Ganti Pejabat di Awal Jabatan, Bobby Dinilai Jalankan Hak Politik yang Sah
Jayantara-News.com, Medan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, melakukan rotasi dan penonaktifan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, meski belum genap dua bulan menjabat. Tindakan ini menuai sorotan publik, namun dinilai wajar oleh kalangan akademisi.
Pengamat politik dari Universitas Medan Area (UMA), Walid Musthafa, menilai langkah tersebut sebagai hal yang lazim dilakukan oleh kepala daerah baru dalam rangka pembenahan internal.
“Itu hal yang lumrah ketika kepala daerah baru masuk dan menjabat. Ia tentu memiliki visi dan cita-cita politik tersendiri dalam memimpin,” ujar Walid saat dikonfirmasi pada Sabtu (19/4/2025).
Menurut Walid, Bobby secara logis akan memilih dan menyeleksi personel yang diyakini mampu mendukung visinya. Langkah “membersihkan dapur” merupakan upaya menyelaraskan struktur pemerintahan dengan arah kebijakan yang ingin dibangun.
“Beliau akan melakukan cleaning the kitchen — membersihkan dapur. Ini bagian dari penyaringan internal terhadap orang-orang yang akan membantunya, yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jelasnya.
Lebih lanjut, Walid mencermati bahwa penonaktifan lima pejabat OPD dilakukan melalui mekanisme Inspektorat Provinsi, yang menunjukkan upaya penataan secara prosedural.
“Penonaktifan itu melalui Inspektorat. Artinya, ada indikasi atau temuan yang memang perlu diperiksa. Ini bagian dari pembenahan internal, bukan keputusan sepihak,” sambungnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap pencopotan jabatan harus dilandasi alasan yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
“Selama tidak mengganggu jalannya pemerintahan, dilakukan dengan transparan, serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka itu sah-sah saja,” tegas Walid, yang juga menjabat sebagai Dekan FISIP UMA.
Terkait isu bahwa penonaktifan tersebut bernuansa politis dan berkaitan dengan rivalitas Bobby dengan mantan Gubernur Edy Rahmayadi, Walid menilai persepsi seperti itu tidak bisa dihindari. Apalagi, salah satu pejabat yang dinonaktifkan, Mulyadi Simatupang, dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Edy.
“Kalau dikaitkan dengan rivalitas politik, itu bisa saja muncul di masyarakat. Tapi kita juga harus jernih melihat, mungkin memang ada pelanggaran yang dilakukan pejabat bersangkutan. Kalau tidak ada pelanggaran, tentu tak akan dinonaktifkan,” ujarnya.
Walid menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai kebijakan Bobby. “Terlepas dari dugaan kedekatan dengan gubernur sebelumnya, kita harus obyektif. Saya percaya Bobby dan Inspektorat tidak akan menonaktifkan pejabat tanpa dasar yang kuat.” (Edi JN)
