Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Retorika Tidak Cukup, Rakyat Tunggu Aksi
Jayantara-News.com, Jakarta
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), harus dibuktikan dengan aksi nyata.
Pernyataan itu disampaikan Adian menanggapi anggapan publik bahwa Prabowo hanya “menggelegar di pidato, tetapi lembek dalam penindakan.”
> “Apa yang dia (Prabowo) sampaikan bagus, tapi problem kita kan tidak hanya mendengar apa yang disampaikan,” kata Adian melalui unggahan akun Instagram @bantengsenayan, Senin (18/8/2025).
Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, DPR memiliki tugas menguji konsistensi antara pidato presiden dengan implementasi kebijakan di lapangan.
> “Tugas parlemen adalah menguji pernyataan dengan kenyataan. Misalnya soal 1,2 juta tenaga kerja yang sering digaungkan, atau soal tambang untuk rakyat. Benarkah hal itu diperjuangkan? Benarkah izin pertambangan rakyat benar-benar diberikan?” ujarnya.
Adian mengakui, secara retorika pidato Presiden Prabowo sangat menggelegar. Namun, publik menanti bukti nyata dari janji-janji tersebut.
> “Konteks pidatonya bagus. Tetapi tugas kami di DPR adalah memastikan apakah yang disampaikan sejalan dengan kenyataan atau tidak,” tegasnya.
Pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyampaikan dua pidato kenegaraan. Pertama, Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan pidato sambutan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Kedua, Penyampaian Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan delapan agenda prioritas RAPBN 2026, yang meliputi penguatan ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, percepatan investasi, dan perdagangan global. Salah satu fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta anak Indonesia.
Selain itu, Prabowo menegaskan komitmennya memberantas tambang ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
> “Saya beri peringatan, apakah ada orang besar, jenderal aktif, purnawirawan TNI maupun Polri, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ucapnya lantang.
Berdasarkan laporan aparat, terdapat 1.603 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Untuk itu, Prabowo meminta dukungan penuh dari rakyat, MPR, dan partai politik agar langkah pemberantasan tambang ilegal dapat berjalan efektif.
> “Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik demi rakyat kita,” tandasnya. (Red)
