Karawang Darurat Pungli! Satgas Anti-Premanisme Siap Sikat Mafia Tenaga Kerja!
Jayantara-News.com, Karawang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang semakin marak dalam proses perekrutan tenaga kerja. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menargetkan Jawa Barat bebas dari aksi premanisme tahun ini.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa Satgas ini akan langsung bergerak cepat untuk menangani berbagai laporan masyarakat terkait praktik pemerasan yang dilakukan oknum dalam dunia kerja.
“Kami berharap Satgas ini bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat. Semua praktik pungli dalam perekrutan tenaga kerja harus dihapuskan!” tegas Aep.
Satgas ini akan bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri, serta membentuk Satgas Khusus Ketenagakerjaan guna memastikan sistem perekrutan tenaga kerja yang transparan dan bebas dari intervensi oknum tak bertanggung jawab.
Masalah pungli dalam perekrutan tenaga kerja di Karawang telah menjadi sorotan nasional. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat banyak laporan yang menyebutkan bahwa pencari kerja harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan, ada dugaan praktik suap dalam promosi jabatan hingga pengangkatan karyawan tetap.
“Kami tidak ingin Karawang menjadi ladang bagi premanisme yang merugikan rakyat. Satgas ini hadir untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan perusahaan beroperasi tanpa tekanan dari pihak luar,” tambah Aep.
Pembentukan Satgas ini juga sejalan dengan agenda besar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk membasmi aksi premanisme di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dedi menyoroti berbagai kasus yang telah terjadi, termasuk aksi intimidasi yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dan LSM di Bekasi. Beberapa insiden yang mencoreng keamanan daerah meliputi perusakan fasilitas kantor dinas serta aksi premanisme terhadap petugas keamanan perusahaan.
“Kami tidak akan mentoleransi aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha. Satgas ini akan bekerja maksimal untuk menegakkan hukum!” tegas Dedi.
Dengan hadirnya Satgas Anti-Premanisme, masyarakat Karawang diharapkan dapat merasakan keadilan dan keamanan dalam mencari nafkah tanpa harus takut menjadi korban pemerasan. (Goes)
