PPW Soroti Program Makan Bergizi Gratis Rp50 Triliun: Tren Positif, tapi Masih Ada Potensi Kebocoran
Jayantara-News.com, Bandung
Public Policy Watch (PPW) merilis hasil pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Program unggulan pemerintah yang digadang-gadang memiliki alokasi anggaran hingga Rp50 triliun jika berjalan penuh ini, diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan gizi anak sekaligus penggerak ekonomi lokal. Namun, efektivitas penggunaan anggaran perlu terus diawasi agar benar-benar tepat sasaran.
Berdasarkan analisis awal PPW terhadap 4.000 dapur MBG yang telah terbentuk, sebagian dapur tercatat belum berjalan optimal. Dari hasil pengawasan, 92 persen dapur sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sementara 8 persen lainnya masih membutuhkan perbaikan fasilitas. Distribusi makanan dilaporkan tepat waktu pada 87 persen dapur, meski ditemukan indikasi keterlambatan di wilayah terpencil. Dari sisi kepuasan penerima manfaat, 80 persen responden menyatakan puas dengan menu yang disajikan (skor ≥80/100), meski tetap ada kritik mengenai variasi makanan. Selain itu, 63 persen bahan pangan terbukti melibatkan rantai pasok lokal yang ikut mendorong perekonomian daerah.
Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terlatih serta lemahnya sistem digitalisasi pelaporan. Dengan alokasi anggaran jumbo mencapai Rp50 triliun, PPW menilai masih terdapat potensi kebocoran akibat tata kelola yang belum sepenuhnya tertib, serta minimnya pengawasan partisipatif masyarakat. Kondisi ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran.
Di sisi lain, dampak jangka panjang program terhadap perbaikan status gizi anak belum dapat diukur secara komprehensif, karena data pemantauan yang tersedia masih terbatas.
Tujuan utama dari pengawasan yang dilakukan PPW adalah memastikan pelaksanaan MBG sesuai standar gizi dan keamanan pangan, menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperkuat ekosistem pangan lokal dengan melibatkan UMKM. Selain itu, PPW mendorong adanya sistem pelaporan yang transparan dan berbasis digital, serta audit independen berkala agar setiap tahapan program dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan, S.H., menyampaikan:
> “Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan pada 4.000 dapur MBG menunjukkan tren positif, tetapi juga membuka ruang kritik. Jika tidak ada perbaikan signifikan pada sistem pelaporan, kualitas SDM, dan transparansi, maka ada risiko program ini hanya menjadi proyek besar tanpa dampak maksimal bagi anak bangsa.”
PPW menegaskan, pengawasan MBG tidak boleh berhenti pada laporan internal. Diperlukan penguatan audit independen dengan publikasi rutin, sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif. Partisipasi publik juga harus diperluas dalam proses monitoring dapur dan distribusi, sebab tanpa keterlibatan warga, potensi penyimpangan sulit terdeteksi.
Selain itu, integrasi sistem digital yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar alur logistik dan penggunaan anggaran dapat dipantau terbuka. Tak kalah penting, peningkatan kapasitas SDM di dapur melalui pelatihan standar gizi dan keamanan pangan harus terus dilakukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar proyek berskala besar yang menghabiskan anggaran.
PPW berkomitmen untuk terus mengawal jalannya Program MBG, agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang nyata, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Adhipati)
