Dugaan Kongkalikong Rehabilitasi SMPN 1 Soljer Kab. Bandung Menguak: Konsultan Menghilang, Disdik Bungkam!
Jayantara-News.com, Kabupaten Bandung
Proyek pembangunan sarana pendidikan, baik untuk jenjang SD maupun SMP, yang saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Bandung, disinyalir tidak mendapat pengawasan memadai dari pihak konsultan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik kongkalikong dalam pelaksanaannya.
Pantauan tim media Jayantara-News.com di lapangan menemukan sejumlah proyek pembangunan, mulai dari ruang kelas, rehabilitasi ruang kantor, perpustakaan, hingga toilet, yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), menunjukkan sejumlah kejanggalan.
Beberapa kejanggalan yang teridentifikasi di antaranya: rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak terbuka, gambar bangunan yang tidak jelas, hingga papan informasi proyek yang tampak asal-asalan. Ironisnya, atas semua kejanggalan tersebut, tidak ada satu pun teguran dari pihak pengawas pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung maupun konsultan proyek.
Lebih jauh, menurut pemantauan beberapa organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta para jurnalis, pihak sekolah tampak enggan mempertanyakan kejelasan RAB maupun gambar teknis proyek. Kepala sekolah cenderung bungkam, seolah-olah berada dalam tekanan atau rasa takut bila mempertanyakan pelaksanaan pembangunan tersebut.
Diketahui, salah satu proyek rehabilitasi ruang kelas yang dinilai menyimpang dari RAB dikerjakan oleh CV Bina Rizky, dengan nilai anggaran mencapai Rp288.073.414.
Namun, ketika dimintai klarifikasi, pelaksana lapangan bernama Tedi hanya menjawab singkat, “Kami kerja sudah sesuai arahan dan acuan.” Ucapannya tersebut justru memperkuat dugaan minimnya transparansi dan pengawasan di lapangan.
Lebih mengejutkan lagi, selama proses pembangunan berlangsung, pihak konsultan tidak pernah terlihat hadir di lokasi. Padahal, proyek ini menyangkut anggaran negara yang bersumber dari DAK, yang semestinya diawasi secara ketat demi menjamin akuntabilitas dan kualitas.
Saat Kepala Bidang SMP Kabupaten Bandung dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp terkait proyek tersebut, hingga berita ini ditayangkan, tidak memberikan jawaban atau tanggapan.
Menyikapi persoalan ini, masyarakat mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun ke lapangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek DAK di sekolah-sekolah SMP se-Kabupaten Bandung. Bila perlu, audit juga harus menyasar jajaran internal Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. (Egi BP)
