Jabar Darurat Korupsi: Aliansi Anak Bangsa Menggugat! DPRD dan Penegak Hukum Diminta Tak Main Mata!
Jayantara-News.com, Bandung
Kami, Aliansi Aktivis Anak Bangsa, sebuah wadah independen yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa peduli, menyatakan sikap tegas terhadap situasi yang mengkhawatirkan di wilayah Jawa Barat. Berikut adalah pernyataan resmi kami:
1. SITUASI DARURAT KORUPSI
Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi darurat korupsi yang akut. Praktik-praktik korupsi telah merajalela di berbagai level pemerintahan, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Korupsi sistemik ini telah menggerogoti sumber daya daerah, menghambat pembangunan, serta secara langsung mengancam kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik menjadi korban utama dari kejahatan ini.
2. KEGAGALAN DPRD JAWA BARAT
DPRD Jawa Barat telah gagal menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dan penjaga aspirasi masyarakat.
Kinerja mereka tidak mencerminkan tanggung jawab moral dan politik sebagai lembaga legislatif.
Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dijalankan tanpa integritas dan cenderung formalitas belaka.
3. KESENJANGAN DPRD DAN RAKYAT
Kebijakan DPRD Jawa Barat tidak mencerminkan kehendak rakyat.
Kepentingan pribadi dan kelompok sempit lebih dominan dibanding kepentingan rakyat banyak.
Proses pengambilan keputusan di DPRD cenderung tertutup, minim transparansi, dan mengabaikan partisipasi publik.
4. TUNTUTAN KEPADA DPRD JAWA BARAT
Kami menuntut DPRD Jawa Barat untuk:
Mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata, bukan sekadar retorika kampanye.
Melakukan pengawasan ketat dan transparan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Mendukung pemberantasan korupsi dengan regulasi tegas dan implementasi nyata.
Membuka ruang dialog publik dan memperluas partisipasi masyarakat.
Menginisiasi program transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga legislatif.
Memperkuat lembaga pengawas independen di daerah.
Mempublikasikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran secara berkala dan terbuka.
5. DESAKAN KEPADA PENEGAK HUKUM
Kami mendesak Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk bertindak tanpa kompromi terhadap segala bentuk korupsi di Jawa Barat.
Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas intervensi politik.
Kasus-kasus besar yang merugikan keuangan daerah harus menjadi prioritas utama.
6. AJAKAN KEPADA MASYARAKAT
Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Barat, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, pengusaha, akademisi, dan tokoh agama, untuk:
Aktif mengawasi kinerja DPRD dan pemerintah daerah.
Melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang.
Mendukung gerakan anti-korupsi dan pendidikan publik tentang dampak korupsi.
Terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara aktif.
Menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
7. KOMITMEN PENGAWALAN
Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses pemberantasan korupsi hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Kami akan melakukan aksi-aksi damai dan konstruktif demi menyuarakan aspirasi rakyat.
Kami akan terus memantau respons DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah terhadap tuntutan ini.
8. LANGKAH-LANGKAH LANJUT
Membentuk tim pemantau independen dari berbagai unsur masyarakat.
Menggelar forum publik rutin untuk membahas isu pembangunan dan korupsi.
Melakukan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran hak rakyat dan partisipasi publik.
Membangun jejaring dan kolaborasi dengan organisasi sipil, media, dan lembaga pengawas lainnya demi memperkuat gerakan antikorupsi di Jawa Barat.
Demikian pernyataan sikap dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa sampaikan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap Jawa Barat dan Indonesia. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap melakukan aksi-aksi damai yang lebih besar dan terorganisir. (Tim JN)
