Ketua Komisi IV DPRD Cimahi Tangani 2 Isu Genting: Laporan Kasus DBD & Bencana Tanah Bergerak di Cibabat
Jayantara-News.com, Cimahi
Awal pekan ini, Komisi IV DPRD Kota Cimahi menerima dua laporan penting terkait persoalan kesehatan masyarakat dan bencana alam yang berpotensi memburuk. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh anggota Komisi IV, Ike Hikmawati.
Laporan pertama berasal dari warga RT 04 RW 16, Kelurahan Setiamanah, terkait kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Menanggapi laporan tersebut, Komisi IV segera berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Padasuka dan Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Penyelidikan Epidemiologi (PE) telah dilakukan sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan fogging. Masyarakat pun diimbau untuk terus melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin setiap hari Jumat.
Laporan kedua menyangkut peristiwa tanah bergerak yang mengakibatkan robohnya rumah warga di Jl. Cihanjuang, Gang Ikras 2, RT 04 RW 19, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Kejadian ini terjadi pada Selasa pagi, 8 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.
Menurut laporan Posdalops Kelurahan Cibabat, pergerakan tanah sudah terjadi sejak dua hari sebelumnya dan menyebabkan retakan pada dinding dan lantai rumah warga. Hingga kini, 10 rumah terdampak langsung dengan total 13 Kepala Keluarga (KK) atau 35 jiwa. Enam rumah lainnya berada dalam kondisi terancam, sementara sebagian jalan lingkungan dilaporkan mulai amblas.
Pemerintah setempat telah melakukan monitoring dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk ketua RT/RW, kelurahan, dan seksi sarana-prasarana. Kebutuhan mendesak di lokasi antara lain makanan siap saji dan air mineral, mengingat potensi pergerakan tanah susulan masih cukup tinggi.
Ketua Komisi IV DPRD Cimahi segera menjalin koordinasi dengan BPBD, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan instansi teknis lainnya. BPBD menyatakan bahwa langkah tanggap darurat telah dilakukan sejak Minggu, 6 April, dan bantuan logistik telah disalurkan.
Komisi IV juga berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mempercepat proses relokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. TAPD menegaskan bahwa penanganan bencana akan dikoordinasikan secara terpadu bersama BPBD, Dinas Sosial, dan OPD lainnya.
Sekretaris Daerah juga menyatakan bahwa Pemkot Cimahi telah mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kajian teknis atas penyebab dan potensi pergerakan tanah lebih lanjut.
Sementara itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Sopian Syekh, telah turun langsung ke lokasi bencana. Komisi III DPRD dijadwalkan akan meninjau lokasi terdampak pada Rabu, 9 April 2025. Saat ini, kawasan terdampak telah dipasangi garis polisi untuk menjamin keselamatan warga dan mencegah risiko lanjutan. (Nuka)
