Sosialisasi Indeks Desa 2025: Menata Data, Mendorong Desa Naik Kelas
Jayantara-News.com, Cililin, KBB
Sebanyak sebelas kepala desa beserta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Cililin mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengisian Kuesioner Indeks Desa (ID) Tahun 2025. Kegiatan ini digelar sebagai langkah awal untuk memperkuat validitas data pembangunan desa. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Cililin bersama Ketua Abdesi Kecamatan Cililin, Tedi Kusniadi, S.H., Senin (21/4/25)
Dalam sambutannya, Tedi menyoroti kegelisahan para kepala desa terkait penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.
“Dana 20 persen untuk ketahanan pangan memang sudah turun, tetapi belum bisa dimanfaatkan karena masih terganjal persoalan administrasi,” ujarnya.
Meskipun demikian, Kepala Desa Cililin meyakinkan bahwa solusi tetap tersedia, selama seluruh pihak mengikuti regulasi dengan tertib dan tepat. Setelah pembacaan doa yang dipimpin oleh Kepala Desa Bongas, H. Asep Aang, acara berlanjut dengan sesi pemaparan teknis.
Hendi Setiadi, Kepala Bidang Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, menjelaskan bahwa pengisian ID berlandaskan pada Permendesa Nomor 9 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa Indeks Desa bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata kemajuan sebuah desa yang akan menjadi dasar dalam menentukan intervensi pembangunan dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Indeks ini akan mengelompokkan desa dalam lima kategori: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Tahun 2025 menjadi momen penting karena penilaian akan menggunakan enam indikator: tata kelola pemerintahan, layanan dasar, aksesibilitas, sosial, ekonomi, dan lingkungan,” jelas Hendi.
Ia juga menyebut bahwa saat ini, dari 165 desa di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 65 desa telah masuk kategori maju.
“Targetnya, lebih banyak desa naik kelas tahun depan,” tambahnya.
Hendi mengingatkan agar pengisian ID dilakukan secara jujur dan akurat, karena data tersebut menjadi dasar penetapan kebijakan pembangunan. Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Jawa Barat:
“Saya ingin tahu mana desa yang benar-benar maju, dan mana yang masih tertinggal.”
Delapan prioritas penggunaan dana desa turut disosialisasikan, di antaranya untuk ketahanan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, program padat karya, hingga digitalisasi desa. BUMDes diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program ini, namun harus memiliki program kerja yang terverifikasi. Hal yang sama berlaku bagi program Koperasi Merah Putih, yang mensyaratkan pembentukan, revitalisasi, serta penguatan koperasi berbasis desa.
Sosialisasi ditutup dengan pemaparan teknis oleh perwakilan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) KBB, U. Aliyudin. Seluruh pihak diharapkan bersinergi dan bergerak bersama dalam membangun desa dari bawah, menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. (Nuka)
