Menu

Uncategorized

IMG-20250916-WA0003

Koramil 15 Karangpucung dan Ormas Bersinergi Jaga Keamanan Lewat Patroli Malam

0

Jayantara-News.com, Karangpucung

Demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Komando Rayon Militer (Koramil) 15 Karangpucung kembali menunjukkan komitmennya melalui kegiatan patroli bersama. Pada Senin, 15 September 2025, patroli dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah organisasi masyarakat (ormas) setempat.

Sinergi ini menjadi langkah nyata dalam menjaga kondusivitas wilayah, khususnya di Kecamatan Karangpucung. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Karangpucung.

Apel dipimpin langsung oleh Babinsa Koramil 15 Karangpucung, Sertu Harih Suwargi dan Serda Ade Abdullah. Turut hadir perwakilan dari ormas dan anggota linmas di wilayah Karangpucung, antara lain Pemuda Pancasila dan Banser, yang menunjukkan kesatuan tekad dalam menjaga keamanan bersama.

Usai apel, tim gabungan bergerak menyusuri sejumlah titik vital di wilayah Karangpucung, termasuk Terminal Karangpucung yang menjadi fokus pengawasan. Dalam patroli ini, PAC Pemuda Pancasila Karangpucung yang dipimpin oleh Mulyadi Tanjung mengerahkan dua personel Komando Inti (Koti) Mahatidana. Kehadiran mereka memperkuat jangkauan patroli, sehingga setiap sudut wilayah dapat terpantau dengan baik.

Patroli bersama berlangsung hingga pukul 23.00 WIB dan berakhir dengan hasil memuaskan. Seluruh area yang disasar dilaporkan dalam kondisi aman dan kondusif.

Kerja sama antara TNI, khususnya Koramil 15 Karangpucung, dan ormas ini menjadi contoh nyata kolaborasi yang efektif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. (Buyung)

IMG-20250904-WA0065

Perjuangan Panjang Legiman Pranata: Keadilan Hukum Tersandera di Meja Aparatur!

0

Jayantara-News.com, Medan 

 Legiman Pranata, warga Medan, menyampaikan surat permohonan keadilan hukum kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) HAM Sumatera Utara, Dr. Flora Nainggolan, SH., M.HUM. tgl 8/7/2025

Dalam surat yang ditembuskan ke Menteri HAM Natalius Pigai, ia menguraikan panjangnya jalan terjal perjuangannya mencari keadilan terkait sejumlah laporan dan dugaan penyimpangan dalam proses Keadilan  hukum di Polda Sumut.

Legiman menuturkan, sejak 26 April 2021 ia telah membuat pengaduan masyarakat (Dumas) ke Ditkrimum Polda Sumut. 

Namun, proses yang dijalani berulang kali tersendat dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanpa arah penanganan yang jelas. Ia bahkan mengaku mendapat perlakuan tidak wajar karena ditempatkan dalam pasal tanpa koordinasi, padahal dirinya adalah korban sekaligus pelapor.

Rangkaian Proses yang Dialami Legiman

1. 21 Oktober 2021, SP2HP pertama diterbitkan, lalu disusul SP2HP kedua pada 31 Mei 2022. Namun, isinya hanya berupa penghentian perkara yang dinilai tidak masuk akal. Perjuangan tak kendor dengan menyurati Petinggi Polri terus menerus

2. 7 Oktober 2024, ia memenuhi undangan Poltabes Medan, tetapi setelah diminta menjalani BAP, proses kembali buntu tanpa SP2HP, atau hasil yang jelas. “Dan baru ada pemberitahuan melalui WhatsApp kawan saya, pada tanggal 25 Juni 2025, sementara SP2HP dibuat tanggal 27 Mei 2025.”

3. 25 November 2024, ia kembali membuat Dumas ke Ditkrimsus Polda Sumut. Wawancara berlangsung pada 10 Februari 2025, kemudian SP2HP terbit lagi pada 18 Februari 2025, namun kasus masih mandek di tahap penyelidikan. SP2HP ke 2 pada tanggal 3 Juli 2025. “Dan SP2HP ke 3 pada tanggal 3 September 2025, pun belum memanggil terlapor yang menggunakan NIK ganda. Hal ini sebagaimana pengaduan saya pada tanggal 24 November 2024. Dan saya hanya ingin terlapor dipanggil oleh penyidik, dan duduk dengan saya selaku pelapor.

4. 22 Mei 2025, Legiman melayangkan surat kepada Irwasda Polda Sumut dengan melampirkan SP3D. Akan tetapi, diterbitkan surat dari PLT Wasidik tanggal 13 Juni 2025 (SP3D) disuruh kordinasi dengan penyidik Subdit II Harda, yang telah menghentikan (SP2HP tanggal 31 Mei 2022 ). Kini berlanjut surat perintah Kapolda, dimana pada tanggal 24 Juli 2025 ke Bid Propam, saya dimintai keterangan tanggal 20 Agustus 2025.

Legiman menegaskan, perjuangannya murni untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, Pasal 27 ayat (1). Ia juga menyebut telah tiga kali menyurati Kompolnas, namun jawaban yang diterima tidak memberikan solusi.

Tak hanya ke Polda, Legiman pun mendatangi Kantor Wilayah HAM Sumut. 

Pada 14 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB, ia sempat bertemu dengan Kabid HAM, namun dijelaskan bahwa tim terkait sedang bertugas di luar kantor. Ia diminta menunggu hingga pukul 14.00.

Kemudian, ia diwawancara oleh dua orang petugas, salah satunya bernama Heri Siregar. Seminggu berikutnya, ia kembali datang, tetapi hanya bertemu seorang staf yang menyebut tim masih berada di luar kota. Ia pun menitipkan dokumen melalui foto dari HP.

Pada 28 Agustus 2025, Legiman kembali menghubungi Heri Siregar melalui WhatsApp. Dalam percakapan panjang, ia kembali diminta mengirim dokumen-dokumen. Namun, hingga kini, rekomendasi maupun jawaban resmi dari Kanwil HAM tak kunjung diterbitkan.

“Pada tanggal 6 September 2025, datang surat dari Kompolnas, dasar surat saya tanggal 8 Juli 2025, yang isinya akan mengawasi perkembangan proses di Polda Sumut.”

“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada aparatur lembaga terkait, agar dapat menindaklanjuti laporan ini dengan penuh tanggung jawab. Karena sampai sekarang pun belum memanggil terlapor yang menggunakan NIK ganda. Penyidik hanya mengorek keterangan dari pelapor saja. Apakah ini adil?” ujar Legiman, merujuk pada UUD 1945 pasal 27. Padahal tembusan surat sudah saya sampaikan kepada Menteri HAM Bapak Natalius Pigai di Jakarta,” tegas Legiman.

Sebagai informasi, dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan bahwa pers nasional berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sedangkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

Aturan tersebut menjadi dasar masyarakat untuk menuntut keadilan secara konstitusional, sekaligus mengingatkan aparat penegak hukum agar bekerja sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Goes)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com. Terima kasih.

IMG-20250731-WA0028

Fokus Mapan dan Presidium Pemekaran Satukan Barisan: Dorong Pansus, Bersihkan Pangandaran dari Korupsi

0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan) memenuhi undangan khusus dari Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran pada Kamis, 31 Juli 2025. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif ini dipimpin langsung oleh H. Supratman, tokoh sentral di balik perjuangan pemekaran Pangandaran.

Isu utama yang dibahas adalah dugaan tindak pidana korupsi di pintu masuk objek wisata Pangandaran, perkara yang menyita perhatian publik dan dinilai mencederai citra pariwisata daerah. Dalam forum tersebut, Fokus Mapan dan Presidium menyepakati pentingnya desakan kepada DPRD Kabupaten Pangandaran untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bersifat terbuka dan akuntabel.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti lambannya respons aparat penegak hukum. Penanganan yang dinilai stagnan ini dianggap memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi hukum di daerah.

> “Ini bukan sekadar soal penegakan hukum. Ini menyangkut kredibilitas daerah. Pangandaran tidak boleh dicemari praktik kotor,” tegas H. Supratman.

Ia pun memberikan apresiasi atas keberanian Fokus Mapan dalam mengangkat isu-isu sensitif yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

> “Pertemuan ini menandai sinyal kuat bahwa kolaborasi antara elemen masyarakat sipil dan tokoh pemekaran adalah fondasi penting dalam menjaga integritas dan arah pembangunan Pangandaran,” ungkapnya.

Fokus Mapan menilai, dukungan dari Presidium bukan sekadar simbolik, melainkan amanah moral yang harus dijalankan dengan komitmen tinggi. Mereka bertekad terus mengawal proses hukum, mendorong transparansi dalam pengelolaan aset publik, dan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola daerah.

Sinergi antara kekuatan akar rumput dan tokoh perubahan ini diharapkan menjadi batu pijakan menuju Pangandaran yang bersih, adil, dan bermartabat.

Semoga perjuangan ini menjadi cahaya harapan bagi masyarakat Pangandaran. (Adipati JN)

IMG-20250719-WA0023

Merajut Silaturahmi, Menguatkan Sinergi: RTC Priangan Timur Gelar Tasyakur Bersama

0

Jayantara-News.com, Ciamis  

Dalam semangat mempererat silaturahmi dan rasa syukur, Paguyuban Rekanan Tour and Travel (RTC) Priangan Timur menggelar acara Tasyakur bersama pada Sabtu, 9 Juli 2025, bertempat di Rumah Makan “Sate Kambing Pak RT” yang berlokasi di Jalan Nasional III, Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.

Acara ini dihadiri para pelaku usaha tour and travel dari berbagai wilayah Priangan Timur, serta mendapat sambutan hangat dari Endang RT selaku tuan rumah, didampingi Anang Suryana, yang akrab disapa Avis, sebagai pendiri RTC.

Dalam sambutannya, Endang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir demi mempererat tali persaudaraan antarpelaku usaha perjalanan.

Turut hadir pula perwakilan dari Satlantas Polres Ciamis yang memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Pihak kepolisian mengingatkan pentingnya kelengkapan surat-surat kendaraan, khususnya bagi para anggota paguyuban RTC, guna mendukung keselamatan berkendara dan kepatuhan hukum.

Dalam sesi kebersamaan, Avis mengajak seluruh anggota RTC untuk terus menjaga kekompakan dan menjalin kerja sama yang solid. Menurutnya, momen seperti ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud sinergi dalam membangun komunitas usaha yang saling mendukung dan berdaya saing sehat.

> “Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga soliditas antar anggota. Kami berharap RTC Priangan Timur bisa terus melaju dengan semangat kebersamaan,” pungkas Avis. (BS)

IMG-20250706-WA0024

Tanpa Sentuhan Dana Desa, Warga RW 12 Jatiendah Cilengkrang Perbaiki Gorong-gorong 30 Meter Secara Swadaya

0

Jayantara-News.com, Kab.

Minggu, 6 Juli 2025, suasana pagi di wilayah RW 12 Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, tampak berbeda. Puluhan warga bersama jajaran pengurus RW turun langsung melakukan kerja bakti perbaikan gorong-gorong sepanjang kurang lebih 30 meter.

Pantauan Jayantara-News.com di lokasi, warga tampak antusias membawa cangkul, sekop, angkong, hingga karung-karung berisi material yang dibeli dari hasil patungan. Kegiatan ini merupakan tahap kedua dari rangkaian perbaikan saluran air yang sebelumnya sempat tersumbat dan menjadi penyebab genangan saat hujan deras.

Ketua RW 12 menyampaikan bahwa seluruh biaya perbaikan berasal dari kas RW dan donasi para dermawan di lingkungan tersebut.

“Tidak ada bantuan dari Dana Desa, semua murni swadaya. Saya sangat mengapresiasi semangat warga yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para dermawan yang telah menyumbangkan material. Semoga menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan untuk lingkungan kita,” ujarnya.

Meski tanpa dukungan anggaran dari pemerintah desa, semangat gotong royong warga RW 12 tak surut. Perbaikan ini diharapkan mampu memperlancar aliran air dan mencegah banjir lokal di musim hujan.

Warga berharap ke depan ada perhatian dari Pemdes Jatiendah, terutama dalam alokasi Dana Desa untuk infrastruktur lingkungan yang sangat dibutuhkan masyarakat. (JO JN)

IMG-20250603-WA0011

100 Hari Pemerintahan Pangandaran Citra-Ino: Di Tengah Aksi Kritik Para Pendemo, Gebrakan Nyata Bupati Tak Terbantahkan!

0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Suasana panas mewarnai halaman Kantor Bupati Pangandaran, Senin (2/6/2025), ketika puluhan massa yang menamakan diri sebagai Rakyat Pangandaran Menggugat menggelar aksi unjuk rasa. Mereka melontarkan kritik tajam terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami dan Ino Darsono. Namun, di balik sorotan keras tersebut, sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat menilai bahwa tuntutan massa lebih kental bernuansa politis dibandingkan mencerminkan kondisi objektif di lapangan.

Aksi yang diwarnai pembakaran ban dan orasi keras itu, menuding pemerintahan baru hanya sibuk dengan pencitraan. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: beragam capaian konkret telah ditorehkan dalam waktu yang relatif singkat.

Pemimpin Turun Langsung, Tapi Tak Diberi Ruang Bicara

Menanggapi demonstrasi tersebut, Bupati Citra Pitriyami menunjukkan sikap negarawan dengan turun langsung menemui para demonstran. Di tengah terik matahari dan kepulan asap ban, Citra berdiri menghadap massa aksi, berharap ada ruang dialog terbuka sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

“Saya sudah turun ke bawah, berdiri di tengah-tengah mereka, mendengarkan orasi yang disampaikan. Tapi saya sama sekali tidak diberi ruang untuk menjawab atau menjelaskan,” ujar Citra kepada awak media usai aksi.

Ia mengaku sempat beberapa kali mencoba mendekat, namun kesempatan berbicara tak kunjung diberikan. “Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah dan sedang kami kerjakan. Kalau mereka betul-betul ingin berdialog, tentu harus memberi ruang juga untuk kami menjawab,” tegasnya.

Meski demikian, Citra tetap mengapresiasi semangat para peserta aksi yang dinilai sebagai bentuk kepedulian publik. “Saya senang ada warga yang ingin menyampaikan aspirasi. Tapi mari kita jaga agar itu dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka,” tambahnya.

Gebrakan Seratus Hari: PAD Naik Tajam, Premanisme Diberantas

Di balik riuhnya kritik, pemerintahan Citra-Ino justru mencatatkan sederet gebrakan penting yang menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Dalam 100 hari pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangandaran berhasil menembus Rp9 miliar, peningkatan signifikan yang tak lepas dari langkah tegas dalam menertibkan kebocoran pendapatan serta penataan kawasan wisata.

Beritanya, baca di sini: 

PAD Pangandaran Tembus Rp9 Miliar Saat Libur Lebaran, Pemda Sukses Tekan Kebocoran

Kebijakan Progresif Bupati Pangandaran: Insentif Dicairkan, Wisata Ditertibkan

Bupati Pangandaran Fokus Pulihkan APBD, Ini Strategi Cerdas yang Ditempuh:

Tak hanya itu, Citra juga berani mengambil langkah berisiko dengan melawan praktik premanisme di sektor wisata, sebuah keputusan yang memerlukan nyali dan ketegasan, namun berbuah dukungan luas dari Organisasi Persatuan Umat Islam dan masyarakat.

Baca beritanya di sini: 

Bupati Pangandaran Berani Lawan Premanisme! Kebijakan Tegas Tuai Dukungan Luas

PUI Dukung Bupati Bersih-Bersih Pangandaran, Nyatakan Perang terhadap Preman!

Dua Program Strategis Siap Meluncur: Pendidikan dan Kesehatan Melesat

Menatap ke depan, Citra-Ino juga tengah mempersiapkan dua program unggulan bertajuk “Pendidikan Karakter Melesat” dan “Layanan Kesehatan Melesat”. Keduanya dirancang sebagai lompatan besar untuk memperkuat kualitas SDM dan pelayanan publik di Pangandaran.

Beritanya, baca disini:

Lompatan Besar Pangandaran! Bupati Citra Luncurkan Program Pendidikan Karakter Melesat: Cetak Generasi Cerdas, Berakhlak dan Nasionalis

“Program ini lahir dari kebutuhan masyarakat yang kami tangkap selama kampanye. Kami tidak ingin sekadar janji, tapi betul-betul mewujudkan harapan rakyat dalam bentuk kebijakan nyata,” jelas Citra.

Penutup: Kritik Diterima, Tapi Fakta Jangan Diabaikan

Kritik merupakan vitamin demokrasi, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tak pernah menutup diri terhadap aspirasi masyarakat. Namun, segenap pihak juga diharapkan objektif dalam menilai: 100 hari pertama bukanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua persoalan, namun cukup untuk melihat arah dan niat baik kepemimpinan baru.

Dalam waktu singkat, Citra-Ino telah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pemimpin seremonial, melainkan aktor perubahan yang siap bekerja, menghadapi risiko, dan membawa Pangandaran menuju tata kelola yang lebih bersih, tegas, dan berpihak pada rakyat.

“Kami tidak sedang membangun pencitraan. Kami sedang bekerja. Biarkan waktu dan hasil yang menjawab segalanya,” pungkas Bupati Citra Pitriyami dengan tenang namun tegas. (Nana JN)

Screenshot_20250518-204927

Ketika Rakyat Berkata “Muak!!!”: Untuk Apa DPR Ada!

0

Oleh : Agus Chepy Kurniadi 

Pentingkah Peranan DPR di Mata Rakyat? Antara Representasi dan Kepentingan

Jayantara-News.com, Bandung

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara konstitusional merupakan lembaga wakil rakyat yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun seiring berjalannya waktu, wajah DPR di mata publik semakin buram, dipenuhi kepentingan politik, kompromi elitis, dan praktik transaksional yang jauh dari kepentingan rakyat. 

Tak sedikit suara masyarakat yang mulai mempertanyakan relevansi lembaga ini. Bahkan, di berbagai platform media sosial, muncul gelombang seruan dengan satu nada tegas: “Bubarkan saja DPR!!!”

Frasa ini bukan sekadar ungkapan kekecewaan sesaat. Ia tumbuh dari akumulasi frustrasi publik terhadap kinerja DPR yang dinilai jauh dari harapan. Banyak rakyat merasa suara mereka tak pernah benar-benar sampai ke gedung parlemen. Aspirasi hanya menjadi komoditas politik menjelang pemilu, lalu dilupakan begitu para wakilnya duduk di kursi kekuasaan. 

Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap DPR hanya mencapai 69 persen, menempatkan DPR di peringkat ke-10 dari 11 lembaga negara yang disurvei. Posisi terakhir ditempati oleh partai politik dengan tingkat kepercayaan sebesar 62 persen.  

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menyoroti bahwa meskipun periode DPR terus berganti sejak era Reformasi, tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan dilakukan oleh lembaga legislatif tersebut.  

Kritik paling pedas datang dari masyarakat akar rumput: “Untuk apa DPR ada kalau hanya memperjuangkan kepentingan segelintir orang?” Kalimat ini mencerminkan ketimpangan antara mandat rakyat dan realitas kinerja di lapangan. 

Memang, tidak semua anggota DPR bersikap demikian. Masih ada sebagian kecil yang bersuara lantang, berani berbeda sikap, dan konsisten membela rakyat. Namun suara mereka tenggelam dalam mayoritas yang lebih memilih diam atau ikut arus partai. 

Jadi, pentingkah peranan DPR di mata rakyat? 

Secara teoritis, jawabannya ya. Namun secara praktis, rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Ketika lembaga wakil rakyat tidak lagi merepresentasikan rakyat, maka seruan “bubarkan DPR” adalah bentuk perlawanan simbolik terhadap matinya demokrasi substantif. 

Sudah waktunya dilakukan evaluasi menyeluruh. Jika DPR ingin tetap dihormati dan dianggap penting, maka ia harus membuktikan bahwa keberadaannya memang untuk rakyat, bukan untuk kelompok elit yang terus memperdagangkan kebijakan demi kekuasaan dan keuntungan pribadi. (Red)

Screenshot_20250510-110045

Bantaran Citarum Jadi Kubangan, Siswa Sekolah Bojongsoang Teriak ke Gubernur!

0

Jayantara-News.com, Bojongsoang 

Potret miris dunia pendidikan kembali tersaji. Seorang siswa di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, mengunggah video dirinya bersama teman-temannya saat menempuh perjalanan menuju sekolah. Mereka menyusuri jalan rusak parah di bantaran Sungai Citarum, akses utama menuju sekolah yang setiap hari dilalui warga.

Video tersebut ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Barat @dedimulyadi71, sebagai bentuk keluhan sekaligus permohonan agar jalan tersebut segera diperbaiki. Aksi siswa ini sontak mendapat perhatian publik karena menyuarakan keresahan yang sudah lama dirasakan warga.

Ironisnya, hingga kini belum ada penjelasan ataupun kepastian dari pihak @pu_sda_citarum terkait kapan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak itu akan diperbaiki. Warga merasa dianaktirikan, padahal jalan tersebut merupakan urat nadi aktivitas pendidikan dan ekonomi.

Tagar: #JalanRusak #JalanSekolah #Bojongsoang #CitarumMelawan

Screenshot_20250429-111754

Dituding Arogan ke Wartawan, Ini Penjelasan Tenaga Ahli DPR Ruli Yuliana:

0

Jayantara-News.co, Soreang

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung yang juga Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI H. Asep Romy Romaya, Ruli Yuliana, akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan yang menyudutkannya dalam dua hari terakhir. Ia memberikan klarifikasi sekaligus hak jawab atas tuduhan yang menyebut dirinya arogan terhadap jurnalis dan diduga melanggar Undang-Undang Pers.

Ruli menyatakan, pemberitaan tersebut tidak berimbang dan telah membentuk opini publik seolah dirinya menghalang-halangi tugas jurnalistik.

Ia menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung dalam acara sosialisasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, di Gedung Moh Toha, Kamis (24/4/2025).

“Pertama, saya tegaskan kehadiran saya di acara tersebut dalam kapasitas sebagai Tenaga Ahli dapil H. Asep Romy Romaya, bukan sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung,” kata Ruli, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, sebagai TA, ia bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan acara, termasuk menghadirkan peserta dan mengatur jalannya kegiatan dari awal hingga selesai.

Terkait tudingan menghalangi wartawan melakukan wawancara, Ruli membantah keras. Ia menyatakan hanya meminta agar wawancara ditunda karena saat itu Asep Romy ditunggu oleh BGN dan Bupati Bandung di ruang kerja Bupati. Sementara itu, Asep Romy masih tertahan di Gedung Moh Toha karena banyak peserta meminta berfoto bersama.

“Saya sudah berada di Kantor Bupati, tapi karena Bang Asep belum hadir, saya turun lagi ke Gedung Toha. Di sana saya lihat beliau masih bersama warga dan ada wartawan (Kang Iwa) yang hendak wawancara,” ujarnya.

Ruli mengaku secara spontan menyentuh siku wartawan tersebut sambil berbisik, “Kang, wawancaranya tong waka ayeuna. Abang kedah rapat heula sareng BGN sareng Bupati. Tos diantosan.”

“Yang saya sampaikan hanya itu, tanpa ada niat menghalangi. Saya pun menganggap Kang Iwa sebagai teman,” tambahnya.

Namun, lanjut Ruli, wartawan tersebut justru menghempaskan tangannya dan langsung pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Kejadian tersebut, menurut Ruli, juga disaksikan oleh driver bernama Cepi dan fotografer Agus yang mendampingi Asep Romy.

Setelah pertemuan dengan Bupati selesai, Ruli mengaku langsung menghubungi Kang Iwa untuk melanjutkan wawancara. Namun panggilannya tak direspons. Ia juga mengirim pesan WhatsApp yang dibalas singkat, “Tunggu we beritana.” Bukti percakapan tersebut, kata Ruli, sudah terhapus dari perangkatnya.

“Saya tidak menyangka akan muncul pemberitaan seperti itu. Jika ada yang merasa tidak nyaman dalam kejadian ini, saya mohon maaf. Semua pihak yang terlibat bisa dikonfirmasi untuk memperjelas situasi,” pungkas Ruli. (Red)

IMG-20250428-WA0108

Tiga Calon Kades PAW Kayuambon Ditetapkan, 182 Peserta Musyawarah Disiapkan

0

Jayantara-News.com, Lembang, KBB 

Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menggelar rapat pleno penetapan calon kepala desa sekaligus daftar peserta musyawarah pada Senin (tanggal menyesuaikan acara). Kegiatan ini merupakan bagian penting dari tahapan pemilihan PAW untuk menggantikan kepala desa sebelumnya.

Dalam rapat pleno tersebut, panitia secara resmi menetapkan tiga calon kepala desa, yaitu Hari sebagai Kandidat Nomor 1, Nana sebagai Kandidat Nomor 2, dan H. Yusup Hidayat sebagai Kandidat Nomor 3. Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 141.1/06/BA.DPM/4/2025 tentang Daftar Nama dan Unsur Peserta Musyawarah Desa.

Sebanyak 182 peserta musyawarah telah ditetapkan. Mereka berasal dari berbagai unsur masyarakat, meliputi perangkat desa, anggota BPD, LPMD, TP PKK, MUI Desa, Karang Taruna, ketua RW dan RT, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, serta perwakilan kelompok perempuan, kelompok tani, masyarakat marginal, dan unsur lainnya.

Panitia mengingatkan seluruh calon kepala desa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Sosialisasi melalui media cetak, banner, pamflet, atau bentuk kampanye lainnya dilarang. Selain itu, calon kepala desa tidak diperbolehkan membawa massa pendukung pada saat musyawarah. Hanya peserta resmi yang tercantum dalam daftar yang diperkenankan hadir dan memberikan suara.

Musyawarah desa akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi sambutan dari pihak terkait, sedangkan tahap kedua diisi dengan sidang musyawarah, laporan panitia, pembacaan tata tertib, hingga pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemilihan, apakah melalui musyawarah mufakat atau voting. Peserta yang berhak memilih hanyalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar yang telah disahkan.

Panitia menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran, seperti pemasangan alat peraga kampanye. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban dan kemurnian proses pemilihan.

Wakil Ketua BPD menambahkan bahwa proses pemilihan kepala desa PAW berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Tidak ada tahapan kampanye terbuka; seluruh pengenalan calon dilakukan melalui forum musyawarah.

“Musyawarah ini adalah kesempatan bagi calon untuk memperkenalkan diri. Siapa yang sudah dikenal masyarakat tentu memiliki peluang lebih besar,” ujarnya.

Dengan penetapan ini, diharapkan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kayuambon dapat berlangsung aman, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi desa. (Nuka)

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!