RPJMD 2025–2029 Disepakati, Bandung Barat Prioritaskan Pembangunan Inklusif dan Berbasis Data
Jayantara-News.com, Bandung Barat
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menyepakati rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 2 Mei 2025, di Hotel Novena, Lembang. Kesepakatan ini menjadi tonggak strategis dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati H. Asep Ismail.
Rapat dibuka dengan ungkapan belasungkawa atas wafatnya KH. A. Maulana, ulama kharismatik Bandung Barat, serta Almarhumah Alia Ulfa, istri dari anggota DPRD Asep Sofyan. Wakil Ketua DPRD Asep Dedi menyampaikan duka mendalam dan mengajak seluruh pihak melanjutkan semangat pengabdian yang diteladankan keduanya.
Dalam agenda utama, Asep Dedi menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan awal RPJMD yang menjadi dokumen strategis pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada sejumlah regulasi nasional, termasuk UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen tersebut memuat penjabaran visi, misi, dan program kerja kepala daerah selama periode jabatan.
Penyusunan RPJMD dilakukan melalui pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pendekatan teknokratik dan politis, top-down dan bottom-up, diintegrasikan agar hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Selain strategi pembangunan, dokumen juga mencakup indikator kinerja utama, kerangka pendanaan, serta daftar program prioritas lintas sektor.
Visi besar “Bandung Barat AMANAH”—Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis—menjadi fondasi utama RPJMD. Visi ini dijabarkan ke dalam enam misi, delapan tujuan, 17 sasaran, dan 32 program prioritas, termasuk 12 program unggulan bertajuk “Amanah Ngawangun Bandung Barat”.
Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi peta jalan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang ideal menempatkan manusia sebagai pusat, bukan sekadar mengedepankan angka dan asumsi. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif desa, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengimplementasikan setiap program pembangunan.
RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025–2029 telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN, serta mendukung agenda nasional seperti Asta Cita dan proyek strategis nasional. Dokumen ini juga memperkuat arah pembangunan “Jabar Istimewa”.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, DPRD dan Pemerintah Daerah menunjukkan semangat kolaborasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan berorientasi hasil. RPJMD akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah sekaligus alat ukur kinerja pemerintah selama lima tahun mendatang.
“RPJMD adalah milik bersama. Maka keberhasilannya pun bergantung pada kolaborasi semua pihak,” tegas Bupati Jeje. (Nuka)
