Mafia BBM Bersubsidi Beraksi di Depan Markas Polisi: SPBU Diduga Jadi Sarang Penyelewengan
Jayantara-News.com, Perbaungan
Di tengah gencarnya upaya pemerintah pusat mengatasi kelangkaan dan antrean BBM bersubsidi di berbagai daerah, praktik penyalahgunaan subsidi justru kembali mencuat. Ironisnya, aksi ini terjadi di depan mata aparat penegak hukum namun terkesan dibiarkan.
Pantauan Tim Jayantara-News.com pada Selasa (15/7/2025) sekitar pukul 15.20 WIB, menunjukkan aktivitas mencurigakan di SPBU No. 14.205.1130 yang berlokasi di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Sejumlah mobil dan sepeda motor dengan tangki modifikasi terlihat bolak-balik mengisi BBM jenis Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar.
Menurut narasumber yang enggan disebutkan namanya, kendaraan-kendaraan tersebut diduga telah dimodifikasi agar bisa menampung BBM melebihi kapasitas normal. Setelah penuh, kendaraan langsung meluncur ke lokasi yang tidak diketahui untuk kemudian diduga dijual kembali secara ilegal.
> “Ini bukan sekali dua kali. Sudah sering, tapi belum ada tindakan. Seolah-olah kebal hukum,” ungkapnya.
Yang lebih mengejutkan, lokasi SPBU tersebut hanya berjarak beberapa meter dari Mapolsek Perbaungan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun operasi penertiban dari aparat penegak hukum.
Padahal, praktik semacam ini sangat jelas melanggar hukum dan bisa dijerat sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Migas serta Peraturan Menteri ESDM tentang pendistribusian dan penggunaan BBM bersubsidi. SPBU yang terbukti terlibat pun bisa dikenai sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha oleh Pertamina.
Saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Andi, pemilik SPBU No. 14.205.1130, enggan memberikan komentar dan tidak menjawab panggilan wartawan.
Kejadian ini menambah daftar panjang pembiaran terhadap penyelewengan subsidi energi. BBM bersubsidi sejatinya ditujukan untuk mendukung rakyat kecil: petani, nelayan, dan transportasi umum, bukan untuk dikorupsi demi keuntungan pribadi.
> “Kalau benar ada penyelewengan, aparat jangan tutup mata. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal keadilan sosial,” tegas seorang aktivis masyarakat sipil di Perbaungan.
Kini, sejumlah pegiat anti-korupsi dan organisasi masyarakat di Serdang Bedagai mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap SPBU nakal tersebut. Mereka menuntut tindakan nyata dari Pertamina, Kementerian ESDM, Kepolisian, dan Kejaksaan.
> “Jangan sampai kebijakan subsidi yang dirancang untuk rakyat miskin justru dipreteli oleh mafia SPBU. Ini kejahatan ekonomi!” tegas mereka.
Apakah negara akan terus membiarkan pelanggaran ini terjadi di bawah hidung aparat? Atau saatnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu? (Tim JN)
