Bandung Barat Perkuat Strategi Pemberdayaan Sosial untuk Berantas Kemiskinan Ekstrem
Jayantara-News.com, Bandung Barat
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem melalui pendekatan pemberdayaan sosial. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pemberdayaan Sosial yang digelar Dinas Sosial KBB pada Selasa, 28 Agustus 2025.
Kegiatan tersebut diikuti 216 peserta yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) dari 16 kecamatan. Hadir pula Kepala Dinas Sosial KBB, Dr. H. Idad Saadudin, S.Sos., M.Kes., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Asep Sehabudin, serta akademisi Universitas Pasundan, Dewi Anggraeni.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tahun ini diarahkan khusus pada kategori ekstrem.
“Dari sepuluh kategori kemiskinan, prioritas kita adalah kemiskinan ekstrem. Targetnya, masyarakat dapat segera keluar dari jerat ini menuju kehidupan yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Idad menyebutkan, sekitar 55 persen warga KBB masih membutuhkan intervensi pemerintah untuk dapat keluar dari garis kemiskinan. Program pemberdayaan tahun 2025 akan dibiayai melalui APBD serta disinergikan dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
Rapat koordinasi ini juga menegaskan peran strategis TKSK, PSM, dan Pensosmas sebagai garda terdepan dalam menangani persoalan sosial. Mereka diharapkan mampu mendeteksi masalah sejak dini serta menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Tujuan kita adalah membentuk masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan dasar untuk bertahan dalam kehidupan sosial,” jelas Idad.
Program pemberdayaan juga diarahkan pada penguatan ekonomi keluarga, perlindungan kelompok rentan, serta pemetaan data kemiskinan yang lebih akurat agar kebijakan dapat tepat sasaran.
Dalam arahannya, Bupati Bandung Barat Syahnaz Sadiqah menekankan pentingnya kolaborasi lintas struktur dalam upaya pemberdayaan sosial.
“Perlindungan sosial di KBB akan terus kita tingkatkan. Dari kementerian hingga desa, semua pihak harus bergandeng tangan demi kesejahteraan masyarakat Bandung Barat,” ujarnya.
Syahnaz juga memberikan apresiasi kepada para pilar sosial yang dinilai berperan besar dalam mendampingi masyarakat. “Semoga perjuangan ini menjadi amal ibadah dan membawa manfaat nyata bagi warga,” tambahnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem ditekan hingga nol persen pada tahun 2025. Target tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai elemen pendukung.
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, Pemkab Bandung Barat optimistis dapat memperkuat sinergi semua pihak. Kehadiran TKSK, PSM, dan Pensosmas diharapkan menjadi motor penggerak agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berdaya serta mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. (Nuka)
