Uang Rakyat Rp1,7 Triliun Raib Tak Berjejak! Gubernur Riau: Ini Fakta, Bukan Fitnah!
Jayantara-News.com, Pekanbaru
Gubernur Riau, Abdul Wahid, akhirnya angkat bicara soal temuan mencengangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disematkan BPK bukan sekadar teguran lunak, melainkan alarm keras atas dugaan kebocoran keuangan daerah yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun!
Dalam keterangannya, Gubernur Wahid mengungkap bahwa sejak awal ia telah mencium aroma tidak sedap dalam tata kelola anggaran di tubuh Pemprov Riau.
> “Saya sudah deteksi dari awal. Ada yang janggal antara pendapatan dan belanja daerah. Dan benar saja, ada selisih Rp1,7 triliun. Uangnya sudah dibelanjakan, tapi barangnya tidak ada. Ini jelas beban berat untuk keuangan daerah,” tegas Wahid, Selasa (3/6/2025).
Lebih jauh, Wahid menegaskan bahwa temuan BPK bukanlah kejutan. Justru, katanya, audit ini memperkuat kecurigaan yang selama ini ia simpan.
> “Semua ini fakta. Tidak ada yang saya sembunyikan. Ini bukan soal menyalahkan, tapi soal membenahi. Ini realitas, bukan fitnah,” tambahnya lantang.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau tengah menyusun rencana aksi (action plan) sesuai dengan rekomendasi BPK. Setiap kelebihan bayar, termasuk pada kegiatan perjalanan dinas, menurut Wahid, harus segera dikembalikan ke kas daerah.
Tak hanya itu, segala bentuk penyimpangan administrasi dan tata kelola keuangan yang tidak sesuai aturan akan segera dibenahi.
> “Laporan BPK ini jadi bahan evaluasi penting. Jangan sampai opini WDP terus terulang tiap tahun,” katanya.
Wahid menginstruksikan langsung tim inspektorat dan seluruh OPD terkait untuk mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk bersikap terbuka dan menjadikan kasus ini sebagai momen koreksi besar-besaran.
> “Ini soal tanggung jawab kita semua. Riau harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional. Tidak ada lagi ruang untuk main-main dengan uang rakyat,” tegasnya. (Red)