Polemik Tiket Masuk Wisata Pangandaran, Agus Chepy: DPRD Jangan Jadi ‘Pajangan’ Politik, Segera Bentuk Pansus!
Jayantara-News.com, Pangandaran
Kasus dugaan penyimpangan tiket masuk wisata Pangandaran pernah berhembus kencang, disentuh Kepolisian dan Inspektorat. Namun kini, gaungnya seakan menghilang, tenggelam seperti buih yang larut dan lenyap di peluk pantai timur.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Pangandaran dinilai hanya memberikan pernyataan tanpa langkah konkret. Tidak terlihat adanya upaya investigasi mendalam atau dorongan kuat untuk mengungkap kebenaran di balik kasus yang dinilai mengandung banyak kejanggalan ini.
Menanggapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik, Agus Chepy Kurniadi, memberikan kritik keras. Ia mendesak DPRD Pangandaran untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) agar kasus ini dapat dituntaskan secara terbuka dan transparan.
> “Jangan hanya diam dan jadi penonton. DPRD seharusnya peka terhadap persoalan publik yang mencurigakan seperti ini. Pembentukan Pansus adalah langkah nyata dan strategis untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Agus Chepy.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari sektor pariwisata, sangat penting untuk menghindari penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik.
Agus Chepy juga menyoroti peran penting DPRD sebagai lembaga pengawas. Ia menilai, jika DPRD hanya pasif dan tidak mengambil langkah investigatif, maka publik berhak curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atau bahkan upaya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
> “Kalau hanya berkoar di media tanpa ada tindak lanjut, itu bukan fungsi pengawasan. Fungsi legislatif adalah kontrol dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, termasuk dalam hal ini Dinas Pariwisata maupun pihak ketiga pengelola tiket,” ujar Agus Chepy Kurniadi, yang juga merupakan Pimpinan Umum Media Online Jayantara-News.com dan Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) wilayah Jawa Barat itu.
Menurutnya, pembentukan Pansus merupakan sarana konstitusional dan sah untuk membuka kembali tabir kasus ini. Hal ini sekaligus dapat menjawab keresahan masyarakat yang selama ini merasa tidak mendapat penjelasan utuh terkait polemik tiket wisata yang sempat ramai diberitakan beberapa waktu lalu.
“Pansus itu bukan sekadar forum diskusi, melainkan alat resmi DPRD untuk menyelidiki persoalan publik secara menyeluruh. Dengan membentuk Pansus, DPRD bisa memanggil dinas terkait, memeriksa dokumen, dan mengungkap dugaan pelanggaran secara transparan. Inilah bukti nyata bahwa legislatif tidak tinggal diam,” tegas Agus Chepy Kurniadi. (Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: jayantaraperkasa@gmail.com Terima kasih
