Kepung Preman Berdasi! Ketua PPWI Jabar Bongkar Borok Oknum Elite Perampok Uang Rakyat!
Jayantara-News.com, Bandung
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, angkat bicara menyikapi maraknya aksi pemberantasan premanisme di berbagai daerah. Ia menegaskan, pemberantasan jangan hanya menyasar preman jalanan, namun juga harus menyentuh para “preman berdasi” yang bersarang di instansi pemerintah, institusi negara, bahkan hingga ke pemerintahan desa.
“Preman berdasi jauh lebih berbahaya karena mereka merampok hak masyarakat dengan cara yang sistematis, berlindung di balik jabatan dan kekuasaan. Ini harus dibongkar dan diberantas tuntas,” tegas Agus kepada Jayantara-News.com, Selasa (14/5/2025).
Menurut Agus, praktik premanisme model baru ini kerap ditemui dalam bentuk pungutan liar (pungli) di dinas-dinas pemerintahan. “Misalnya, di Dinas Kependudukan atau Dinas Pendidikan, masih saja ada oknum yang meminta uang pelicin dalam pengurusan KTP, KK, ijazah, mutasi sekolah, hingga pengangkatan honorer menjadi PPPK. Ini jelas-jelas bentuk pemerasan berkedok administrasi,” ungkapnya.
Tak hanya di tingkat dinas, Agus juga menyoroti praktik-praktik busuk yang masih marak di tingkat pemerintahan desa. Ia menyebutkan, laporan yang masuk ke PPWI menunjukkan banyak oknum kepala desa dan aparatnya diduga terlibat dalam jual beli tanah bengkok (tanah carik), manipulasi data penerima bantuan sosial, hingga penyalahgunaan aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
“Contoh konkret, ada lahan fasos-fasum yang dialihfungsikan menjadi kavling pribadi atau diperjualbelikan tanpa persetujuan masyarakat. Bahkan, beberapa kepala desa diduga menjual tanah carik yang seharusnya menjadi aset desa untuk kepentingan pribadi. Ini kejahatan yang tak kalah keji dari begal motor,” ujarnya geram.
Agus mendesak aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat dan Kejaksaan, untuk tidak tebang pilih dalam penindakan. “Kalau berani menindak preman bersenjata tajam di jalanan, maka harus lebih berani menindak preman bersenjata kekuasaan di balik meja. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” sindirnya.
Ia juga menyerukan kepada masyarakat dan insan pers untuk tidak takut melaporkan segala bentuk ketidakadilan, pungli, dan penyimpangan kekuasaan. “PPWI siap mengawal dan membela masyarakat yang ingin mencari keadilan. Premanisme, apapun bentuk dan tampilannya, harus dilawan bersama!” pungkasnya. (JO JN)
