jayantara-News.com, Bandung Barat 

Semangat restorasi menggema dalam forum silaturahmi yang digelar oleh Ketua Plt DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat (KBB), Luthfi Bamala, bersama jajaran pengurus dan calon pengurus partai. Acara ini menjadi titik awal konsolidasi politik yang digadang sebagai langkah strategis menuju target ambisius: masuk tiga besar pada Pemilu 2025.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan, tapi panggilan perjuangan. Kita tidak sekadar berkumpul, kita bersatu untuk bergerak,” tegas Luthfi dalam sambutannya yang dibuka dengan pekikan: Salam Restorasi! Ia menekankan pentingnya kader yang telah teruji bersama rakyat, bukan hanya hadir saat momentum.

Optimisme Luthfi didasarkan pada pengalamannya saat memimpin NasDem Purwakarta, yang berhasil meraih lonjakan kursi legislatif dari dua menjadi tujuh. Ia juga menekankan komitmen integritas dan loyalitas melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh calon pengurus.

Sekretaris DPW NasDem, Bintang Pamungkas, turut memompa semangat kader. Ia menyerukan kekompakan dan menyoroti pentingnya dana fraksi digunakan untuk memberdayakan kader. “Dana partai harus menghidupkan kader dan memperkuat basis,” ujarnya.

Dialog terbuka di forum ini melahirkan berbagai masukan konstruktif, mulai dari apresiasi atas konsolidasi awal, hingga kritik terhadap dinamika internal dan komunikasi yang belum maksimal. Luthfi menanggapinya dengan bijak, menegaskan pentingnya transparansi dan rapat rutin sebagai solusi.

Ketua Fraksi NasDem KBB, Kamilia, juga merespons terbuka kritik dari peserta. Ia menegaskan belum ada penggunaan dana fraksi sebelum struktur definitif terbentuk, dan berkomitmen untuk terus melibatkan DPC dalam setiap langkah perjuangan.

Silaturahmi ini menjadi babak baru kebangkitan NasDem di Bandung Barat, mengusung semangat kesatuan, keterbukaan, dan kesiapan menghadapi kontestasi politik dengan lebih solid dan strategis. (Nuka)

IMG-20250518-WA0247

Konsolidasi Besar PAN Jabar: Siapkan Lompatan Politik Menuju 2029

, 0

Jayantara-News.com, Bandung

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 sebagai momentum strategis memperkuat konsolidasi internal dan mengokohkan arah perjuangan politik menjelang Pemilu 2029. Mengusung semangat “terdePAN Bersama Zulhas”, forum ini dihadiri tokoh-tokoh nasional dan daerah seperti Bima Arya, Jeje Ritchie Ismail, Desy Ratnasari, serta seluruh jajaran DPD dan DPC PAN se-Jawa Barat.

Muswil dibuka oleh Ketua Panitia, Dessy Susilawaty, yang menyampaikan harapan agar Muswil menjadi pijakan kebangkitan PAN Jabar. “Semoga dari musyawarah ini PAN semakin kuat, solid, dan berkontribusi nyata untuk masyarakat,” ujarnya lugas.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, hadir secara daring dan memberikan pengarahan strategis. Ia menegaskan bahwa PAN, sebagai partai pemerintah dengan sembilan kursi menteri di kabinet, harus tampil sebagai pelaksana utama kebijakan nasional.

> “Kita bukan hanya pendukung, tapi penentu arah pemerintahan. Bergeraklah cepat, ambil inisiatif,” tegasnya.

Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal dan menjadikan Muswil sebagai ruang pemersatu, bukan ajang perebutan kekuasaan. Ia menargetkan PAN naik ke posisi empat besar nasional pada Pemilu 2029.

Wakil Menteri Desa, Yandri Susanto, dalam sambutannya mendorong kader PAN untuk terlibat aktif mendukung program desa dan koperasi Merah Putih sebagai bentuk konkret pemberdayaan rakyat.

Muswil juga menandai berakhirnya masa kepengurusan periode sebelumnya yang dinyatakan demisioner. Sidang pleno menetapkan susunan formatur baru, bersamaan dengan konsolidasi sejenis yang juga berlangsung di DPW PAN Banten dan Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Bima Arya, menekankan pentingnya kedisiplinan dan pembagian tugas. Ia mendorong pembangunan jejaring partai yang kokoh dari pusat hingga akar rumput.

Sementara itu, Desy Ratnasari mengajak kader untuk meninggalkan persaingan internal demi penguatan partai. “Kita harus memantaskan diri di hadapan rakyat dan Tuhan. Perkuat akar PAN sampai ke desa agar dicintai rakyat,” katanya.

Ketua Sharing Committee Muswil VI, Enjang Tedi, menjelaskan forum ini membahas tiga agenda utama: laporan pertanggungjawaban DPW periode 2020–2025, penetapan program kerja lima tahun ke depan, serta pemilihan formatur. Ia menyebut struktur formatur telah ditetapkan DPP PAN, terdiri dari delapan anggota DPR RI dan tujuh anggota DPRD Provinsi Jabar.

Selain itu, PAN Jabar menyoroti pentingnya pendidikan karakter. Enjang mengusulkan pendirian Sekolah Taruna Jawa Barat di setiap kabupaten/kota, khususnya di kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK, agar pendidikan karakter dijalankan secara formal dan menyeluruh. Usulan ini diharapkan masuk dalam pembahasan APBD 2026.

Muswil ditutup dengan sidang komisi dan penyusunan rekomendasi program kerja lima tahun ke depan, sebagai wujud komitmen PAN Jabar menyongsong 2029 dengan langkah lebih terstruktur dan progresif. (Nuka)

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!