Munculnya Kekhawatiran Pasca Pilkada: Akankah Tukin ASN di Pangandaran Dipotong Lagi?
Jayantara-News.com, Jawa Barat
Isu pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung pendanaan kampanye Pilkada kembali menjadi perhatian publik. Meskipun secara regulasi, dana Pilkada berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kerap kali anggaran yang tersedia dinilai tidak mencukupi. Dalam situasi demikian, pemerintah daerah sering mengambil langkah-langkah efisiensi, termasuk kemungkinan pemotongan Tukin ASN.
Benarkah Tukin ASN di Pangandaran Terancam Dipotong?
Menyikapi hal itu, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, yang sering mendapatkan aduan dari para ASN di Jawa Barat, menyatakan, bahwa isu pemotongan Tukin bukanlah hal baru. “Sejarah menunjukkan, saat terjadi tekanan anggaran, seperti pada masa pandemi, pemotongan Tukin sering dijadikan pilihan. Namun, langkah tersebut harus dilandasi aturan yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Agus mengingatkan, Tukin merupakan hak ASN yang diberikan berdasarkan kinerja dan kontribusinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemotongan Tukin yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi memicu reaksi keras dari ASN, termasuk serikat pekerja. “Selain melanggar hak, ini juga dapat mempengaruhi semangat kerja ASN, dan pada akhirnya, pelayanan publik,” tambahnya.
Untuk menghindari kebijakan yang dapat berdampak buruk pada ASN, Agus Chepy mengusulkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
1. Prioritaskan Penggunaan Anggaran: Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan efisiensi pada sektor-sektor yang tidak bersinggungan langsung dengan kesejahteraan ASN.
2. Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendekatan kreatif dalam pengelolaan PAD dapat memberikan tambahan ruang fiskal tanpa harus mengorbankan hak ASN.
3. Keterbukaan dan Dialog: Pemerintah harus transparan dan melibatkan ASN dalam proses perencanaan anggaran, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan keresahan.
Kondisi Terkini di Pangandaran
Di Pangandaran, isu pemotongan Tukin semakin mencuat setelah Pilkada 2024. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Namun, laporan Jayantara-News.com mengungkap, bahwa tekanan anggaran masih menjadi persoalan serius.
Sebagai contoh, honorarium beberapa tenaga honorer di Pangandaran dilaporkan belum dibayarkan selama lebih dari tujuh bulan. Kondisi ini menjadi indikator adanya persoalan serius dalam pengelolaan anggaran daerah.
Jika kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pemotongan Tukin ASN, diterapkan tanpa perencanaan matang, hal ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan ASN dan efektivitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan kejelasan terkait isu ini. Langkah transparansi dan komunikasi terbuka dengan ASN menjadi kunci untuk meredakan keresahan. Dengan perencanaan yang bijak, pemerintah dapat menjaga stabilitas kinerja ASN sekaligus mengelola anggaran dengan lebih efektif, tanpa mengorbankan hak-hak mereka. (Red)
