Kabid Kelautan Papua Barat Daya Diduga Lecehkan Wartawati, Wilson Lalengke Geram: “Otaknya di Selangkangan! Copot Sekarang Juga!”
Jayantara-News.com, Jakarta
Dunia jurnalistik kembali tercoreng oleh kelakuan bejat seorang pejabat daerah. Seorang wartawati di Kota Sorong, Papua Barat Daya, berinisial LY, mengaku menjadi korban pelecehan oleh SK, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya. Kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Polres Kota Sorong.
Menurut pengakuan LY, SK berulang kali mengajaknya ke hotel untuk melakukan tindakan asusila. Sebagai seorang wanita muslimah yang taat dan berhijab, LY dengan tegas menolak ajakan bejat tersebut. Namun, SK terus menunjukkan perilaku yang melecehkan, yang akhirnya memicu keberanian LY untuk melaporkannya ke pihak berwajib.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengecam keras perilaku tak senonoh tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebut SK sebagai sosok tidak bermoral yang tidak layak menjabat sebagai ASN, apalagi sebagai pejabat publik.
“Ini memalukan! ASN itu dipilih melalui seleksi ketat, termasuk soal moralitas. Tapi kalau kelakuannya seperti binatang, lebih baik mundur! Saya tidak ikhlas pajak rakyat digunakan untuk menggaji pejabat cabul seperti SK,” tegas Wilson Lalengke, alumni Lemhannas RI (PPRA-48) tahun 2012.
Lebih lanjut, Lalengke menyebut bahwa tindakan SK bukan hanya aib pribadi, tetapi telah mencoreng nama baik institusi dan melecehkan martabat profesi wartawan perempuan. Ia meminta agar Gubernur Papua Barat Daya segera mencopot SK dan menggantikannya dengan pejabat yang lebih berintegritas.
> “Gubernur jangan tutup mata! Kalau tidak segera ambil tindakan, berarti Anda turut membiarkan predator seksual berkeliaran dalam birokrasi Anda sendiri,” ujar Lalengke lantang.
Kepada pihak Kepolisian, khususnya Kapolres Kota Sorong, Wilson mendesak agar laporan LY tidak mandek dan segera ditindaklanjuti secara serius. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan persoalan sepele, melainkan bentuk kejahatan moral yang harus dihukum tegas.
> “Saya harap Kapolres membaca pernyataan ini. Jangan biarkan laporan wartawati LY tenggelam begitu saja. Proses dan hukum pelaku tanpa pandang jabatan! Negara ini butuh ketegasan terhadap pejabat cabul, bukan perlindungan untuk tikus-tikus mesum berseragam ASN!” katanya.
Wilson Lalengke juga mengingatkan masyarakat bahwa kasus semacam ini hanyalah puncak gunung es dari realita kelam yang sering dialami wartawati. Berdasarkan riset salah satu media nasional, sekitar 86 persen jurnalis perempuan pernah mengalami pelecehan, sebagian besar dilakukan oleh narasumber lelaki, terutama dari kalangan pejabat.
> “Ini bukan kasus tunggal. Budaya patriarki yang menyuburkan ketundukan jurnalis demi konten telah menjadi lahan subur bagi predator birokrasi. Saatnya publik dan institusi pers melawan!”
PPWI berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Tidak ada tempat bagi pejabat cabul dalam birokrasi negara! (Red/Tim)
