Rusaknya Jalan di Karangpucung, Agus Adi: Program Perhutani Abai Terhadap Kepentingan Rakyat
Jayantara-News.com, Karangpucung, Cilacap
Di tengah upaya membangkitkan perekonomian desa melalui pembangunan dan pembukaan akses, sebuah ironi justru terjadi di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Penebangan hutan yang dilakukan Perhutani di sejumlah desa, seperti Ciruyung, Sidamulya, Pamulian, dan Surusunda, yang seharusnya membawa manfaat ekonomi, kini malah meninggalkan luka dan kerugian mendalam bagi masyarakat. Agus Adi Priyanto, aktivis pemerhati kebijakan publik, menyoroti dampak serius yang harus ditanggung warga.
Jalan kabupaten yang menjadi urat nadi transportasi ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga akses menuju pendidikan dan layanan kesehatan, kini rusak parah. Kerusakan ini tak lain akibat lalu lintas kendaraan berat bermuatan kayu hasil tebangan Perhutani yang terus melintas tanpa henti.
Masyarakat hanya bisa menelan pil pahit. Biaya transportasi meningkat, pemasaran hasil bumi tersendat, anak-anak kesulitan berangkat sekolah, dan akses menuju layanan kesehatan pun semakin terhambat.
Yang lebih memprihatinkan, Perhutani diduga tidak memiliki anggaran maupun kewenangan untuk memperbaiki kerusakan jalan yang mereka timbulkan. Aturan formal yang tumpang tindih justru menjadi tameng bagi mereka untuk cuci tangan.
Menurut Agus, ini adalah celah kebijakan yang jelas-jelas merugikan masyarakat. Setiap kali pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk memperbaiki jalan, tak lama kemudian jalan kembali hancur dilindas kendaraan pengangkut kayu. Sebuah siklus yang tak berujung, memboroskan anggaran negara dan perlahan mengikis kepercayaan publik.
Para kepala desa se-Kecamatan Karangpucung pun telah berjuang keras menyuarakan penderitaan warganya. Mereka bahkan menemui Bupati pada 16 Juni 2025 lalu, memohon agar segera ada solusi yang berpihak kepada rakyat. Namun hingga kini, kondisi jalan tetap memprihatinkan, dan beban berat terus dipikul masyarakat kecil.
Agus mempertanyakan, apakah rakyat hanya akan terus dipaksa pasrah? Hanya menjadi penonton atas pembangunan yang gagal memberi manfaat, sementara anggaran terus terkuras dan tekanan ekonomi makin menghimpit?
Ia menegaskan, sudah saatnya negara benar-benar hadir untuk rakyat. Dibutuhkan regulasi yang jelas dan sinergi lintas sektor yang kuat antara pemerintah daerah, Perhutani, serta lembaga legislatif. Tanpa itu, kerugian yang dialami masyarakat hanya akan terus berulang.
“Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton dalam kerusakan yang bukan mereka ciptakan, tapi harus mereka tanggung,” tegas Agus.
Pada akhirnya, jika negara gagal melindungi hak dasar warga untuk mendapatkan akses jalan yang layak, maka seluruh konsep pembangunan akan kehilangan maknanya. Lebih jauh lagi, kepercayaan rakyat pun akan terkikis. Agus pun menyerukan agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. (Buyung)
