FMPP Desak Wali Kota dan Disdik Bandung: Data Siswa Miskin Hilang, SPMB Dituding Kacau!
Jayantara-News.com, Bandung
Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melancarkan aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung sebagai bentuk protes keras atas carut-marutnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025–2026.
Aksi ini menyoroti khususnya hilangnya data siswa miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), padahal data tersebut sudah diunggah melalui laman resmi spmb.bandung.go.id. Ironisnya, pada saat pengumuman hasil seleksi, banyak data RMP mendadak hilang dari sistem. Akibatnya, siswa miskin yang semestinya diterima melalui jalur afirmasi justru tersisih, bahkan diarahkan mendaftar ke sekolah swasta.
“Kami mempertanyakan kredibilitas sistem ini. Bagaimana mungkin data yang sudah diverifikasi melalui cekbansos.kemensos.go.id bisa tiba-tiba terhapus? Ini jelas merugikan hak pendidikan anak-anak miskin,” tegas perwakilan FMPP dalam orasinya.
Tak hanya itu, FMPP juga menyoroti masalah teknis lain seperti absennya panel unggah surat keterangan (suket) bagi calon murid yang kehilangan Kartu Keluarga (KK) akibat bencana, padahal dalam PERWAL Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 Pasal 18 ayat (5)-(7) sudah tegas diatur bahwa surat domisili yang dilegalisasi lurah atau pejabat setempat dapat menggantikan KK.
“Kami melihat sistem ini belum siap. Hak siswa yang seharusnya dilayani dengan komprehensif dan transparan justru terabaikan. Ini mencederai rasa keadilan,” ungkap FMPP.
Dalam aksi tersebut, massa FMPP bergerak dari Pusdai Jawa Barat, Jalan Supratman, didampingi pihak Polsek Cibeunying Kaler hingga tiba di Kantor Disdik Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani. Puluhan anggota kepolisian dari Polrestabes dan Polsek Sumur Bandung turut mengamankan jalannya aksi.
Tak lebih dari 30 menit setelah orasi dimulai, massa diterima Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Eddy Nyoto, untuk berdialog. Walau belum ada keputusan final terkait penanganan siswa miskin yang belum masuk sistem, setidaknya pertemuan ini memberi sedikit kejelasan dan harapan bagi para orang tua.
FMPP menuntut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Kepala Disdik Kota Bandung Asep Syaeful Gufron agar segera menuntaskan persoalan ini secara terbuka, cepat, dan transparan. Mereka menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak-anak miskin yang dikorbankan hanya karena kelalaian sistem. (Asep/Darwin)
