Cimenyan Terlupakan! Tiga Dekade Tanpa SMA/SMK Negeri; Aktivis Anak Bangsa Kirim Surat Khusus ke Gubernur
Jayantara-News.com, Kab. Bandung
Puluhan aduan dari masyarakat Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, kembali mencuat terkait belum adanya satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah tersebut sejak lebih dari tiga dekade silam, bahkan sejak sebelum pemekaran wilayah tahun 1987.
Keluhan paling dominan datang dari kalangan orang tua murid. Mereka menilai bahwa ketiadaan sekolah negeri di Cimenyan telah menyebabkan keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Tak sedikit dari warga yang harus menyekolahkan anak ke kecamatan lain dengan jarak dan biaya tempuh yang cukup memberatkan.
“Setiap tahun kami selalu khawatir karena harus bersaing mendapatkan sekolah di luar wilayah. Biaya transportasi pun tidak sedikit, apalagi untuk keluarga dengan ekonomi pas-pasan,” ujar salah satu warga yang aktif dalam pengumpulan aspirasi masyarakat.
Baca berita terkait:
Menurut seorang tokoh warga, yang juga menjadi bagian dari inisiatif ini, pernah ada kunjungan dari tiga komisi DPRD Provinsi Jawa Barat ke Kecamatan Cimenyan beberapa waktu silam, untuk membahas kemungkinan pembangunan sekolah negeri.
“Waktu itu disebut-sebut sudah ada dana Rp3 miliar. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Jadi kami rasa sudah waktunya untuk menyampaikan langsung aspirasi ini ke Pak Gubernur,” ujarnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, masyarakat bersama sejumlah tokoh lokal berencana untuk menghadap langsung Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, guna menyampaikan aspirasi tersebut secara terbuka.
Dukungan pun datang dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Chepy Kurniadi, yang juga merupakan warga Kecamatan Cimenyan. Ia menyatakan tengah menyusun sebuah Surat Permohonan Khusus yang ditujukan kepada Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Dalam surat ini kami akan sertakan data pendukung, seperti jumlah lulusan SMP tiap tahun, keterbatasan sarana pendidikan di wilayah ini, serta perbandingan dengan kecamatan sekitar, seperti Cilengkrang atau Ujungberung yang sudah memiliki sekolah negeri,” terang Agus.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa surat tersebut juga akan memuat permintaan klarifikasi dan tindak lanjut atas informasi rencana anggaran pembangunan yang pernah disampaikan DPRD, namun belum ada realisasinya hingga kini.
Sementara itu, Koordinator Umum Aktivis Anak Bangsa, Adhie Wahyudi, menyatakan sikap kerasnya atas lambannya perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan pendidikan dasar masyarakat Cimenyan. Pihaknya bahkan telah mengirimkan Surat Pengajuan Khusus langsung kepada Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Ini bukan sekadar keluhan biasa. Ini bentuk kekecewaan yang sudah membusuk selama puluhan tahun!” tegas Adhie.
Dalam pernyataannya, ia menyindir tajam birokrasi pendidikan yang dianggap pilih kasih dan penuh kepentingan politis.
> “Kalau soal proyek mercusuar, pemerintah bisa cepat. Tapi kenapa untuk bangun sekolah negeri di Cimenyan yang jelas-jelas dibutuhkan ribuan anak, malah dicuekin? Ini bukan keterlambatan, ini pengabaian sistemik! Jangan jadikan anak-anak kami korban diskriminasi kebijakan!”
Adhie menegaskan bahwa pihaknya tak segan membuka jalur pengawasan publik yang lebih luas, termasuk membawa isu ini ke Ombudsman RI dan Komisi Nasional Perlindungan Anak, jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi.
> “Jika negara hadir hanya di tempat-tempat strategis yang menguntungkan secara politik, maka kita pantas bertanya: negara ini milik siapa sebenarnya? Anak-anak Cimenyan juga punya hak untuk bermimpi, dan mimpi itu dimulai dari bangku sekolah, bukan dari janji kosong para pejabat,” pungkasnya.
Warga berharap, langkah ini menjadi titik awal bagi pemerintah provinsi untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat Cimenyan, khususnya di bidang pendidikan. Pemerataan infrastruktur pendidikan, menurut mereka, seharusnya bukan sekadar wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. (Red)
