Menu

jayantara

About jayantara

http://www.jayantara-news.com

Berani Mengungkap Fakta

Posts by Jayantara News:

IMG-20250909-WA0056~2

Haul Keluarga Bupati Bandung H. Dadang Supriatna Penuh Khidmat, Silaturahmi & Doa Bersama Menyatukan Jamaah

0

Jayantara-News.com, Kab. Bandung 

Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., bersama keluarga besar menggelar acara haul untuk mengenang para orang tua tercinta yang telah mendahului. Mereka adalah almarhumah Hj. Siti Sa’odah binti Adma dan almarhum H. Taher Kosasih bin Al-Hani (orang tua HM. Dadang Supriatna); almarhum H. Tiswara bin Oyo Suherlan dan almarhumah Hj. Nawangsih binti H. Sarkup Fadhillah (orang tua Ny. Emma Dety Permanawati); serta almarhumah Siti Nawangsih.

Acara berlangsung penuh khidmat di Masjid Asy-Syifa, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dan dihadiri oleh ratusan jamaah dari berbagai kalangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, hingga area masjid tidak mampu menampung seluruh jamaah yang terus berdatangan.

Turut hadir sejumlah tokoh masyarakat, ulama, pejabat daerah, serta para sahabat dan kerabat yang menambah kekhusyukan acara. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat doa bersama, tetapi juga menumbuhkan rasa persaudaraan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, yang juga tokoh sentral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Bandung, hadir memberikan dukungan dan doa. Seperti biasanya, Ia dikenal dekat dengan masyarakat serta kerap hadir dalam kegiatan keagamaan dan sosial.

Kepala Desa Tegalluar, Galih Hendrawan, S.I.P., turut menyambut para tamu dengan hangat. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat dan tokoh yang hadir untuk mendoakan keluarga besar Bupati Bandung.

Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa haul keluarga ini adalah wujud bakti kepada kedua orang tua, sekaligus ajang mempererat tali silaturahmi. Ia juga mengajak jamaah untuk bersama-sama memohonkan doa agar para almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Doa bersama dipimpin oleh para tokoh agama, dengan penekanan pada pentingnya mendoakan orang tua, menghargai jasa mereka, serta menjaga hubungan harmonis antar sesama umat.

Kehadiran para pejabat daerah, mulai dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kadis), Camat, Kepala Desa hingga Lurah, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial yang sarat makna.

Acara haul ini tidak hanya menjadi pengingat akan bakti seorang anak kepada orang tua, tetapi juga menjadi momentum memperkokoh ukhuwah islamiyah serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Bandung. (Juwita)

Screenshot_20250909-185633

Menuju Munas V, Rudi Wakano Desak IPJI Jadi Garda Terdepan Tangkal Hoaks

0

Jayantara-News.com, Jakarta

Perkembangan teknologi yang kian pesat membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi melalui internet. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan simpang siurnya informasi di media sosial (medsos) tanpa adanya filterisasi yang memadai. Sementara itu, media massa belum sepenuhnya mampu melindungi publik dari terpaan berita menyesatkan, lantaran platform medsos lebih banyak diminati karena aksesibilitasnya yang praktis.

Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), organisasi yang lahir di era reformasi tahun 1999, sejatinya memiliki misi untuk menangkal informasi yang menyesatkan. Namun, memasuki usia ke-26, IPJI dinilai belum sepenuhnya berhasil menjalankan misi tersebut, terlebih setelah vakum selama lima tahun terakhir. Kondisi ini kontras dengan derasnya arus pemberitaan di medsos yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Situasi ini menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk aktivis yang memiliki kepedulian kebangsaan, di antaranya Haija Wakano, S.H., M.H., CMLC., CTL., C.Med., pria kelahiran Tehoru, Maluku Tengah.

Pria yang akrab disapa Rudi itu, kini berusia 53 tahun, mengaku geram dengan maraknya berita menyesatkan di hampir seluruh platform medsos. Menurutnya, hujatan dan hasutan seolah tak pernah berhenti, dibungkus dengan dalih kebebasan berpendapat.

“IPJI seharusnya berani tampil bersuara lantang, terutama terkait isu-isu kebangsaan yang saat ini sudah jauh dari etika berbangsa dan bernegara. Budaya santun seakan hilang. Hujatan kepada pemimpin negeri sudah dianggap hal yang lumrah,” ujar Rudi.

Menanggapi rencana Musyawarah Nasional (Munas) IPJI ke-V yang akan digelar pada 27–29 Oktober 2025 di Jakarta, Rudi berharap forum tertinggi organisasi itu dapat memilih figur yang berani tampil, sekaligus merumuskan program kerja jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

“IPJI harus memiliki figur mumpuni dengan rekam jejak yang baik. Sosok tersebut harus bisa menjadi teladan bagi seluruh anggota di Indonesia, sekaligus menjadikan IPJI organisasi yang dipercaya dan diandalkan masyarakat,” tegas Rudi, yang sejak 2013 hingga kini aktif di Dewan Etik DPP IPJI.

Alumni Universitas Jayabaya ini menambahkan, IPJI harus hadir ketika bangsa membutuhkan, sesuai kapasitas dan perannya sebagai organisasi para penulis dan jurnalis. Selain itu, IPJI juga harus aktif melindungi para penulis dan jurnalis yang menghadapi persoalan hukum akibat karya jurnalistiknya, selama karya tersebut sesuai dengan etika pers.

“IPJI harus menjadi garda terdepan yang menjaga bangsa agar proses pembangunan berjalan lancar. Misalnya, dengan mengeluarkan surat imbauan kepada anggota agar proaktif mempublikasikan karya-karyanya di medsos, khususnya yang dapat menangkal isu hoaks sekaligus memperkuat pemberitaan bertema kebangsaan,” jelasnya.

Dari informasi yang berkembang di kalangan pengurus wilayah dan daerah IPJI se-Indonesia, nama Haija “Rudi” Wakano pun disebut-sebut sebagai salah satu figur yang layak diusung menjadi Calon Wakil Ketua Umum (Waketum) IPJI periode mendatang. (Josep Minar)

IMG-20250909-WA0035~2

Pemdes Suka Rami Bengkulu Sampaikan Klarifikasi atas Isu Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa Tahun 2025

0

Jayantara-News.com, Bengkulu 

Pemerintah Desa (Pemdes) Suka Rami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2025.

Sebelumnya, salah satu media memberitakan dugaan ketidaksesuaian dalam beberapa kegiatan pembangunan, seperti rehabilitasi rabat beton jalan menuju balai desa serta rehabilitasi kantor desa.

Menanggapi hal tersebut, Pemdes Suka Rami menegaskan bahwa pembangunan jalan rabat beton di Dusun II dengan volume 150 meter x 2,5 meter x 0,10 meter telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari APBDes 2025 dan prosesnya telah melalui musyawarah desa dengan melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu, kegiatan rehabilitasi kantor desa juga dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa. Pemdes memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak sesuai mekanisme yang berlaku. (Buldani)

Screenshot_20250909-065550

Dana Desa Imbanagara Raya Ciamis Diduga Dibengkakkan: Proyek Bernilai Puluhan Juta Jadi Sorotan

, , 0

Jayantara-News.com, Ciamis 

Pembangunan bahu jalan di Desa Imbanagara Raya, Dusun Majalaya, yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2025, menuai sorotan. Proyek ini tercatat memiliki volume pekerjaan sepanjang 574 meter, lebar 1,2 meter, dan ketebalan 0,07 meter, ditambah pembangunan drainase berukuran 3,50 x 0,40 x 1,50 meter. Adapun pagu anggaran proyek tersebut mencapai Rp71.339.000.

Selain itu, terdapat pula pembangunan lain berupa peningkatan fasilitas Kantor Desa di Dusun Majalaya dengan renovasi WC berukuran 3 x 2 x 3 meter, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp55.000.000.

Berdasarkan hasil analisis investigasi di lapangan, terdapat dugaan kelebihan anggaran pada pembangunan bahu jalan dan renovasi WC tersebut. Dugaan ketidaksesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Temuan ini telah disampaikan kepada Iis Setianingsih, S.E., Sy. selaku Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasja) dan Wawan Darmawan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Imbanagara Raya saat ditemui di kantor desa pada Senin, 8 September 2025. Dari keterangan yang diperoleh, baik Kasja maupun Sekdes tidak membantah dugaan adanya kelebihan anggaran dalam pembangunan tersebut.

Atas kondisi ini, masyarakat bersama lembaga pengawas diharapkan berperan aktif dalam mengawal transparansi penggunaan dana desa. Audit menyeluruh dari pihak berwenang, termasuk Inspektorat Kabupaten Ciamis, perlu segera dilakukan guna memastikan kewajaran anggaran. Apabila terbukti terjadi penyimpangan, maka Aparat Penegak Hukum (APH) wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai rujukan hukum, dugaan penyalahgunaan dana desa dapat dikenakan ketentuan dalam:

Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Pasal 72 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur kewajiban pengelolaan Dana Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta adanya pengawasan dari masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menegaskan bahwa Dana Desa harus digunakan sesuai kebutuhan prioritas pembangunan desa.

Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci utama dalam setiap pengelolaan anggaran desa agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. (BS)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com. Terima kasih.

Screenshot_20250908-160808

RSUD Majalaya Diduga Markup Anggaran Rp42,1 Miliar, Inspektorat dan BPK Diminta Audit Ulang

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung 

Pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Majalaya tahun anggaran 2024 kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah pos belanja dengan nilai fantastis, mencapai total Rp42.109.501.725, diduga kuat sarat praktik markup bahkan berpotensi fiktif.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Di sisi lain, Pasal 69 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menegaskan bahwa pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang sah, transparan, dan dapat diaudit.

Berdasarkan data yang dihimpun, rincian alokasi belanja RSUD Majalaya tahun 2024 antara lain:

1. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN (Jaspel Non ASN): Rp18.445.000.000

2. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN (Jaspel Non ASN) SILPA: Rp2.137.470.323

3. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Makan Pasien & Extra Fooding): Rp2.685.000.000

4. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Gaji Non ASN): Rp18.309.031.402

5. Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia: Rp360.000.000

6. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan: Rp10.000.000

7. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu: Rp106.000.000

8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Rp57.000.000

Dari total Rp42,1 miliar, porsi terbesar terserap pada jasa pelayanan kesehatan non ASN dan gaji tenaga pelayanan umum. Sementara itu, alokasi untuk konsumsi dan honorarium juga tercatat cukup signifikan.

Sejumlah kalangan menilai, besarnya nilai anggaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Dugaan rekayasa realisasi dan potensi kerugian keuangan daerah pun kian menguat. Kondisi ini mendorong Inspektorat Jawa Barat untuk segera melakukan pemeriksaan, sekaligus mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit ulang.

Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang memberi kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu, Pasal 216 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD mengamanatkan bahwa BLUD wajib menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah dan tunduk pada pemeriksaan.

Sorotan publik juga tertuju pada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) agar segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi dugaan penyimpangan pengelolaan dana publik di RSUD Majalaya. Transparansi dan akuntabilitas dianggap krusial demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk BLUD di bawahnya.

Dalam rangka menjaga prinsip keberimbangan, Jayantara-News.com berupaya menghubungi Wakil Direktur Umum dan SDM RSUD Majalaya, Agus Heri Zukari, untuk meminta tanggapan. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (7/9/2025), Agus Heri menjawab singkat bahwa pertanyaan tersebut telah ia teruskan ke bagian Humas.

“Wa’alaikumsalam wrwb, sudah diteruskan ke Humas,” tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan, Redaksi Jayantara-News.com akan segera melayangkan surat resmi kepada pihak RSUD Majalaya guna memperoleh klarifikasi yang lebih komprehensif. (Tim)

Catatan Redaksi: Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penayangan artikel ini, sesuai Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dipersilakan mengirimkan sanggahan atau koreksi melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com. Terima kasih.

Screenshot_20250908-090721

Senja yang Menyimpan Namamu

0

Jayantara-News.com – Pangandaran

Di sebuah kota kecil yang sunyi, di antara jalanan berdebu dan pepohonan flamboyan yang sedang berbunga, cinta itu bersemi, diam-diam, rapuh, tetapi indah.

Namanya Aruna, gadis berambut hitam sebahu yang senyumnya sering menyamarkan luka. Ia hidup sederhana, lebih sering menghabiskan waktu dengan buku-buku tua peninggalan ayahnya. Sementara Raka, pemuda dengan sorot mata hangat, adalah kebalikannya: penuh energi, suka bergaul, dan sering menjadi pusat perhatian di sekolah mereka.

Pertemuan pertama terjadi begitu biasa, namun membekas. Raka terlambat masuk kelas, dan kursi terakhir yang kosong hanya ada di samping Aruna. Dari sana, percakapan kecil tentang pelajaran matematika berkembang menjadi perbincangan panjang soal mimpi, musik, dan arti kehidupan.

Hari demi hari, mereka semakin dekat. Ada saat di mana Raka menunggu Aruna di depan gerbang sekolah hanya untuk berjalan pulang bersama, meski jalannya berlawanan dengan rumahnya. Ada pula sore ketika Aruna dengan malu-malu membawakan bekal buatan ibunya, yang ia sisihkan agar bisa dimakan berdua di bawah pohon flamboyan.

Di mata orang lain, itu hanya remaja yang sedang larut dalam perasaan. Tetapi bagi mereka, setiap detik bersama adalah keajaiban kecil yang tidak ingin mereka lepaskan.

Waktu berjalan, musim berganti…

Raka tumbuh menjadi pemuda yang berani mengejar mimpinya. Ia merantau untuk kuliah, meninggalkan Aruna dengan janji yang sederhana:

“Tunggulah aku. Apa pun yang terjadi, aku akan kembali.”

Aruna pun tetap setia, meski hari-hari sunyinya dipenuhi rindu yang tak pernah bisa ia ucapkan kepada siapa pun. Ia menulis ratusan surat yang tak terkirim, menyimpan serpihan hatinya dalam catatan-catatan harian yang hanya bisa ia baca sendiri.

Namun hidup tak selalu memihak pada janji. Raka terhanyut dalam hiruk pikuk kota besar, dalam cita-cita dan ambisi yang menuntut pengorbanan. Sementara Aruna harus bertahan di kampung halamannya, mengurus ibunya yang sakit-sakitan.

Waktu yang dulu terasa begitu singkat kini berubah menjadi jurang panjang.

Hingga suatu hari, di ujung senja…

Aruna berjalan di tepian Pantai Pangandaran, di mana langit jingga seakan menyala, memantulkan warna emas ke permukaan air laut. Debur ombak berkejaran, seolah ikut menyimpan rahasia hatinya yang tak pernah padam. Angin laut membawa aroma asin yang menenangkan, seakan menjadi musik pengantar bagi rindu yang tak pernah selesai.

Rambut Aruna kini beruban, tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi matanya masih menyimpan tatapan yang sama, tatapan seorang gadis yang pernah jatuh cinta.

Raka berdiri tak jauh dari situ. Rambutnya pun telah memutih, wajahnya dipahat oleh garis-garis usia, namun senyumnya tetap hangat. Ia akhirnya kembali, setelah sekian lama, membawa rindu yang menua bersama waktu.

Mereka duduk berdampingan di pasir yang basah, tanpa banyak bicara. Tak ada lagi janji manis, tak ada lagi rencana besar. Hanya keheningan yang sarat makna, ditemani suara ombak yang tak henti menyapa.

Aruna menatap matahari yang perlahan tenggelam.

“Lucu ya, Ka… dulu kita bertemu di pagi yang riuh. Sekarang, kita bertemu lagi di senja yang sepi.”

Raka menggenggam tangan Aruna yang bergetar, lalu berbisik,

“Tidak ada yang lucu, Na. Bagiku, senja ini hanyalah awal dari fajar yang baru. Selama masih ada namamu di dadaku, waktu tidak pernah benar-benar pergi.”

Air mata menetes, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Mereka tahu, cinta itu mungkin tidak selalu bersama di sepanjang jalan, tetapi ia tetap setia menunggu di ujungnya.

Senja di Pantai Pangandaran pun menutup hari itu dengan bisikan lembut, menyimpan nama mereka di langit jingga, sebagai saksi, bahwa ada cinta yang tidak lekang meski usia memudarkannya. (Goes)

Screenshot_20250907-233932

BBWS dan Aparat Desa Diduga Abai: Proyek P3-TGAI di Ciamis Dikerjakan Asal-Asalan, Negara Terancam Rugi

, , 0

Jayantara-News.com, Ciamis 

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) Sumber Daya Air (SDA), kini menuai sorotan. Program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan infrastruktur irigasi pertanian ini justru diduga kuat di sejumlah titik di Kabupaten Ciamis dikerjakan asal-asalan.

Sebagaimana diketahui, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan hukum untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, termasuk kontrak tenaga pendamping. BBWS pun memegang tanggung jawab dalam penyaluran, pengelolaan, dan pengawasan dana program P3-TGAI agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.

Namun, lemahnya pengawasan BBWS di lapangan diduga membuka celah praktik penyimpangan. Beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Ciamis disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis. Akibatnya, kualitas bangunan rendah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Bukan hanya BBWS, tetapi juga lurah maupun kepala desa selaku Kelompok Penerima Manfaat (KPM) turut bertanggung jawab dalam memastikan mutu pelaksanaan pembangunan yang dibiayai baik dari APBD maupun APBN.

Ketua Komunitas Masyarakat Pemerhati Konstruksi Jawa Barat (KMPKJ), Asep Nurdin, menegaskan bahwa pihaknya menemukan banyak pekerjaan P3A yang tidak sesuai standar. Temuan di lapangan di antaranya berupa galian pondasi yang dangkal, penggunaan material berkualitas rendah, hingga komposisi adukan semen yang tidak sesuai takaran sehingga bangunan cepat retak. Bahkan, ada proyek yang diduga memakai batu bekas.

“Pembangunan yang terkesan asal-asalan ini akibat lemahnya pengawasan dari BBWS. Kami mendesak agar pihak terkait segera turun ke lapangan dan menindak tegas kelompok P3A yang nakal dalam melaksanakan pekerjaan,” ujar Asep Nurdin.

Praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan:

> “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

Dengan adanya dugaan penyimpangan ini, publik berharap aparat penegak hukum maupun instansi terkait segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh agar proyek pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi ajang bancakan anggaran. (BS)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com. Terima kasih.

Screenshot_20250907-154036

Pesan Maulid Nabi di Cimahi: “Merawat Ukhuwah dengan Cinta Karena Allah”

0

Jayantara-News.com, Cimahi 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad ﷺ senantiasa menjadi momentum refleksi dan peneguhan iman. Di Kota Cimahi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati, menyampaikan pesan penuh makna tentang pentingnya menumbuhkan cinta yang berlandaskan keimanan.

Mengutip sabda Rasulullah ﷺ, ia mengingatkan bahwa ada golongan hamba Allah yang diberi kedudukan mulia, meski mereka bukan nabi maupun syuhada. Ketika para sahabat bertanya siapa mereka, Rasulullah ﷺ menjawab: mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. “Semoga cinta di antara kita adalah cinta yang penuh keberuntungan, cinta yang menjadi tangga untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Swt,” ujar Ike dalam renungannya yang turut ia bagikan melalui media sosial. Ia menutup pesannya dengan kalimat: “Dipertemukan karena Allah, ditempa di jalan Allah, dan kan bersama di surga Allah.”

Maulid Nabi tidak semata menjadi perayaan kelahiran Rasulullah ﷺ, melainkan momentum untuk meneladani akhlak mulia beliau. Salah satu akhlak teragung adalah cinta, cinta yang berlandaskan kasih sayang universal, melintasi sekat keluarga, sahabat, hingga umat manusia secara keseluruhan.

Dalam literatur klasik, para ulama menekankan bahwa cinta karena Allah adalah fondasi ukhuwah. Imam Al-Ghazali bahkan menyebutnya sebagai ikatan tertinggi yang melahirkan persaudaraan sejati, bebas dari kepentingan duniawi. Pesan yang digaungkan dalam peringatan Maulid di Cimahi selaras dengan spirit itu: menegaskan bahwa cinta sejati hanya tumbuh bila diniatkan karena Allah.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa cinta bukan sekadar perasaan, melainkan amal nyata. Mencintai karena Allah berarti menghadirkan ketulusan dalam setiap hubungan: menolong tanpa pamrih, menghargai tanpa mengharap balasan, serta merawat kebersamaan dengan doa dan kesabaran.

Di tengah keberagaman masyarakat Cimahi, nilai ini terasa relevan. Saat tantangan sosial kian kompleks, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, hingga hubungan antarwarga, cinta karena Allah dapat menjadi jembatan yang memperkuat solidaritas.

Pesan yang disampaikan melalui media sosial juga menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi bagian penting dari dakwah. Ajakan sederhana untuk berbagi kisah cinta karena Allah di kolom komentar membuka interaksi yang tidak sekadar sosial, tetapi juga spiritual. Di era digital, Maulid Nabi menemukan wajah baru: perayaan yang tidak hanya berlangsung di mimbar dan majelis, tetapi juga di ruang maya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad ﷺ senantiasa menuntun umat untuk kembali kepada teladan beliau. Pesan tentang cinta karena Allah yang digaungkan di Cimahi mempertegas bahwa nilai tersebut adalah warisan Rasulullah ﷺ yang abadi.

Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, mengingat kembali makna cinta karena Allah adalah cara untuk menata hati, memperkokoh ukhuwah, dan menapaki jalan menuju kemuliaan. Seperti doa yang disampaikan, semoga cinta yang tumbuh di antara sesama benar-benar menjadi cinta yang mengantarkan pada keberuntungan, kemuliaan, dan kebersamaan di sisi Allah Swt. (Nuka)

IMG-20250907-WA0000

Tedi Yusnanda N: Mutasi di Pangandaran Jangan Karena Dulur, Dekat, atau Duit!

0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Menyikapi isu rencana mutasi kepala dinas di Kabupaten Pangandaran pada September 2025, Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda N, menegaskan bahwa mutasi harus berlandaskan kapasitas, kapabilitas, dan kebutuhan organisasi, bukan atas dasar kedekatan pribadi.

“Saya ingin menegaskan, mutasi kepala dinas tidak boleh karena dulur, dekat, atau duit. Itu penyakit lama birokrasi kita yang harus dihentikan. Kita sudah punya landasan hukum jelas melalui merit system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan turunannya. Prinsipnya, jabatan harus diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena hubungan darah, kedekatan politik, atau imbalan tertentu,” ujar Tedi.

Menurut Tedi, praktik mutasi di banyak daerah seringkali melahirkan pejabat yang tidak sesuai dengan dasar keilmuannya.

“Kita lihat fakta-fakta sebelumnya, banyak kepala dinas diangkat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman teknisnya. Itu mencederai teori merit system. Akibatnya, kebijakan di dinas sering jalan di tempat, program tidak nyambung dengan kebutuhan lapangan, dan akhirnya masyarakat yang jadi korban,” jelasnya.

Situasi keuangan daerah yang saat ini mengalami defisit APBD, kata Tedi, menuntut kejelian lebih dalam menempatkan figur pejabat yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan.

“Dalam kondisi defisit APBD, pilihan kepala dinas itu bukan sekadar formalitas mutasi. Kepala dinas harus figur yang mampu mengelola keterbatasan fiskal, mencari inovasi, dan menjaga integritas. Jangan sampai mutasi ini malah melahirkan ‘raja-raja kecil’ atau kepala dinas yang jadi pengepul pundi-pundi keuangan untuk sesajen balas budi. Itu jalan pintas menuju korupsi,” kritik Tedi tajam.

Ia menambahkan, penting bagi setiap calon kepala dinas diberi tantangan konkret.

“Saya kira akan lebih baik kalau setiap calon kepala dinas diberi tantangan untuk membuat roadmap pemberantasan korupsi di dinasnya masing-masing. Itu akan menjadi test of integrity yang bisa diukur. Kalau dia hanya punya program normatif tanpa solusi nyata, itu tanda bahaya bagi Pangandaran,” tegas Tedi.

Dari sisi filsafat, Tedi mengingatkan bahwa integritas pejabat publik tidak bisa dipisahkan dari etika.

“Etika Aristotelian mengajarkan soal virtue atau kebajikan, bahwa kepemimpinan itu adalah tentang teladan moral dan kemampuan menahan diri dari penyalahgunaan kekuasaan. Kant menekankan imperatif kategoris, bahwa tindakan pejabat harus bisa dijadikan hukum universal, bukan sekadar akal-akalan untuk kepentingan sendiri. Dan dari perspektif modern, teori public ethics menyatakan bahwa pejabat publik adalah pemegang amanah, bukan pemilik kekuasaan. Maka integritas dan etika itu pondasi yang tidak boleh ditawar,” ungkapnya.

Tedi menutup dengan peringatan keras:

“Kalau mutasi hanya jadi ruang transaksional, Pangandaran akan kehilangan arah. Tapi kalau kita benar-benar disiplin pada merit system, menguji integritas, dan menjadikan mutasi sebagai momentum reformasi birokrasi, saya yakin Pangandaran bisa keluar dari krisis defisit APBD dengan kepala tegak.” Pungkasnya. (Tim JN Pusat)

IMG-20250906-WA0040~2

Mafia Solar di Lubuk Pakam Diduga Bermain di Balik SPBU, Aparat Hukum Tutup Mata!

, , 0

Jayantara-News.com, Lubuk Pakam 

Di tengah upaya pemerintah pusat mengendalikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali terkuak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pantauan awak media pada Sabtu (6/9/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, sebuah truk dengan identitas jelas terlihat berulang kali keluar masuk SPBU No. 14.203.1156 yang berlokasi di depan Lapangan Segi Tiga, Lubuk Pakam. Truk tersebut diduga kuat mengisi BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang kali, kemudian membawa muatan itu menuju lokasi yang tidak diketahui untuk ditimbun secara ilegal.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa praktik tersebut bukanlah hal baru.

> “Ini sudah lama terjadi. Mereka mengisi penuh tangki, lalu menimbun di tempat lain. Anehnya, sampai sekarang belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” ujarnya.

Dekat dengan Markas Polisi, Namun Tak Tersentuh

Yang lebih mencengangkan, SPBU No. 14.203.1156 Lubuk Pakam yang diduga menjadi pusat praktik ilegal ini hanya berjarak beberapa kilometer dari Polresta Deli Serdang. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya operasi ataupun penyelidikan serius dari aparat penegak hukum setempat.

Saat hendak dikonfirmasi, salah seorang operator SPBU yang enggan disebut namanya mengaku bahwa mobil-mobil truk yang hilir mudik tersebut milik Gunawan dan Munir.

> “Ada tiga SPBU di Lubuk Pakam ini yang mereka mainkan. Mereka mulai dari pagi sampai siang. Biasanya isi Rp500.000, pindah ke SPBU lain, lalu kembali lagi. Begitu seterusnya sampai stok solar habis,” katanya dengan nada ketakutan.

Menurut sumber lain, Gunawan disebut merupakan operator di salah satu SPBU di Lubuk Pakam yang dipercaya oleh jaringan mafia solar untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut.

Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jelas melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang telah diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Selain itu, SPBU yang terbukti terlibat juga dapat dijatuhi sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha oleh Pertamina selaku badan usaha yang bertanggung jawab atas distribusi BBM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

Sejumlah aktivis masyarakat sipil dan pegiat anti-korupsi di Deli Serdang mendesak aparat penegak hukum dan Pertamina untuk segera turun tangan.

> “Kami minta pemerintah tidak tebang pilih. Kalau terbukti ada penyelewengan, harus ada tindakan tegas. Ini soal keadilan dan hak rakyat kecil,” tegas seorang aktivis.

Mereka khawatir jika praktik ini terus dibiarkan, maka penyalahgunaan BBM bersubsidi akan semakin merajalela di berbagai wilayah Indonesia.

> “Jangan sampai kebijakan subsidi energi yang seharusnya menyentuh nelayan, petani, dan transportasi umum justru dirampas oleh segelintir orang demi keuntungan pribadi,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Redaksi Jayantara-News.com belum berhasil mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak manajemen SPBU No. 14.203.1156 Lubuk Pakam maupun aparat kepolisian setempat. (Tim JN)

Catatan Redaksi:

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com. Terima kasih.

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!