Rp40 Miliar untuk Trotoar Bandung: Proyek Mangkrak, Kualitas Amburadul, Warga Mengeluh!
Jayantara-News.com, Bandung
Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk proyek pekerjaan trotoar, mencakup kegiatan rehabilitasi dan pembangunan di berbagai wilayah kota. Namun, penggunaan anggaran jumbo tersebut kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Berdasarkan pantauan dan aduan warga, kualitas hasil pekerjaan dinilai belum merata, bahkan cenderung timpang antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Trotoar di kawasan sentral seperti Jalan Braga tampak lebih rapi dan tertata, sementara di daerah pinggiran, kondisi sebaliknya terjadi. Banyak ruas trotoar yang terlihat asal jadi, terkesan dipaksakan rampung, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pejalan kaki.
Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah proyek trotoar dilaporkan belum juga rampung, padahal tahun anggaran telah melewati pertengahan. Di beberapa lokasi, material bangunan masih berserakan tanpa tanda-tanda percepatan penyelesaian. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga membahayakan keselamatan warga yang melintas, terutama anak-anak dan lansia.
Dalam proses investigasi Jayantara-News.com, terungkap bahwa nilai tender pembangunan dan rehabilitasi trotoar tahun ini mencapai lebih dari Rp11 miliar. Namun, fakta di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar: ke mana efektivitas pengawasan dan kontrol pelaksanaan anggaran tersebut?
Sejumlah aktivis masyarakat sipil pun angkat bicara. Salah satunya adalah Adhie Wahyudi, Koordinator Umum Aktivis Anak Bangsa, yang menyampaikan pernyataan tegas:
> “Rp40 miliar uang rakyat bukan angka kecil, dan ketika hasilnya justru menghadirkan keluhan, ketimpangan, serta proyek yang mangkrak, ini adalah bentuk nyata dari kegagalan manajemen pemerintahan dan lemahnya pengawasan internal. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi indikasi kuat adanya pembiaran sistemik yang harus disikapi serius.”
Pemkot Bandung jangan bermain sandiwara pembangunan. Trotoar di pusat kota ditata rapi, sementara wilayah pinggiran seperti dianaktirikan, ini mencerminkan wajah ketidakadilan dan diskriminasi pembangunan yang tidak pantas terjadi di era keterbukaan informasi publik.
Kami menuntut transparansi penuh terhadap seluruh paket proyek trotoar tahun 2024, mulai dari dokumen tender, pelaksana, hingga realisasi anggaran di lapangan. Bila perlu, KPK dan BPK segera turun tangan melakukan audit investigatif. Jangan tunggu sampai rakyat turun ke jalan!
Kalau Wali Kota Bandung tidak segera mengevaluasi kinerja bawahannya, serta tidak menindak tegas kontraktor yang bermain-main dengan kualitas pekerjaan, maka ia patut diduga ikut membiarkan praktik korupsi berjamaah yang membahayakan uang rakyat.
“Rakyat bukan obyek proyek, rakyat adalah pemilik anggaran! Dan kami akan terus mengawal sampai keadilan anggaran ditegakkan di kota ini!” tegas Adhie.
Sorotan publik terhadap proyek trotoar ini semakin menguatkan urgensi reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bandung. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat harus menjadi komitmen nyata, bukan sekadar slogan birokrasi.
Jayantara-News.com akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi proyek di lingkungannya masing-masing. (Tim JN)
