Andaikan Biaya Pendidikan dari SD Sampai PT Digratiskan, Indonesia Akan Makmur dalam 1 Dekade
Oleh : Agus Chepy Kurniadi
Jayantara-News.com, Jabar
Jika pendidikan digratiskan dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, dampaknya bisa sangat positif bagi Indonesia dalam 10 tahun ke depan, meskipun kemakmuran tidak hanya bergantung pada pendidikan saja. Berikut beberapa potensi dampak dari kebijakan ini:
– Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses memungkinkan lebih banyak masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja modern. Kualitas tenaga kerja yang lebih baik bisa mendorong produktivitas dan inovasi, yang merupakan kunci untuk kemakmuran.
– Penyebaran Kesetaraan Peluang: Pendidikan gratis mengurangi kesenjangan sosial karena semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Ini dapat meminimalkan jurang kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial.
– Peningkatan Daya Saing Ekonomi: Dengan SDM yang lebih terdidik, Indonesia bisa bersaing lebih baik di kancah global. Pendidikan tinggi yang lebih terjangkau dapat menciptakan lebih banyak profesional di berbagai bidang teknologi, sains, dan industri kreatif yang bisa meningkatkan inovasi dan perkembangan ekonomi.
– Menurunkan Angka Pengangguran: Dengan semakin banyaknya orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan lebih tinggi, kesempatan untuk bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan akan meningkat, sehingga angka pengangguran bisa menurun.
– Penguatan Pembangunan Sosial: Pendidikan yang lebih baik tidak hanya mengarah pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendukung stabilitas politik.
Namun, untuk mencapai kemakmuran dalam 10 tahun, program ini harus didukung dengan kebijakan lain, seperti:
– Kebijakan ekonomi yang pro-rakyat: Untuk memastikan lapangan kerja yang layak bagi lulusan, negara harus menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung UMKM.
– Kualitas Pendidikan yang Tetap Terjaga: Pendidikan gratis harus tetap berkualitas, dengan infrastruktur yang memadai, pengajar yang kompeten, dan kurikulum yang relevan.
– Pemerataan Infrastruktur Pendidikan: Harus ada upaya untuk memastikan, bahwa seluruh wilayah, terutama daerah terpencil, mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara.
“Dengan kebijakan komprehensif ini, pendidikan gratis bisa menjadi salah satu pilar menuju Indonesia yang lebih makmur dalam satu dekade.” Demikian disampaikan Agus Chepy Kurniadi, selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Online Jayantara-News.com, yang juga sebagai Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) wilayah Jawa Barat.
Agus Chepy sampaikan, bahwa minimnya akses pendidikan memang berhubungan langsung dengan tingginya angka pengangguran dan kriminalitas. Agus juga tuturkan beberapa alasan; mengapa kurangnya pendidikan dapat memperburuk masalah tersebut:
– 1. Kurangnya Keterampilan yang Dibutuhkan di Dunia Kerja: Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa pendidikan, individu tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Akibatnya, mereka cenderung sulit mendapatkan pekerjaan atau terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah.
2. Peluang Ekonomi yang Terbatas: Kurangnya pendidikan juga membatasi peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan keterampilan yang rendah, individu lebih rentan terhadap kemiskinan, yang seringkali menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas.
3. Frustrasi dan Ketidakpuasan Sosial: Ketika seseorang tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, mereka mungkin merasa frustrasi atau tidak dihargai dalam masyarakat. Kondisi ini dapat memicu perilaku menyimpang, seperti terlibat dalam kegiatan ilegal atau kriminal, sebagai alternatif untuk bertahan hidup.
4. Lingkaran Kemiskinan dan Kriminalitas: Pendidikan yang rendah seringkali menjadi siklus antar-generasi. Orangtua yang tidak memiliki pendidikan yang memadai cenderung tidak mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Akibatnya, generasi berikutnya juga terjebak dalam kemiskinan dan keterbatasan peluang, yang meningkatkan risiko terlibat dalam aktivitas kriminal.
5. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Moral: Pendidikan bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mengajarkan etika, moralitas, dan nilai-nilai sosial. Individu dengan akses pendidikan yang terbatas mungkin kurang memahami konsekuensi hukum dan moral dari tindakan mereka, yang berpotensi memicu tingginya angka kriminalitas.
Mengatasi masalah ini, membutuhkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Ini juga harus diiringi dengan kebijakan pendukung seperti pelatihan keterampilan kerja, penyediaan lapangan kerja yang layak, dan program rehabilitasi sosial untuk menurunkan angka pengangguran serta kriminalitas. (Red)
