Pemda Pangandaran Geram: Proyek Rp80 Miliar BBWS Citanduy Dinilai Ancam Infrastruktur Vital!
Jayantara-News.com, Pangandaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran akhirnya angkat suara dan bereaksi keras atas pembangunan muara baru Proyek Breakwater senilai Rp80 miliar, yang digagas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Proyek yang sebelumnya menuai kecaman dari Forum Masyarakat Pesisir kini juga menuai sorotan tajam dari jajaran pemerintah dan legislatif daerah.
Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, bersama para kepala dinas serta sejumlah anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jumat (30/5), turun langsung meninjau lokasi proyek di kawasan Karangtirta. Dalam kunjungan tersebut, Pemda menyoroti potensi kerusakan terhadap Jembatan Wiradinata, salah satu infrastruktur strategis yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp30 miliar.
Jembatan Terancam, Pemda Meradang
“Jembatan ini dibangun dengan susah payah, menelan anggaran besar, dan kini justru terancam oleh proyek BBWS yang perencanaannya dianggap kurang kajian yang memadai,” ujar Kabid PSDA Dinas PUTRPRKP Pangandaran, Indra kepada media saat meninjau di lokasi pekerjaan.
Pemda menilai pembangunan muara baru berisiko menggerus fondasi jembatan akibat arus laut yang tak terkendali, sebagaimana dikhawatirkan juga oleh masyarakat. Ini disebut sebagai contoh buruk dari proyek pusat yang tak sinkron dengan kondisi lokal.
Desak Rapat Segera: BBWS, Kontraktor, dan Masyarakat akan Dipanggil
Menanggapi kegelisahan warga dan ancaman terhadap infrastruktur vital, Pemerintah Daerah berjanji akan segera memanggil pihak kontraktor dan BBWS Citanduy untuk duduk bersama dalam forum terbuka bersama Forum Masyarakat Pesisir.
“Kami tidak akan diam. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan lingkungan pesisir. Semua pihak harus dilibatkan dalam proses ini,” tegas salah satu perwakilan dari pihak Pemda.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Kemarahan Pemda sekaligus memperkuat desakan publik agar proyek dihentikan sementara sebelum dikaji ulang secara komprehensif. Kritik terhadap BBWS juga menguat terkait buruknya komunikasi publik, serta ketiadaan sosialisasi dengan forum pegiat lingkungan dan legislatif sebelum proyek dimulai.
Kini tekanan tidak hanya datang dari masyarakat pesisir, tetapi juga dari lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Proyek yang digadang-gadang bakal bermanfaat, justru dinilai sebagai ancaman lingkungan, pertanian, dan infrastruktur.
Jayantara-News.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Kontraktor Proyek. namun sangat disayangkan, Omas selaku Konsultan Supervisi/Pengawas, tidak bisa menjelaskan secara rinci, dirinya menyebut bukan ranahnya.
Namun, sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Jayantara-News.com selalu membuka ruang bagi pihak BBWS, Konsultan Perencana, Kontraktor, untuk memberikan hak jawab dan klarifikasinya.
Catatan Redaksi:
Dengan dua poros: masyarakat sipil dan pemerintah daerah, sama-sama menolak proyek ini dalam bentuknya yang sekarang, BBWS Citanduy menghadapi krisis legitimasi yang serius. Tanpa transparansi, partisipasi masyarakat, dan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, proyek ini berisiko menjadi contoh kegagalan tata kelola pembangunan berbasis wilayah. (Nana JN)
