Bermanuver di Ujung Jabatan, Pengamat Menilai: PJ Walikota Bandung Rusak Stabilitas Pemerintahan
Jayantara-News.com, Kota Bandung
Pengamat kebijakan publik, A. Tarmizi, mengkritik tajam keputusan Penjabat (PJ) Walikota Bandung yang melakukan rotasi jabatan beberapa pekan menjelang pelantikan Walikota definitif hasil Pilkada 27 November 2024.
Dalam wawancara dengan Jayantara-News.com, A. Tarmizi menilai bahwa langkah tersebut berpotensi menciptakan ketidakstabilan di tubuh birokrasi sekaligus memunculkan ketidakpastian di kalangan masyarakat. “Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, rotasi jabatan seharusnya dihindari pada masa transisi, apalagi ketika sudah ada pemimpin definitif yang segera dilantik,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pelayanan publik dan memastikan bahwa program yang telah berjalan tidak terganggu oleh perubahan struktur di saat yang sensitif. “Rotasi di saat mendekati transisi hanya akan menambah beban adaptasi bagi aparatur, yang seharusnya fokus mendukung kebijakan pemimpin baru,” tambah Tarmizi.
Di sisi lain, masyarakat Bandung memiliki ekspektasi besar terhadap Walikota definitif terpilih untuk mengatasi berbagai persoalan krusial di kota tersebut. Harapan mereka tertuju pada langkah strategis yang mampu memperbaiki pelayanan publik dan menuntaskan permasalahan pembangunan yang selama ini menjadi tantangan utama.
Keputusan rotasi ini pun menuai tanda tanya di tengah publik. Apakah langkah tersebut dilakukan demi efisiensi, atau justru menyimpan agenda lain di baliknya? (Red)
