Ketua PPWI Jabar ‘Agus Chepy Kurniadi’ Menyorot: Indonesia sedang Tidak Baik-baik Saja
JAYANTARA NEWS, Jabar
Banyak orang merasa kecewa ketika melihat pemimpin mereka tidak memenuhi harapan atau menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi negara. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan bisa timbul karena berbagai faktor, seperti kebijakan yang dianggap tidak memihak rakyat, korupsi, atau ketidakmampuan menangani masalah besar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
– Situasi Ekonomi yang Semrawut –
Situasi ekonomi yang semrawut bisa muncul dari berbagai faktor, seperti kebijakan yang tidak efektif, inflasi tinggi, pengangguran, korupsi, atau kurangnya investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga menghadapi tantangan global seperti pandemi, ketidakpastian ekonomi dunia, dan perubahan iklim yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
– Angka Kriminal Tinggi Karena Faktor Pengangguran –
Tingginya angka kriminal yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran memang menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika banyak orang kehilangan sumber penghasilan, tekanan ekonomi sering kali mendorong sebagian individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya bertahan hidup. Pengangguran yang tinggi juga bisa memicu rasa frustrasi sosial dan mengurangi stabilitas masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah biasanya perlu berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta kebijakan sosial yang mendukung mereka yang terdampak pengangguran.
– Faktor Pendidikan yang Buruk –
Pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang berkontribusi pada kondisi yang dianggap buruk oleh banyak orang. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi buruknya pendidikan di Indonesia antara lain:
1. Kualitas Guru:
Banyak guru di Indonesia yang kurang mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang memadai, sehingga berdampak pada kualitas pengajaran. Kualitas guru yang rendah dapat mengurangi efektivitas proses belajar-mengajar.
2. Kurangnya Akses Pendidikan di Daerah Terpencil:
Di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih sangat terbatas. Hal ini mencakup keterbatasan infrastruktur, kurangnya sekolah, serta tenaga pengajar yang berkualitas.
3. Ketimpangan Infrastruktur: Banyak sekolah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas memadai, seperti bangunan sekolah yang rusak, kurangnya sarana belajar, dan keterbatasan teknologi yang membuat proses pembelajaran tidak optimal.
4. Kurikulum yang Tidak Relevan: Kurikulum pendidikan seringkali tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak siap bersaing di pasar tenaga kerja.
5. Minimnya Dana untuk Pendidikan:
Meskipun ada alokasi dana untuk pendidikan, seringkali dana ini tidak disalurkan secara efektif atau terjadi penyimpangan. Korupsi atau administrasi yang buruk bisa menyebabkan dana tidak sampai ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.
6. Tingginya Angka Putus Sekolah: Masih banyak anak di Indonesia yang terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi keluarga, budaya, atau keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan.
Kombinasi dari faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia dan berkontribusi pada masalah-masalah sosial lain, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan kriminalitas.
– Bobroknya Sistem Hukum di Indonesia –
Hukum yang dianggap bobrok atau tidak berfungsi dengan baik dapat menjadi salah satu penyebab ketidakadilan dan ketidakstabilan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Ada beberapa faktor yang sering disebut sebagai penyebab bobroknya sistem hukum di Indonesia:
1. Korupsi dalam Penegakan Hukum:
Salah satu masalah terbesar dalam sistem hukum di Indonesia adalah maraknya korupsi. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim seringkali disuap, sehingga keputusan yang diambil tidak berdasarkan hukum yang berlaku, melainkan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Ketidakadilan dalam Proses Hukum: Hukum sering kali berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh. Orang kaya atau berkuasa seringkali mendapat perlakuan istimewa, sementara rakyat kecil sulit mendapatkan keadilan yang sebenarnya.
3. Lemahnya Penegakan Hukum: Meski ada aturan dan undang-undang yang jelas, pelaksanaannya sering kali lemah. Banyak pelanggaran hukum yang tidak ditindak tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum tidak berjalan secara efektif.
4. Lambatnya Proses Hukum: Proses pengadilan di Indonesia seringkali berjalan sangat lambat. Kasus-kasus bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, menyebabkan penundaan keadilan bagi banyak orang.
5. Kriminalisasi terhadap Aktivis atau Kelompok Rentan:
Dalam beberapa kasus, hukum digunakan sebagai alat untuk menekan aktivis atau kelompok tertentu yang dianggap menentang pemerintah atau penguasa. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.
6. Ketidaksinkronan Aturan dan Kebijakan:
Banyak aturan atau undang-undang yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lainnya, menyebabkan kebingungan dan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
7. Minimnya Reformasi Hukum: Meski sudah banyak desakan untuk melakukan reformasi dalam sistem hukum, perubahan yang dilakukan seringkali tidak menyentuh akar permasalahan, seperti perbaikan pada transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas penegak hukum.
Bobroknya sistem hukum ini tidak hanya berdampak pada rasa keadilan di masyarakat, tetapi juga bisa mempengaruhi kepercayaan investor, stabilitas sosial, dan perkembangan ekonomi negara.
Pertanyaannya; langkah apa yang diambil oleh pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan kriminalitas? Lantas, faktor apa yang paling mendesak untuk diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia? Juga, reformasi hukum seperti apa yang perlu segera dilakukan di Indonesia agar sistem hukum lebih adil dan efektif?
Jawabannya; yang jelas bukan tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Untuk menekan angka pengangguran, mengurangi kriminalitas, memperbaiki pendidikan, dan mereformasi hukum di Indonesia, pemerintah perlu mengambil berbagai langkah strategis. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan di masing-masing bidang:
1. Langkah Pemerintah untuk Menekan Pengangguran dan Kriminalitas
– Mendorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja: Pemerintah harus mempercepat investasi, baik dalam sektor publik maupun swasta, untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Ini bisa melalui insentif pajak, kemudahan berbisnis, atau deregulasi untuk sektor-sektor penting.
– Program Pelatihan Keterampilan (Vokasi): Pemerintah harus meningkatkan akses ke program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi perubahan di pasar kerja. Khususnya bagi tenaga kerja muda dan mereka yang terdampak PHK.
– Pengembangan UMKM: Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberi dukungan finansial, pelatihan, dan infrastruktur akan membantu menciptakan lapangan kerja baru. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
– Reformasi di Sektor Pendidikan: Mengaitkan pendidikan dengan pasar kerja sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bekerja. Ini termasuk mengembangkan kurikulum yang menitikberatkan pada kemampuan teknis dan kewirausahaan.
– Penguatan Hukum dan Penegakan Sanksi: Untuk mengurangi kriminalitas, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dengan hukuman yang konsisten dan efektif, serta memerangi faktor-faktor penyebab kriminalitas seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan.
2. Faktor yang Paling Mendesak untuk Diperbaiki dalam Sistem Pendidikan Indonesia
– Peningkatan Kualitas Guru: Guru perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan dan kurikulum pendidikan untuk guru harus relevan dengan tantangan zaman. Selain itu, insentif bagi guru di daerah terpencil harus diperbaiki.
– Akses Pendidikan yang Merata: Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil memiliki akses yang setara dengan anak-anak di kota, baik dari segi fasilitas, kurikulum, maupun tenaga pendidik.
-Relevansi Kurikulum: Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21, seperti teknologi digital, kecakapan beradaptasi, kemampuan berpikir kritis, serta kewirausahaan. Hal ini akan membuat lulusan lebih siap memasuki dunia kerja.
– Infrastruktur Pendidikan: Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan fasilitas. Pemerintah harus memastikan infrastruktur pendidikan yang layak, seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses internet.
– Pendidikan Karakter dan Moral: Selain akademik, pendidikan karakter harus menjadi bagian penting agar siswa memiliki etika yang kuat, yang dapat berdampak pada pengurangan tingkat kriminalitas di masa mendatang.
3. Reformasi Hukum yang Perlu Segera Dilakukan di Indonesia
– Pemberantasan Korupsi di Sistem Hukum: Korupsi dalam lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus diberantas dengan serius. Ini termasuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membangun sistem yang lebih transparan.
– Independensi Peradilan: Sistem peradilan harus benar-benar independen dari tekanan politik dan ekonomi, sehingga penegakan hukum bisa berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.
– Akselerasi Proses Hukum: Pemerintah harus memastikan sistem peradilan yang cepat dan efisien. Pengadilan yang lambat dapat menghambat keadilan bagi banyak orang. Teknologi digital juga bisa diintegrasikan untuk mempercepat proses administrasi hukum.
– Perbaikan Akses terhadap Keadilan bagi Semua Warga: Orang-orang dari golongan masyarakat miskin dan rentan harus memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Pemerintah perlu memperluas bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu.
– Pembaruan Aturan Hukum dan Harmonisasi: Banyak undang-undang yang tumpang tindih atau tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pemerintah harus melakukan penyelarasan dan modernisasi aturan hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.
– Penguatan Pengawasan terhadap Aparat Penegak Hukum: Pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bisa ada perubahan signifikan dalam menekan pengangguran, mengurangi kriminalitas, memperbaiki pendidikan, dan membangun sistem hukum yang lebih adil serta efektif di Indonesia. (Red)
