Aktivis Anak Bangsa Gempur DKP Jabar: Soroti Dugaan KKN Proyek Geomembran Rp3,3 M & Pagar Laut Ilegal di Bekasi
Jayantara-News.com, Bandung
Aksi unjuk rasa mewarnai halaman depan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anak Bangsa bersama elemen masyarakat Jawa Barat menyuarakan pernyataan sikap atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam sejumlah proyek yang dikelola DKP Jabar.
Dalam pernyataannya, aliansi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung revolusi mental serta penegakan supremasi hukum yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN. Mereka juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai fungsi kontrol sosial agar tata kelola pemerintahan tetap akuntabel.
Aliansi menyoroti setidaknya dua kasus besar yang dianggap penuh kejanggalan:
1. Pengadaan Plastik Geomembran
Anggaran sebesar Rp3,3 miliar bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
Proyek dilaksanakan melalui metode e-purchasing oleh PT Anta Tirta Karisma.
Diduga terjadi pengondisian pemenang lelang, lemahnya pengawasan, serta indikasi keterlibatan pejabat pembuat komitmen DKP Jabar.
2. Proyek Pagar Laut di Bekasi
Diduga sebagai bentuk reklamasi ilegal yang melanggar Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2022–2042.
Aliansi menilai proyek ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Lemahnya pengawasan dari pihak DKP disebut sebagai faktor utama terjadinya pelanggaran.
Melalui aksi ini, Aliansi Aktivis Anak Bangsa bersama Elemen Masyarakat Jawa Barat menyampaikan sejumlah tuntutan tegas:
1. Reformasi kepemimpinan di DKP Jabar beserta jajaran stafnya karena dinilai tidak kooperatif dan kurang transparan.
2. Mendesak Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) segera melakukan investigasi, memanggil, dan memeriksa pihak DKP terkait dugaan KKN pada proyek pengadaan plastik geomembran serta proyek pagar laut di Bekasi.
3. Menuntut DKP Jawa Barat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para petani garam dan masyarakat Jawa Barat atas persoalan yang timbul dari proyek bermasalah tersebut.
Aliansi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan siap menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada langkah konkret dari pihak terkait.
> “Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan keadilan ditegakkan,” tegas perwakilan aliansi dalam pernyataan sikapnya.
Para aktivis berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk mencegah potensi kerugian negara dan masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih di Jawa Barat. (Dine)
