Menantang Instruksi Megawati: Bupati Blitar Tetap Ikut Retret di Magelang
Jayantara-News.com, Jakarta
Bupati Blitar, Rijanto, tetap menghadiri program retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, meskipun ada instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan. Rijanto beralasan bahwa dirinya hanya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Iya (ikut retret di Magelang). Ya sesuai dengan jadwal,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Setiyana, dikutip dari detikJatim, Sabtu (22/2/2025).
Setiyana menjelaskan bahwa Rijanto langsung menuju Magelang setelah menghadiri acara pelantikan di Jakarta. Dengan demikian, dia memastikan bahwa Bupati Blitar akan mengikuti retret selama sepekan penuh, dari 21 hingga 28 Februari 2025.
“Iya, langsung ke Magelang untuk retret,” tambahnya.
Instruksi Megawati agar kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retret memunculkan berbagai spekulasi politik. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai bentuk penegasan kontrol partai terhadap kadernya di tengah dinamika politik menjelang Pilkada 2024.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Budi Prasetyo, sikap Rijanto yang tetap berangkat bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk ketaatan pada regulasi pemerintah, namun juga bisa dianggap sebagai sikap yang menantang otoritas partai.
“Dalam situasi politik seperti ini, setiap langkah kepala daerah dari PDIP pasti memiliki dampak. Jika mereka tetap berangkat, bisa muncul anggapan bahwa ada perbedaan pandangan antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak Kemendagri belum memberikan pernyataan resmi terkait sikap kepala daerah yang tetap mengikuti retret meskipun ada imbauan dari PDIP. Namun, seorang pejabat di lingkungan kementerian menyebut bahwa retret ini merupakan bagian dari pembinaan kepemimpinan dan sudah dijadwalkan sejak lama.
“Sesuai dengan ketentuan, kepala daerah wajib mengikuti program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat, kecuali ada kebijakan khusus yang mengatur lain,” ujar sumber tersebut.
Situasi ini menambah dinamika politik di internal PDIP, yang dalam beberapa waktu terakhir tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk konsolidasi menghadapi Pilkada serentak.
Sikap Rijanto dan beberapa kepala daerah lainnya yang tetap berangkat ke retret bisa saja berujung pada sanksi dari partai. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya menegaskan bahwa partai memiliki mekanisme internal untuk menilai kepatuhan kader terhadap instruksi partai.
“Kita punya disiplin partai. Semua akan dievaluasi,” ujar Hasto dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.
Dengan langkah Rijanto ini, publik kini menunggu apakah PDIP akan mengambil tindakan tegas atau justru membiarkan hal ini berlalu begitu saja.
Apakah ini sinyal pergeseran dinamika kekuasaan di internal PDIP? Ataukah sekedar kepatuhan kepala daerah pada aturan pemerintah? (Lindar)
