KDM Siap Gelar Makan Malam dan Fasilitasi Transportasi, Jika Dadang Kosasih Terbukti Tak Terlibat Pemotongan Kompensasi
Jayantara-News.com, Bandung
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapannya menggelar acara makan malam di Gedung Pakuan, Bandung, pada 12 April 2025 mendatang. Acara ini akan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, lengkap dengan penyediaan tujuh unit bus sebagai fasilitas transportasi bagi para petugas.
Namun, Dedi menyampaikan bahwa kegiatan ini akan digelar jika Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, terbukti tidak terlibat dalam dugaan pemotongan uang kompensasi Lebaran untuk sopir angkot.
“Untuk membersihkan nama baik Dishub Provinsi dan Kabupaten, saya sudah komunikasi dengan Kapolres agar dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan). Kalau memang tidak ada pungutan, kita rayakan bersama. Saya siapkan makan malam dan 7 bus untuk antar jemput,” kata Dedi, seperti dikutip dari kanal YouTube resminya, Minggu (6/4/2025).
Isu yang beredar menyebutkan adanya pemotongan uang kompensasi sebesar Rp 200.000 dari total Rp 1 juta yang diberikan Pemprov Jabar kepada sopir angkot selama larangan operasi saat arus mudik.
Dadang Kosasih membantah tudingan bahwa pemotongan dilakukan oleh pihak Dishub. Ia menyebut, informasi tersebut berasal dari salah satu sopir yang masih beroperasi, dan setelah ditelusuri, pemotongan dilakukan oleh kelompok KKSU (Kelompok Kerja Sub Unit), bukan oleh Dishub.
“Awalnya saya tindak sopir yang masih beroperasi, lalu dia mengaku dipungut Rp 200 ribu oleh KKSU, bukan Dishub. Saya langsung koordinasi dengan Organda dan Dishub Provinsi untuk mediasi,” jelas Dadang.
Namun, pernyataan sopir angkot bernama Emen dalam video yang diunggah oleh Gubernur Dedi menyebut adanya pemotongan oleh Dishub Bogor, yang membuat situasi semakin ramai.
Dedi pun menegaskan bahwa kebenaran hanya bisa dibuktikan melalui pemeriksaan formal. “Kalau memang clear and clean, kita rayakan. Tapi harus ada BAP dulu di polres agar semua terang,” tegasnya.
Dadang juga mengatakan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pungutan tersebut. Ia menyebut bahwa awalnya para sopir memberikan uang secara sukarela kepada KKSU, namun kemudian berkembang menjadi isu pemotongan sepihak.
“Ini hanya soal komunikasi yang simpang siur antara sopir, KKSU, Organda, dan Dishub. Tapi kami sudah sepakat bahwa informasi yang sempat beredar itu tidak benar,” tutup Dadang. (Goes)
