Menu

Nasional

IMG-20250918-WA0019

GMPLING Cimahi Peringati Maulid Nabi: Iman, Amal, dan Kepedulian Sosial Jadi Landasan Gerakan

0

Jayantara-News.com, Cimahi

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMPLING) Kota Cimahi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M yang dirangkaikan dengan rapat kerja organisasi pada Jumat (18/9/2025) di Yayasan Baiturrahim Cibeber.

Acara berlangsung khidmat dengan tausiyah KH. Asep Sopandi, S.H.I., M.M., serta pembacaan Al-Barzanji.

Dalam sambutannya, Ketua DPC GMPLING Cimahi, Hj. Entin Kartini, menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sarana mendekatkan diri kepada Rasulullah sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

> “Walaupun sederhana, memperingati Maulid Nabi adalah suatu hal yang mulia. Semoga kita senantiasa termasuk umat Rasulullah. Ibadah itu bukan hanya hablumminallah, tetapi juga hablumminannas, yakni berbuat baik untuk sesama manusia,” ujarnya.

Rangkaian acara dimulai dengan doa bersama, pembacaan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu dilanjutkan dengan Al-Barzanji. Lantunan doa dan kisah kehidupan Rasulullah menjadi pengingat tentang akhlak Nabi yang patut diteladani: kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial.

Dalam tausiyahnya, KH. Asep Sopandi menekankan pentingnya menjaga empat perkara sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ashr: iman kepada Allah, amal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, serta saling berwasiat dalam kesabaran.

> “Tiada kebaikan tanpa iman. Tujuan kita adalah keselamatan dunia dan akhirat,” pesannya.

Ia juga menegaskan bahwa berorganisasi merupakan bagian dari amal saleh selama dijalani dengan niat baik, sembari mengingatkan bahaya fitnah, ghibah, dan kebencian dalam berorganisasi.

> “Jagalah lisan dan tingkah laku, serta bersabarlah menghadapi setiap cobaan,” katanya.

Selain nilai spiritual, kegiatan ini turut menyoroti kiprah GMPLING Cimahi sebagai lembaga yang peduli pada isu lingkungan dan sosial. Meski namanya berfokus pada lingkungan, organisasi ini aktif dalam pengelolaan sampah, penyuluhan narkoba, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Kota Cimahi serta DPRD setempat mendukung aktivitas GMPLING sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang sehat, peduli, dan berdaya.

Peringatan Maulid Nabi oleh GMPLING Cimahi tahun ini menegaskan relevansi ajaran Rasulullah dalam kehidupan modern. Nilai iman, amal, dan kesabaran tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga menjadi dasar dalam menjawab persoalan sosial di sekitar.

Dengan semangat silaturahmi dan kepedulian, GMPLING Cimahi berharap keberkahan acara ini membawa manfaat nyata, baik bagi anggota maupun masyarakat luas. (Nuka)

Screenshot_20250918-080145

Hati-hati! Tidak Semua YouTuber Bisa Disebut Jurnalis

0

Jayantara-News.com, Bandung  

Fenomena maraknya kanal YouTube yang menyajikan informasi kerap menimbulkan anggapan bahwa setiap YouTuber bisa disebut jurnalis. Padahal, secara hukum dan etika profesi, keduanya memiliki perbedaan mendasar.

YouTuber Sebagai Jurnalis

Seorang YouTuber baru dapat disebut menghasilkan produk jurnalistik bila memenuhi sejumlah syarat berikut:

1. Bernaung di perusahaan pers resmi berbadan hukum (PT, yayasan, atau koperasi) dengan legalitas lengkap, idealnya terdaftar di Dewan Pers.

2. Mentaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga kontennya diakui sebagai karya jurnalistik, bukan sekadar konten pribadi.

3. Mengikuti Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yakni menyajikan berita akurat, berimbang, terverifikasi, memberi hak jawab, serta menghormati privasi.

4. Dikelola oleh wartawan berkompetensi, idealnya sudah memiliki sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

5. Konten jelas berbentuk berita, liputan, atau investigasi, bukan sekadar opini, hiburan, atau komentar pribadi.

Jika syarat tersebut terpenuhi, barulah kanal YouTube bisa dikategorikan sebagai produk jurnalistik. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, penyelesaiannya ditempuh melalui Dewan Pers, bukan langsung ke ranah pidana.

YouTuber Bukan Jurnalis

Mayoritas YouTuber adalah konten kreator pribadi, bukan wartawan. Karakteristiknya antara lain:

Kontennya lebih banyak berupa hiburan, opini, atau ulasan tanpa standar jurnalistik.

Tidak tunduk pada UU Pers, melainkan pada UU ITE, KUHP, atau hukum perdata.

Jika ada pihak yang dirugikan, langkah yang bisa ditempuh adalah meminta take down, melakukan gugatan perdata, atau melapor ke aparat penegak hukum.

Kesimpulan:

Hati-hati! Tidak semua konten YouTube bisa disebut karya jurnalistik. Seorang YouTuber baru dapat dianggap jurnalis bila berada dalam ekosistem pers resmi, mematuhi UU Pers, serta tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Tanpa itu, kontennya tetap dikategorikan sebagai karya kreator biasa yang hanya diatur oleh hukum umum. (Goes)

Screenshot_20250917-203742

Kejari Ciamis Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi USB SMKN 1 Cijeungjing

, , 0

Jayantara-News.com, Ciamis 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ciamis resmi merilis perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Cijeungjing Tahun 2023.

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ciamis telah memeriksa sebanyak 27 orang saksi. Mereka terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, penyedia jasa konsultan perencana, serta konsultan pengawas proyek. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari ahli fisik Politeknik Bandung serta melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pembangunan USB SMKN 1 Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.771.391.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dengan terpenuhinya dua alat bukti yang sah, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:

EK, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

JP, selaku kontraktor pelaksana pembangunan,

S dan IS, selaku konsultan pengawas proyek.

Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejari Ciamis menegaskan akan melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (BS)

IMG-20250917-WA0027

Kejati Jabar Unjuk Taring, Dalami Dugaan KKN di Perumda Tirtawening Bandung

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung  

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menunjukkan keseriusannya dalam mengusut dugaan penyelewengan anggaran di Perumda Tirtawening, Kota Bandung. Kasus ini tengah menjadi sorotan publik setelah adanya laporan masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah tersebut, khususnya pada proyek pengadaan dan pengelolaan aset yang dinilai tidak transparan.

Dugaan penyelewengan ini mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penyelidikan juga menyinggung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan informasi, mantan Direktur Utama Perumda Tirtawening diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan praktik nepotisme. Ia disebut-sebut memasukkan sedikitnya 17 orang kerabat sedarah untuk bekerja di Perumda Tirtawening, ditambah dua orang asisten rumah tangga yang kemudian diangkat menjadi pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nurcahya, menjelaskan bahwa potensi kerugian negara masih dalam tahap penghitungan awal. Namun, indikasinya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

“Kejati Jabar saat ini masih berada pada tahap penyelidikan awal. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses pemeriksaan intensif diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan,” ujarnya.

Pihak manajemen Perumda Tirtawening menyatakan siap bekerja sama dengan Kejati Jabar dan akan memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik.

Selain kasus dugaan penyelewengan anggaran, Perumda Tirtawening juga diterpa polemik lain, yakni pengangkatan 132 pegawai baru di akhir masa jabatan Direktur Utama sebelumnya, Soni Salimi. Publik mempertanyakan proses rekrutmen tersebut karena dianggap tidak transparan dan berpotensi mengandung praktik nepotisme.

Kejati Jabar menegaskan akan menuntaskan penyelidikan hingga terang benderang dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi. (Win)

IMG-20250917-WA0018~2

Wargasaluyu Gunung Halu Jadi Harapan Baru Jelang Anugerah Gapura Sri Baduga 2025

0

Jayantara-News.com, Bandung Barat 

Desa Wargasaluyu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, tampil sebagai salah satu dari lima desa terbaik yang masuk nominasi Anugerah Gapura Sri Baduga 2025 tingkat kabupaten. Capaian ini semakin istimewa karena Wargasaluyu menjadi satu-satunya wakil dari wilayah selatan Bandung Barat.

Penilaian berlangsung di Jalan Sasak Luhur No. 1, Desa Wargasaluyu, pada Rabu, 17 September 2025. Acara tersebut dihadiri Kepala Desa Ismail Saleh, Ketua TP-PKK Sri Hartutik, Ketua BPD Jangin Maulana, serta Camat Gunung Halu, Hari Mustika. Dari tingkat kabupaten, hadir tim penilai yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Dudi Supriadi, bersama unsur Dinas Pendidikan, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pendamping desa.

Dalam sambutannya, Camat Hari Mustika menyampaikan rasa bangga atas pencapaian Wargasaluyu. “Merupakan kebanggaan desa kami masuk nominasi dalam perlombaan ini. Kami berharap Wargasaluyu bisa meraih posisi pertama. Terima kasih kepada kepala desa, ketua TP-PKK, dan ketua BPD yang telah memaparkan inovasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi, menegaskan bahwa kompetisi ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan dorongan untuk meningkatkan pelayanan publik dan inovasi desa. “Wargasaluyu berhasil masuk lima besar dari 16 desa usulan. Yang membanggakan, desa ini adalah satu-satunya wakil wilayah selatan. Kami ingin memastikan inovasi yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dalam paparannya, Kepala Desa Ismail Saleh menyoroti visi GESIT: Gotong royong, Sejahtera, Islami, Transparan. Beberapa inovasi unggulan ditampilkan, mulai dari usaha ekonomi rakyat seperti Teh Gesit dan Koperasi Merah Putih, program kesehatan berupa desa bebas asap rokok dan filterisasi air bersih, hingga bidang pendidikan melalui perpustakaan keliling dan sistem informasi desa berbasis daring.

Ketua BPD, Jangin Maulana, menambahkan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan serta pendekatan jemput aspirasi ke masyarakat. Sementara Ketua TP-PKK, Sri Hartutik, menegaskan peran PKK dalam penguatan posyandu, pemberdayaan UMKM, edukasi stunting, serta pengelolaan sampah plastik.

Usai pemaparan, tim penilai melakukan verifikasi lapangan untuk melihat langsung implementasi program. Hasil penilaian akan menentukan apakah Wargasaluyu layak menjadi juara tingkat kabupaten dan melaju ke jenjang provinsi.

Dengan semangat GESIT, Desa Wargasaluyu kini membawa harapan baru, tidak hanya bagi warganya, tetapi juga sebagai inspirasi pembangunan desa di Kabupaten Bandung Barat. (Nuka)

Screenshot_20250916-221408

Jalan Gunungsitoli–Afia Dibangun: Tokoh Nias Apresiasi Langkah Pemprov Sumut

0

Jayantara-News.com, Gunungsitoli

Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi pada ruas Gunungsitoli–Afia, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Proyek ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kepulauan Nias yang telah lama menantikan perbaikan infrastruktur jalan utama tersebut.

Pembangunan jalan yang selama ini rusak parah akhirnya terealisasi pada masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mitra Agung Indonesia selaku kontraktor pelaksana, dengan anggaran lebih dari Rp52 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Ketua Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, Mayjen TNI (Purn.) Cristian Zebua, menyampaikan harapannya agar proyek ini berjalan baik sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih itu juga mengimbau masyarakat Kepulauan Nias untuk turut mengawasi jalannya pembangunan secara positif dan konstruktif.

“Kalau ada kekurangan pada pekerjaan, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Proyek ini masih berjalan, dan saya yakin bila ada kekurangan pasti akan diperbaiki,” ujarnya.

“Kontrol sosial itu penting sebagai wujud kepedulian kita terhadap pembangunan yang sudah lama kita nantikan ini. Namun, hendaknya dilakukan secara positif dan membangun. Kita harapkan proyek ini berjalan baik dan dapat kita nikmati bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang pengguna jalan sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Nias Utara, Asafati Lase, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut melalui Dinas PUTR yang telah merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

“Jalan ini sudah lama rusak, bahkan sering memakan korban kecelakaan akibat lubang-lubang besar di sepanjang jalur. Baru kali ini ada perbaikan nyata sejak dipimpin Gubernur Bobby Nasution. Kami sangat mengapresiasi perhatian Pemprov Sumut,” ucap Asafati.

Selama bertahun-tahun, kondisi jalan provinsi Gunungsitoli–Afia memang menjadi keluhan utama warga. Selain menghambat akses transportasi dan perekonomian, kerusakan jalan juga menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Karena itu, proyek ini disambut positif oleh masyarakat setempat.

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Berkat Laoli, juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pekerjaan proyek. Menurutnya, kualitas infrastruktur harus menjadi prioritas agar hasilnya bermanfaat dalam jangka panjang.

“Kita berterima kasih kepada Pemprov Sumut, Gubernur, dan DPRD yang sudah mengawal alokasi pembangunan ini untuk Pulau Nias. Terlepas dari upaya pemerintah, masyarakat tetap harus melakukan pengawasan langsung dan menjaga pekerjaan yang sudah ada,” ujar politisi Partai NasDem itu.

“Kalau kontraktor mengerjakan sesuai ketentuan yang ada, tentu masyarakat harus mendukung. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, masyarakat berhak memberikan kritik,” tambahnya.

Dengan dimulainya pembangunan ruas jalan Gunungsitoli–Afia ini, masyarakat Kepulauan Nias berharap perbaikan infrastruktur di wilayah lain juga mendapat perhatian dari Pemprov Sumut. Peningkatan akses jalan diyakini akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di kepulauan tersebut. (Arro) 

Screenshot_20250916-211308

Dunia pun Turut Menyapa: Hai Pangandaran! Pesonamu Menawan, Tata Kelolamu Mengecewakan!

0

Jayantara-News.com, Pangandaran

Pangandaran, destinasi wisata unggulan Jawa Barat, kembali jadi sorotan publik. Sayangnya, bukan karena indahnya panorama pantai, melainkan akibat serangkaian persoalan serius yang mencoreng citra pariwisata daerah ini.

Di lapangan, pengunjung masih disuguhi wajah buram: sampah berserakan, pedagang pantai tak tertata, hingga trotoar dipenuhi meja dan kursi pedagang yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Persoalan klasik ini seakan dibiarkan menahun tanpa solusi konkret.

Permasalahan pertama yang menonjol adalah soal penanganan sampah. Volume sampah meningkat drastis saat akhir pekan, hari raya, maupun liburan panjang. Namun, fasilitas dan sistem pengelolaannya dinilai tidak sebanding dengan lonjakan jumlah wisatawan. Kondisi ini berdampak pada kebersihan pantai dan kawasan sekitar, yang semestinya menjadi daya tarik utama wisata Pangandaran.

Kedua, penataan pedagang pantai juga masih semrawut. Banyak pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan zonasi yang ditentukan, sehingga menimbulkan kesan kumuh dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Kondisi ini makin diperparah dengan menjamurnya pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha, terutama di sepanjang Jalan Kidang Pananjung. Pedagang makanan-minuman, toko pakaian, kerajinan, hingga penyewaan motor/ATV, kerap mengokupasi trotoar dengan meja dan kursi, sehingga mengganggu pejalan kaki sekaligus mempersempit arus lalu lintas.

Ketiga, masalah parkir liar juga tidak kalah pelik. Beberapa hotel besar, bahkan hampir semua hotel di kawasan Pantai Barat, kerap memanfaatkan trotoar untuk lahan parkir, terutama saat akhir pekan, musim liburan, Lebaran, dan tahun baru. Kondisi ini bukan hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Masalah semakin runyam setelah mencuat skandal tiket wisata palsu yang meledak pada Juli 2025. Saat itu, 110 petugas non-ASN Disparbud Pangandaran diskors untuk pemeriksaan, dan tujuh di antaranya resmi dipecat secara tidak hormat. Namun hingga kini, proses hukum masih jalan di tempat. Polisi memang telah memanggil sejumlah saksi, tetapi publik menilai penanganannya lamban, bertele-tele, dan jauh dari transparan.

Terkait kasus ini, tidak sedikit jajaran internal yang sempat berkoar-koar lantang seolah ingin membongkar kebenaran. Namun, semua itu pada akhirnya tampak hanya sebatas kamuflase belaka. Realitanya, suara kritis itu kini terbungkam, entah karena dibungkam, memilih membungkamkan diri, atau justru ikut membungkam demi menjaga kepentingan tertentu. Kondisi inilah yang semakin mempertebal dugaan publik, bahwa ada kekuatan besar yang berusaha menutup rapat dalang sebenarnya di balik kasus tiket palsu Pangandaran.

DPRD Kabupaten Pangandaran sendiri telah mendesak agar kasus ini dibongkar hingga ke akar-akarnya, karena kuat dugaan adanya kebocoran pendapatan daerah dalam jumlah besar dari sektor wisata.

Persoalan-persoalan tersebut sejatinya berkaitan erat dengan kewenangan beberapa dinas, antara lain:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk urusan sampah,

Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian untuk penataan pedagang,

Dinas Perhubungan (Dishub) serta Satpol PP untuk penataan parkir, trotoar, dan lalu lintas, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pengawasan menyeluruh agar kawasan wisata tertata rapi sesuai aturan.

Dengan kondisi yang terus berulang dari tahun ke tahun, masyarakat dan wisatawan menilai bahwa kebijakan penataan kawasan wisata Pangandaran masih sebatas wacana tanpa realisasi nyata.

Kini publik menuntut jawaban: apakah Pemkab Pangandaran benar-benar serius menjaga reputasi pariwisatanya, atau justru membiarkan masalah ini menjadi noda permanen?

Karena sejatinya, Pangandaran memang indah di lautan, tapi kian buram di daratan. Pesonanya menawan, namun tata kelolanya terus mengecewakan. (Goes)

Screenshot_20250916-163748

Soal Kasus Tiket Palsu Pangandaran: Jayantara-News Layangkan Aduan ke Kapolri

, , 0

Jayantara-News.com, Bandung 

Dugaan skandal tiket wisata palsu di Pantai Pangandaran kian menjadi sorotan publik. Meski telah ditangani Polres Pangandaran, kasus yang menyeret citra pariwisata daerah ini justru masih menggantung tanpa kejelasan. Publik pun semakin geram dan menuntut jawaban: “Siapa dalang sebenarnya?”

Melihat lambannya penanganan, Jayantara-News.com secara resmi menyampaikan surat pengaduan bernomor 001/JN/IX/2025 kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, serta Kapolri c.q. Divhumas Mabes Polri.

Dalam surat tersebut, redaksi menegaskan bahwa kasus tiket palsu ini bukan hanya merugikan masyarakat dan wisatawan, tetapi juga mencoreng wajah penegakan hukum di tingkat daerah. “Kasus ini telah menimbulkan keresahan masyarakat luas, mengingat terdapat dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang belum pernah diungkap secara transparan,” tulis Jayantara-News dalam suratnya.

Sebagai bukti awal, Jayantara-News melampirkan pemberitaan terkait kasus dimaksud yang telah beredar luas di berbagai media. Di antaranya:

1. Warga Desak Kasus Tiket Palsu Pangandaran Diusut Tuntas: “Jangan Sampai Jadi Bola Liar!”

2. Audiensi Fokus Mapan Bongkar Kebusukan Tiket Palsu: Polres Pangandaran Didesak Usut Tuntas OTT Dinas Pariwisata!

3. Kasus Tiket Wisata Palsu di Pantai Pangandaran Masih Menggantung

4. Skandal Tiket Palsu Pangandaran Berlarut, DPRD Menggertak: Bongkar Sampai ke Akar!

5. Cegah Kasus Tiket Palsu Terulang, Pemkab Pangandaran Ubah Sistem Retribusi Wisata Pantai

Langkah pelaporan ini diambil sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus dorongan agar Polri menuntaskan kasus yang terkesan jalan di tempat. Jayantara-News menegaskan, laporan fisik dengan kop dan stempel resmi redaksi juga segera dikirimkan ke Mabes Polri melalui jalur pos resmi.

Publik kini menunggu gebrakan Mabes Polri: apakah akan segera ada tindakan nyata untuk menguak skandal tiket palsu Pangandaran yang diduga melibatkan lebih dari sekadar oknum di lapangan? (Red)

IMG-20250916-WA0024

Mafia Tanah di Sorong: Ketika Hak Ulayat Marga Bewela Diperdagangkan dengan Dokumen Bermasalah

, , 0

Jayantara-News.com, Sorong  

Konflik agraria kembali mencuat di Papua Barat Daya. Di balik hamparan tanah adat di pesisir Sorong, kisah getir masyarakat adat Malamoi menunjukkan bagaimana hak ulayat kerap diperjualbelikan melalui dokumen administratif yang diduga sarat manipulasi.

Nama Marga Bewela kembali menjadi sorotan setelah Willem RN Buratehi Bewela, ahli waris dari almarhumah Robeka Bewela, secara resmi mencabut Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang pernah ia tandatangani pada tahun 2013.

Langkah Willem bukan sekadar administrasi. Ia menyebut bahwa pelepasan tanah adat tersebut penuh dengan “pembohongan dan pembodohan”. Menurutnya, tanah ulayat Marga Bewela telah dicatut oleh oknum mafia tanah yang menyalahgunakan ketidakpahaman masyarakat adat terhadap dokumen hukum formal.

Objek sengketa ini bukan sembarangan. Tanah seluas 82.650 meter persegi di Tanjung Kasuari (Suprauw, Distrik Maladumes, Kota Sorong) berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. Tanah itu merupakan warisan adat yang bernilai strategis sekaligus ekonomis.

Pada 11 Februari 2013, muncul dua surat pelepasan tanah atas nama Willem, masing-masing seluas 82.650 m² dan 48.300 m², yang dialihkan kepada Paulus George Hung, warga negara Malaysia. Namun, Willem menegaskan dirinya tidak pernah ikut dalam pengukuran tanah dan hanya diminta tanda tangan tanpa memahami isi dokumen.

Dalam surat pencabutan pelepasan tanah tertanggal 10 Juni 2025, Willem menegaskan bahwa pelepasan tanah tahun 2013 tersebut cacat hukum, baik secara adat maupun formal.

Menurut hukum adat Malamoi, status tanah Marga Bewela sudah jelas. Pada tahun 2003, almarhumah Robeka Bewela pernah melepaskan sebagian tanah kepada Drs. Anwar Rachman, yang kemudian beralih ke tangan Labora Sitorus pada 2009. Dokumen itu sah dan diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi.

Dengan demikian, pelepasan tanah oleh Willem pada 2013 dianggap tidak sah secara adat. Namun, secara administratif, dokumen tersebut justru digunakan oleh Paulus George Hung alias Ting-ting Ho alias Mr. Ching untuk mengklaim tanah dan bahkan mengantongi izin reklamasi dari Wali Kota Sorong.

Pertentangan antara hukum adat dan dokumen administratif inilah yang kemudian membuka tabir dugaan praktik mafia tanah.

Willem menuding Paulus George Hung melakukan manipulasi dalam kesepakatan, pembayaran, hingga penentuan lokasi tanah. Jika terbukti, kasus ini dapat masuk ranah pidana, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen,

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan

Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat.

Konflik ini kini bukan hanya urusan keluarga adat, melainkan menyentuh kepentingan bisnis dan politik di Sorong. Karena itu, Willem menembuskan surat pencabutan pelepasan tanahnya kepada Gubernur Papua Barat Daya, DPRD, Majelis Rakyat Papua, BPN, Wali Kota Sorong, hingga Lembaga Adat Malamoi.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., menilai langkah Willem adalah bentuk perlawanan penting terhadap mafia tanah.

“Tanah adat tidak boleh dipermainkan oleh mafia tanah, pejabat, maupun pihak yang bersembunyi di balik dokumen administratif. Apa yang dilakukan Willem adalah isyarat perlawanan hukum dan konstitusional,” ujar Wilson, Senin (15/9/2025).

Wilson mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan manipulasi dan pemalsuan dokumen tanah adat. Menurutnya, negara wajib hadir melindungi hak ulayat masyarakat adat, sebagaimana amanat konstitusi.

“Kasus tanah adat Bewela ini bukan sekadar sengketa. Ini pertarungan antara mafia tanah dengan marwah adat serta konstitusi negara. Jika negara terus abai, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap UUD 1945. Lawan mafia tanah, lindungi hak masyarakat adat!” tegasnya. (SAD/Red)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com. Terima kasih.

IMG_1757995655305

Kasus Tiket Palsu Pangandaran Jadi Cermin Buram Penegakan Hukum: “Siapa Dalang Sebenarnya?”

, , 0

Jayantara-News.com, Pangandaran

Kasus tiket wisata palsu di Pantai Pangandaran terus menjadi misteri. Berbulan-bulan berlalu, namun hingga kini publik belum mendapat jawaban siapa aktor utama yang bermain dalam praktik kotor ini.

Pengamat kebijakan publik, Agus Chepy Kurniadi, menyoroti lambannya aparat hukum dalam mengungkap dalang kasus yang merugikan daerah sekaligus mencoreng wajah pariwisata Jawa Barat tersebut.

Menurut Agus, publik pantas curiga: jika perkara pemalsuan tiket wisata yang begitu nyata saja tak kunjung tuntas, ada apa sebenarnya? Apakah proses hukum sengaja diperlambat, atau ada pihak tertentu yang sengaja dilindungi?

“Ketidakjelasan ini membuat publik bertanya: siapa yang diuntungkan dengan lambannya penanganan kasus ini? Apakah dalangnya orang kecil di lapangan, atau justru ada figur yang lebih besar?” kritik Agus.

Situasi ini kian menyerupai lakon pewayangan, di mana Sengkuni selalu lihai menyulam tipu daya, sementara Dorna kerap tampil sebagai penasihat yang abu-abu: berwibawa di depan, namun menutup mata terhadap intrik di belakang layar. Publik pun makin ragu, apakah ada Sengkuni modern yang bermain licik, dan seorang Dorna yang membiarkan keadaan tetap buram?

Ia menilai, penundaan ini hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat. Bukan sekadar persoalan retribusi wisata, tetapi juga soal integritas hukum.

Agus menegaskan, publik berhak tahu siapa dalang di balik praktik tiket palsu ini, berapa kerugian daerah, dan mengapa proses hukum berjalan seperti tanpa arah.

“Ketika rakyat menunggu kejelasan, yang muncul justru kesan pembiaran. Lamban atau ada apa?” pungkasnya. (Red)

Load More

Back To Top
©2024 Jayantara News. All Rights Reserved. Published by www.eda.co.id
error: Content is protected !!