Menu

Nasional

IMG-20250921-WA0020~2

DPP FORWAPI Perkuat Sinergi, Gelar Rapim Bersama DPC Kota Banjar dan Ciamis

0

Jayantara-News.com, Ciamis,  

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) sekaligus silaturahmi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FORWAPI Kota Banjar dan DPC FORWAPI Ciamis. Kegiatan ini berlangsung di RM Ayam Rempah Peiangan, Jalan Raya Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Minggu (21/9/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum DPP FORWAPI Halim Saepudin, Wakil Ketua Umum Endang Boy, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ade Global, Wakil Sekjen H. Asep Malik K., S.Sos., serta perwakilan Bidang Usaha DPP FORWAPI, Anwar Waluyo dan Sakiman.

Dari tingkat daerah, hadir pula Ketua DPC FORWAPI Kota Banjar Asep Nurohman yang akrab disapa “Bung Cepi”, Sekretaris Cabang (Sekcab) Agus Hermawan, Ketua DPC FORWAPI Ciamis Ardy Sutarman, Sekcab Arif Abdul Rohim, serta Bendahara Endang Somantri.

Dalam arahannya, Ketua Umum FORWAPI Halim Saepudin menekankan pentingnya menjaga kekompakan, memperkuat sinergi, serta menjunjung transparansi sebagai modal utama dalam berorganisasi. Ia juga mendorong DPC FORWAPI Ciamis untuk segera mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol, seperti yang telah dimiliki DPC Kota Banjar.

> “Semoga kekompakan FORWAPI terus terjalin dengan baik. DPC Kota Banjar sudah memiliki SKT di Kesbangpol Kota Banjar. Saya berharap DPC FORWAPI Ciamis juga segera memperoleh SKT dari Kesbangpol Kabupaten Ciamis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC FORWAPI Kota Banjar, Bung Cepi, menegaskan bahwa legalitas organisasi menjadi kunci soliditas keanggotaan.

> “Misi kami adalah menyejahterakan anggota melalui berbagai program pemberdayaan, seperti usaha perikanan, pertanian, peternakan, maupun koperasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, arahan dan bimbingan dari DPP menjadi landasan penting bagi DPC dalam menjalankan roda organisasi.

> “Kami berharap, bimbingan dari DPP menjadi modal utama sehingga arah organisasi lebih jelas. Dengan kolaborasi antara DPP dan seluruh DPC, kita dapat memperkuat FORWAPI dan menyejahterakan anggota,” pungkasnya.

Acara yang berlangsung hangat ini ditutup dengan santap bersama serta sesi ramah tamah antar pengurus DPP dan DPC. (BS)

Screenshot_20250921-132841

Pangandaran Krisis Tata Kelola: Salah Menempatkan Pejabat, Salah Menentukan Arah

0

Oleh: Agus Chepy Kurniadi 

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran kembali menjadi sorotan. Bukan karena keindahan alamnya yang memukau, melainkan karena wajah birokrasinya yang carut-marut. Pertanyaan publik pun kian mengemuka: Kenapa Pangandaran selalu tersorot miring?

Jawabannya sederhana tapi menyakitkan: karena salah sistem sejak awal. Kesalahan terbesar itu adalah salah menempatkan posisi, salah menempatkan orang pada jabatan, dan salah menilai kapasitas pegawai.

Ironi Penempatan Pejabat

Bukan rahasia lagi, di beberapa dinas masih ditemukan pejabat maupun pegawai yang ditempatkan tidak sesuai keahliannya. Bayangkan, ada seorang Sarjana Lingkungan yang justru ditempatkan di kecamatan atau di dinas yang sama sekali tidak linear dengan latar belakang akademiknya. Ironisnya lagi, ada kepala dinas (Kadis) maupun sekretaris dinas (Sekdis) yang latar belakang pendidikan dan pengalamannya tidak nyambung dengan bidang yang mereka pimpin.

Lantas, bagaimana sebuah kebijakan bisa tepat sasaran bila sejak hulunya sudah salah kaprah? Inilah yang membuat Pangandaran seakan terjebak dalam lingkaran setan birokrasi: salah penempatan → salah kebijakan → salah arah pembangunan.

Hukum Menegaskan Pentingnya Profesionalitas

Jika merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ditegaskan bahwa setiap jabatan ASN harus diisi oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi, kualifikasi, dan pangkat sesuai dengan jabatan yang dipangku. Artinya, hukum secara jelas mengamanatkan agar penempatan pejabat tidak boleh asal tunjuk, apalagi hanya karena faktor kedekatan atau keberanian menyetor sesuatu.

Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Penempatan pejabat di Pangandaran lebih sering didasarkan pada “siapa dekat dengan siapa” ketimbang pada kapasitas dan integritas. Jika pola ini terus dipelihara, jangan heran bila wajah birokrasi Pangandaran selalu mendapat sorotan negatif.

Loyalitas yang Salah Arah

Dalam birokrasi, loyalitas adalah kata kunci. Tetapi loyalitas yang salah arah justru bisa menghancurkan. ASN seharusnya loyal kepada tugas, fungsi, dan instansinya, bukan sekadar loyal kepada bupati atau kepentingan kelompok tertentu.

Birokrasi Pangandaran mestinya menjadi mesin yang bekerja untuk masyarakat, bukan untuk melanggengkan kepentingan elit politik. Apalagi jika jabatan hanya dijadikan hadiah politik atau “komoditas transaksi”, maka rakyat yang akan menjadi korban karena kebijakan publik lahir dari kompromi, bukan dari kajian dan keahlian.

Saatnya Pangandaran Berbenah

Jika Kabupaten Pangandaran ingin keluar dari stigma buruk birokrasi yang salah sistem, maka perbaikan harus dimulai dari hulunya: sistem rekrutmen dan penempatan pejabat. Jangan sampai kursi jabatan dijadikan bancakan.

Pejabat tidak harus pintar luar biasa atau bergelar akademik setinggi langit, tetapi setidaknya ia memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta loyalitas kerja yang terarah pada instansi dan pelayanan publik. Dengan begitu, arah kebijakan daerah bisa lebih terukur, terarah, dan berpihak kepada masyarakat.

Pangandaran adalah kabupaten baru yang seharusnya bisa menjadi model tata kelola modern, bukan malah terjerat dalam praktik lama yang sarat nepotisme. Jika ini terus dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa Pangandaran gagal bukan karena kurang potensi, tetapi karena salah urus di tingkat birokrasi. (Red)

Screenshot_20250921-120607

Ironi Pangandaran: Daerah Wisata dengan Armada Sampah yang Memprihatinkan

0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran selama ini dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Keindahan alamnya, mulai dari pantai, alam pegunungan, hingga ekowisata, menjadikan daerah ini ramai dikunjungi wisatawan. Namun, di balik gemerlap nama besarnya, masih ada potret buram yang mencederai citra pariwisata Pangandaran.

Salah satunya terlihat dari kondisi armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang sangat memprihatinkan. Sebuah mobil bak sampah tertangkap kamera warga sedang beroperasi dengan kondisi tak layak jalan: bak miring ke belakang, muatan sampah melebihi kapasitas, dan ditutup seadanya dengan terpal lusuh. Bahkan, menurut penuturan warga, ada pula kontainer sampah yang sudah tinggal kerangka tanpa dinding.

Pemandangan tersebut jelas menimbulkan kesan ironis. Bagaimana mungkin daerah yang mengusung branding pariwisata kelas nasional dan internasional justru abai terhadap fasilitas dasar seperti armada pengelolaan sampah? Kondisi ini bukan hanya merusak estetika, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran gencar mempromosikan wisata bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Namun di sisi lain, wajah buram terlihat nyata dari armada pengangkut sampah yang jauh dari standar kelayakan.

Beberapa masyarakat juga menyampaikan keluhan lain. Mereka menilai persoalan bukan hanya di lapangan, tetapi juga di sistem pengelolaan. Ada dugaan fungsi teknis yang seharusnya ditangani oleh bidang terkait justru dialihkan ke bagian administrasi, yang tidak paham kondisi lapangan. Akibatnya, urusan vital seperti pengadaan BBM hingga biaya servis kendaraan amrol dan dump truck menjadi tersendat. Bahkan, menurut penuturan warga, armada roda tiga pun kini kerap kesulitan mendapatkan suplai BBM.

Hingga berita ini diturunkan, Jayantara-News.com belum berhasil menghubungi pihak terkait, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran serta Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran untuk dimintai keterangan resmi.

Wisata kelas dunia, tapi urusan sampah begini…, sungguh ironis. (Red)

IMG-20250921-WA0008~2

Pantai Karapyak Krisis Petugas Kebersihan: Janji Pemkab Pangandaran Kian Dipertanyakan

0

Jayantara-News.com, Pangandaran 

Kado menjelang Hari Jadi Kabupaten Pangandaran untuk destinasi wisata Pantai Karapyak justru berbalut kekecewaan. Seluruh petugas kebersihan yang sebelumnya bertugas di lokasi wisata tersebut dilaporkan sudah tidak ada lagi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran.

Seorang tokoh masyarakat setempat, Agus Supendi dari Forum Komunikasi Pelaku Usaha Pariwisata Pantai Karapyak (KOMMPAK), mengaku kecewa dengan hilangnya tenaga kebersihan, sementara pungutan tiket wisata masih berlangsung setiap hari.

“Kami sudah berkirim pesan resmi kepada Kadis DLHK. Pertanyaannya sederhana, apakah pelayanan terhadap masyarakat dalam konteks pariwisata harus terhenti hanya karena persoalan teknis data di BKN? Harusnya tidak, Pak Kadis,” tegas Agus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Dedi Surachman, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan Pemerintah Daerah.

“Terkait penambahan SDM pasapon, DLHK masih menunggu kebijakan Pemda. Semenjak pasapon masuk dalam database BKN, perlu kebijakan dan regulasi untuk penambahan pegawai, tidak hanya di DLHK. Ini sedang dalam proses,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.

Dedi mencontohkan kasus di Pantai Madasari, di mana lima pasapon (petugas kebersihan) berhenti karena tidak masuk dalam data BKN. “Ini permasalahan yang sekarang sedang berproses untuk solusinya. Sementara kebersihan di Madasari ditangani oleh Bumdes,” tambahnya.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa publik tetap menagih janji Bupati Pangandaran, salah satunya terkait pelebaran jalan menuju Karapyak serta realisasi percepatan penataan infrastruktur penunjang untuk mempercantik Objek Wisata (OW) Pantai Karapyak. Janji itu didasarkan pada keputusan sidang paripurna DPRD bersama Bupati Pangandaran terkait pengesahan DED dan Masterplan OW Pantai Karapyak, yang terbagi menjadi tiga tahap dengan nilai lebih dari Rp20 miliar.

“Harapannya, dengan terealisasinya penataan sarana-prasarana di OW Pantai Karapyak, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Pangandaran dapat tercapai. Janji itu disampaikan langsung pada 28 Maret 2025 lalu, saat diskusi mengenai kondisi dan nasib pariwisata Karapyak. Namun sampai hari ini, belum ada tindak lanjut,” ujar Agus.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat: di tengah pemasukan dari tiket wisata yang terus berjalan, mengapa pelayanan dasar berupa kebersihan justru absen di lapangan? 

Hingga berita ini diturunkan, Jayantara-News.com belum berhasil menghubungi pihak-pihak terkait untuk dimintai konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, antara lain: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), serta Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran. (Chep)

Catatan Redaksi:

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com. Terima kasih.

IMG-20250920-WA0109

Telkom Indonesia Dukung World Cleanup Day di RW 13 Cijawura Bandung

0

Jayantara-News.com, Bandung  

Hari Bersih-bersih Sedunia atau World Cleanup Day merupakan aksi global yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan krisis sampah dunia sekaligus mendorong perubahan sosial dalam mengatasi persoalan lingkungan. Peringatan ini dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 20 September.

Gerakan World Cleanup Day pertama kali digelar pada 2008 di Estonia. Saat itu, sebanyak 50.000 orang berhasil membersihkan seluruh negeri hanya dalam waktu lima jam. Sejak saat itu, gerakan ini terus berkembang menjadi inisiatif global yang melibatkan jutaan sukarelawan dari berbagai negara.

Tujuan utama dari World Cleanup Day adalah:

Meningkatkan kesadaran terhadap krisis sampah global dan dampaknya bagi lingkungan serta kesehatan manusia.

Mendorong perubahan sosial dalam tata kelola sampah dan limbah yang belum tertangani dengan baik.

Menggalang partisipasi masyarakat dunia untuk ikut serta membersihkan lingkungan dan mengurangi timbunan sampah.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 19,1 juta orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bahkan, sejak 2024, peringatan World Cleanup Day resmi masuk dalam Kalender Hari dan Minggu Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kolaborasi di Bandung: RW 13 Cijawura Gelar Aksi Bersih-bersih

Dalam rangka memperingati World Cleanup Day 2025, warga RW 13 Cijawura, Kota Bandung, menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan pada Sabtu, 20 September 2025. Kegiatan ini dimulai pukul 09.30 WIB bertempat di Rumah Magot RW 13, Jalan Margawangi Selatan V.

Selain aksi bersih-bersih, acara juga dirangkai dengan sesi diskusi (sharing session) dan penyerahan bantuan simbolis dari program CSR PT Telkom Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Eselon I dari Divisi Corporate Communication, CSR, dan Sustainability PT Telkom Indonesia, yang secara langsung memberikan dukungan kepada masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada PT Telkom Indonesia atas dukungan yang diberikan,” ujar salah satu pengurus RW 13.

Dengan adanya kolaborasi antara warga dan pihak korporasi, World Cleanup Day diharapkan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum lahirnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. (Aryon)

IMG-20250920-WA0090

Publik Pertanyakan Kinerja Wakil Bupati Pangandaran: Apakah Membangkang Atau Tidak Difungsikan?

0

Jayantara-News.com, Pangandaran

Fenomena ganjil tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Hampir dalam setiap agenda resmi Pemerintah Daerah (Pemda), sosok Wakil Bupati H. Ino Darsono nyaris tak pernah terlihat. Yang kerap tampil di hadapan publik hanyalah Bupati Hj. Citra Pitriyami.

Minimnya kehadiran Wakil Bupati dalam berbagai kegiatan resmi menimbulkan tanda tanya besar. Apakah H. Ino Darsono tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Bupati? Atau justru ia sengaja tidak difungsikan oleh Bupati? Pertanyaan-pertanyaan ini kini bergulir deras di tengah masyarakat.

Tak pelak, spekulasi liar pun bermunculan. Ada yang menduga Wakil Bupati membangkang perintah Bupati. Ada pula yang menilai bahwa Wakil Bupati memang tidak diberi ruang untuk berperan aktif dalam roda pemerintahan.

Pada Sabtu (20/9/2025), Jayantara-News.com telah mencoba mengonfirmasi kepada pihak Pemda di bagian humas untuk mendapatkan keterangan, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah (Setda).

Sementara itu, masyarakat menantikan transparansi terkait hal tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa setiap rencana kegiatan (Rengiat) Bupati dan Wakil Bupati biasanya tercatat secara resmi oleh bagian Humas Setda dan disampaikan kepada awak media sebagai bentuk informasi.

Agar tidak menimbulkan opini negatif berkepanjangan, publik kini mendesak Setda, khususnya bagian Humas untuk segera memberi penjelasan terbuka. Keterbukaan informasi publik menjadi penting, agar tidak menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.

Jayantara-News.com berpegang pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, dan selalu membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam laporan ini untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan berimbang. (Nana JN)

IMG-20250920-WA0084

Semangat Persatuan Warnai Milangkala ke-165 Desa Cililin Bandung Barat

0

Jayantara-News.com, Bandung Barat 

Alun-alun Lapang Raksanegara dipenuhi suasana meriah pada 20–21 September 2025. Pemerintah Desa Cililin menggelar Milangkala ke-165 dengan tema “Cililin Ngahiji Ngawangun Bangsa Mandiri Nanjeurkeun Wibawa Jati”.

Perayaan ini bukan sekadar seremoni ulang tahun, melainkan momentum untuk menguatkan persatuan warga, mendukung UMKM lokal, serta melestarikan budaya Sunda.

Desa Cililin berdiri pada 20 September 1860 dan kini menjadi salah satu desa penting di Kabupaten Bandung Barat. Milangkala baru empat kali digelar, namun tiap tahun semakin semarak. Tema tahun ini menegaskan semangat warga untuk tetap bersatu, mandiri secara ekonomi, dan menjaga jati diri.

Semboyan desa IKHLAS — Inovatif, Kreatif, Harmonis, Legalitas, Agamis, Sundamis, dijadikan dasar dari seluruh kegiatan.

Kepala Desa Tedi Kusnadi menyampaikan rasa syukur atas dukungan masyarakat. “Alhamdulillah cuaca sangat baik, sehingga terlaksana meriah. Terima kasih kepada para sponsor dan warga Cililin serta sekitarnya,” ujarnya.

Camat Cililin, Opa Mustopa, menambahkan, “Semoga para pendiri Desa Cililin maupun keturunannya bisa maju dalam usahanya. Semoga perangkat desa sehat selalu, dan masyarakat senang serta gembira.”

Ketua Panitia Kusnadi menekankan bahwa acara ini dipersembahkan untuk masyarakat, dengan rangkaian kegiatan selama dua hari mulai dari gerak jalan, senam bersama, fun games, hingga karnaval budaya dan pagelaran wayang golek.

Perayaan dimeriahkan oleh artis pop Sunda Yayan Jatnika, wayang golek Giri Harja 2 Putu dengan dalang Khanha Ade Kosasih Sunarya. Layanan publik berupa pembuatan akta kelahiran dan perekaman KTP juga tersedia di lokasi acara.

Stan-stan UMKM berjejer rapi menawarkan kuliner bakso, seblak, burger, sosis, hingga kerajinan tangan dan busana lokal. Kehadiran UMKM memperlihatkan komitmen Cililin membangun ekonomi mandiri.

Warga juga antusias mengikuti undian doorprize dengan hadiah utama sepeda motor Yamaha, sepeda listrik, sepeda boseh, mesin cuci, kulkas, televisi LED, hingga peralatan rumah tangga.

Acara ini sukses berkat dukungan sponsor, antara lain PLN UPL Cililin, Bank Mandiri, Bank BJB, Bank Nusamba, Yamaha Metro Jaya Motor, OJK Regional 2 Jabar, Bapenda KBB, BUMDes Sejahtera, Djarum, Gadai Syariah, Rumah Makan Malela, Saung Apung Darmaga, Kantor Pos Cililin, dan berbagai usaha lokal lainnya.

Hadir pula tokoh-tokoh seperti Ridma Rachmawati (TP-PKK Cililin), H. Agus Mahdar Hilmi dan Ahmad Najib (Anggota DPRD Kabupaten). Kehadiran mereka menunjukkan sinergi lintas sektor demi kemajuan Cililin.

Milangkala ke-165 ini diharapkan menjadi tonggak untuk memperkuat persatuan warga, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menjaga budaya Sunda tetap hidup di tengah perkembangan zaman. (Nuka)

IMG-20250920-WA0058

HPDMBG Dideklarasikan: Ikhtiar Kolektif Mengawal Gizi Anak Bangsa

0

Jayantara-News.com, Jakarta  

Sebuah babak baru dalam gerakan sosial di bidang pangan resmi dimulai. Himpunan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (HPDMBG) dideklarasikan sebagai wujud keseriusan bangsa dalam mengatasi masalah gizi yang selama ini menjadi hambatan bagi masa depan generasi muda.

Deklarasi ini diawali dengan doa bersama sebagai ikhtiar memohon kelancaran langkah besar tersebut. Para tokoh yang hadir menegaskan bahwa penyediaan makanan bergizi gratis bukan pekerjaan mudah. Upaya ini menuntut kerja sama solid, standardisasi jelas, serta dukungan penuh dari berbagai pihak.

Ketua Dewan Pendiri HPDMBG, Drs. Basyaruddin Siregar, SP, dalam pidatonya menekankan bahwa pembentukan lembaga ini bertujuan menyatukan serta memperkuat langkah para pengelola dapur makan bergizi di seluruh Indonesia.

Basyaruddin mengungkapkan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari makanan cepat basi, risiko keracunan, bahaya kebakaran, hingga keselamatan tenaga kerja. Ia juga menyoroti standar mutu pangan yang kerap terhambat oleh penggunaan pupuk non-organik di tingkat petani.

Untuk menjawab tantangan tersebut, HPDMBG menjalin kemitraan dengan Asuransi Bintang Tbk. Kerja sama ini diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap risiko kebakaran, kecelakaan, dan kesehatan para pengelola dapur. Basyaruddin menegaskan pentingnya standardisasi dari hulu hingga hilir, mulai dari sterilisasi bahan baku hingga pengelolaan limbah.

Dukungan juga datang dari Badan Gizi Nasional (BGN). Brigjen Harri Dolli Hutabarat, yang diwakili Sindak Situmeang, menyampaikan apresiasi dan pesan penting.

“Pengelolaan MBG ini tidak mudah. Biayanya pun tidak murah karena berhubungan dengan banyak rantai,” kata Sindak. Ia berharap HPDMBG menjadi mitra strategis BGN dalam memastikan makanan bergizi gratis tersaji secara higienis, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wadah kontrol mutu dan komunikasi antar-pengelola dapur di berbagai daerah.

Acara deklarasi mencapai puncaknya dengan pembacaan komitmen bersama yang mencakup tiga hal pokok:

1. Mendukung penuh program makan bergizi gratis.

2. Siap membantu menyukseskan program BGN.

3. Berkomitmen melakukan perencanaan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi demi mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Momentum ini ditandai dengan penandatanganan MoU bersama Asuransi Bintang Tbk dan penyematan pin resmi “Badan Dapur Nasional – HPDMBG.”

Deklarasi HPDMBG merupakan respons terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan pemerintah sejak Januari 2025. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga terdampak stunting.

Meski anggaran besar telah digelontorkan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama di daerah terpencil. Di sinilah HPDMBG hadir sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas teknis.

Namun, jalan HPDMBG tidaklah mudah. Tantangan meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur sterilisasi makanan, pendanaan berkelanjutan, logistik efisien, hingga tuntutan transparansi nasional sebagai syarat membangun kepercayaan publik.

HPDMBG diposisikan bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan moral. Gerakan ini menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak atas makanan bergizi. Seperti dikatakan Basyaruddin, “Jika satu dapur bisa menyelamatkan seorang anak dari stunting, maka ribuan dapur yang terkelola baik akan menyelamatkan masa depan bangsa.”

Deklarasi HPDMBG bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, HPDMBG menghadirkan harapan baru bagi generasi emas Indonesia.

Pelantikan pengurus HPDMBG dijadwalkan pada 3 Desember 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Dengan sinergi yang kokoh, slogan “Makan Bergizi Gratis untuk Generasi Emas Indonesia” diyakini bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang akan dirasakan oleh setiap anak bangsa. (Nuka)

IMG-20250920-WA0040

Dari Secangkir Kopi Hitam, Lahir “Fokus Mapan” sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat Pangandaran

0

Jayantara-News.com, Pangandaran

Sabtu, 12 Juli 2025, menjadi momen bersejarah bagi sejumlah tokoh muda di Kabupaten Pangandaran. Nama-nama seperti Heri Supriadi, Dedi Hartoyo, Heru Ismu Kuntadi, Nurzaman, Tedi Yusnanda N., Abas Baskara, Irma Purnama Sari, dan Evi Nuf berkumpul dalam suasana santai. Awalnya, mereka hanya ingin menikmati secangkir kopi hitam sembari berbincang ringan.

Namun, dari obrolan sederhana itu, lahirlah gagasan besar yang diwujudkan dalam bentuk wadah bernama Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan). Forum ini resmi dibentuk pada hari yang sama sebagai sarana bertukar pikiran, menjalin kebersamaan, sekaligus mendorong lahirnya ide-ide positif demi kemajuan masyarakat Pangandaran.

Meski baru beberapa bulan berdiri, Fokus Mapan telah berhasil menarik banyak simpatisan untuk bergabung. Jumlahnya terus bertambah seiring meningkatnya antusiasme masyarakat Pangandaran yang ingin berkontribusi dan terlibat aktif dalam forum ini.

Langkah awal Fokus Mapan cukup berani, yakni mengawal dugaan kasus korupsi tiket masuk objek wisata Pangandaran. Sejumlah audiensi telah dilakukan, mulai dengan para ketua partai politik, anggota DPRD, Inspektorat, hingga Polres Pangandaran. Bahkan, menurut rencana, pada pekan depan Fokus Mapan akan melakukan audiensi langsung dengan Bupati Pangandaran untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah.

Heri Supriadi, penggagas Fokus Mapan, mengungkapkan:

> “Kami lahir dari obrolan sederhana sambil menikmati kopi hitam. Tetapi dari kesederhanaan itu, kami ingin membawa perubahan nyata bagi Pangandaran. Fokus Mapan hadir bukan sekadar forum diskusi, melainkan juga wadah perjuangan agar suara masyarakat bisa tersampaikan dan setiap kebijakan dapat diawasi bersama.”

Dengan semangat kebersamaan yang berawal dari secangkir kopi, para pendiri Fokus Mapan berharap forum ini dapat menjadi ruang terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi, berbagi gagasan, serta menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan sosial, budaya, maupun pembangunan di Pangandaran.

Ke depan, Fokus Mapan menargetkan berbagai kegiatan produktif, mulai dari diskusi rutin, kajian tematik, hingga aksi nyata di tengah masyarakat. Seluruh program ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Pangandaran yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Adipati JN)

IMG-20250920-WA0032

Gotong Royong TNI dan Warga Karangpucung Cilacap di HUT TNI ke-80

0

Jayantara-News.com, Cilacap 

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan HUT ke-75 Kodam IV/Diponegoro, Koramil 15 Karangpucung, Kodim 0703 Cilacap, menggelar kegiatan karya bakti teritorial prima di Desa Gunungtelu, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap.

Kegiatan yang dipimpin langsung Danramil 15 Karangpucung, Kapten Cpm Agus Santoso, ini bertujuan memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat.

Karya bakti melibatkan berbagai unsur, mulai dari anggota Babinsa sejumlah Koramil di wilayah Cilacap bagian barat hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) setempat, seperti Banser, Kokam, Pemuda Pancasila, Linmas, serta masyarakat Desa Gunungtelu.

Apel pagi dipusatkan di Lapangan Gunungtelu sebelum seluruh peserta bergerak menuju lokasi utama kegiatan, yakni aliran sungai. Fokus utama karya bakti adalah pembersihan aliran sungai untuk memastikan kelancaran irigasi yang mengairi lahan pertanian warga.

Dalam sambutannya, Kapten Agus menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata semangat kemanunggalan TNI bersama rakyat.

> “TNI hadir dari rakyat untuk rakyat. Dengan gotong royong membersihkan saluran sungai, kita memastikan pengairan berjalan lancar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pertanian serta mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

Kepala Desa Gunungtelu, Agus Suyitno, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan tersebut.

> “Kami sangat bersyukur Kodim 0703 Cilacap memilih desa kami sebagai pusat kegiatan. Terima kasih juga kepada seluruh ormas dan masyarakat yang telah berpartisipasi,” ucapnya.

Senada, Ketua PAC Pemuda Pancasila Karangpucung, Mulyadi Tanjung, menegaskan dukungan penuh organisasinya.

> “Sebagai insan patriot, Pemuda Pancasila akan selalu mendukung kegiatan bakti sosial semacam ini. Ini adalah bukti nyata komitmen kami sebagai ormas yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (Yung)

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!