Beberapa Isu Hangat Bergulir di Pangandaran, Salah Satunya Gaji Honorer yang 7 Bulan Belum Dibayar
Jayantara-News.com, Pangandaran
Beberapa isu yang sedang hangat di Pangandaran saat ini termasuk masalah gaji honorer dan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Salah satu perhatian utama adalah belum dibayarnya gaji honorer di Pangandaran selama tujuh bulan, yang menimbulkan keresahan di kalangan pegawai honorer dan diperkirakan bisa mempengaruhi dinamika politik menjelang Pilkada.
Selain itu, ada beberapa pelanggaran yang terpantau oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kampanye calon bupati di Pilkada. Hingga awal November 2024, Bawaslu sudah menerima beberapa laporan, termasuk dugaan pencemaran nama baik dan sejumlah pelanggaran lainnya.
Di sektor pariwisata, Pangandaran menghadapi tantangan dalam digitalisasi layanan dan pengelolaan destinasi wisata, termasuk sistem parkir yang saat ini tengah dalam pengembangan. Hal ini menjadi isu penting karena pariwisata adalah salah satu pilar utama ekonomi daerah.
Menyikapi beberapa Isu di atas, hingga Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jabar, Agus Chepy Kurniadi, turut berkomentar. Bahkan, Agus Chepy pun memberikan langkah untuk dipertimbangkan, agar isu-isu tersebut segera dapat teratasi, di antaranya:
1. Penyelesaian Gaji Honorer: Pemerintah daerah perlu segera mencairkan gaji honorer yang tertunda untuk mengurangi keresahan pegawai. Langkah ini bisa dilakukan melalui evaluasi anggaran atau mencari sumber dana tambahan agar hak-hak pekerja honorer segera terpenuhi.
2. Peningkatan Pengawasan Pilkada: Untuk mengurangi pelanggaran dalam kampanye, Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan dan memperketat regulasi, termasuk transparansi dalam laporan dana kampanye dan komunikasi yang lebih terbuka dengan publik. Pelatihan dan sosialisasi bagi tim kampanye juga penting untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan.
3. Digitalisasi dan Optimalisasi Pariwisata: Dalam sektor pariwisata, Pangandaran dapat mempercepat digitalisasi, seperti memperbaiki sistem pembayaran elektronik di lokasi wisata dan menerapkan aplikasi untuk memudahkan pengunjung. Perluasan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti kerja sama dengan vendor teknologi, akan membantu meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan efektivitas manajemen.
4. Sosialisasi dan Edukasi untuk Keselamatan Wisata: Mengingat seringnya terjadi kecelakaan di pantai, penting untuk meningkatkan edukasi keselamatan bagi wisatawan, seperti melalui papan informasi, pengawasan, dan kehadiran petugas yang memadai. Penerapan aturan yang lebih ketat terkait zona bahaya di area pantai juga bisa menekan angka kecelakaan.
“Melalui kombinasi pendekatan administratif, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan isu-isu utama di Pangandaran dapat diatasi dengan lebih efektif,” pungkas Agus Chepy Kurniadi. (Nana JN)
