KBB Mantapkan Langkah Kemandirian Fiskal: KUA-PPAS 2025 Disepakati, Optimisme dan Tantangan Mengemuka
Jayantara-News.com, Bandung Barat
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD KBB, Kamis (31/7/2025). Kesepakatan ini menjadi tonggak awal arah kebijakan fiskal yang mengedepankan efisiensi, keberpihakan sosial, dan kemandirian keuangan daerah.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
> “Setiap rupiah yang direncanakan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Manfaatnya harus dirasakan secara merata hingga ke akar rumput,” tegas Jeje.
Ia juga menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS ini disusun dengan merujuk pada sejumlah regulasi strategis, termasuk Permendagri No. 15 Tahun 2024 dan Instruksi Presiden terkait ketahanan pangan, serta mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi lokal yang berkembang.
Jeje turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi, serta memperkuat sinergi antar-dinas seperti perhubungan, perdagangan, dan pariwisata guna mengantisipasi potensi defisit anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi K. menekankan bahwa penyusunan anggaran ini harus berpijak pada semangat kemandirian fiskal. Meskipun tren PAD menunjukkan peningkatan, Mahdi mengakui bahwa target ambisius Rp1 triliun pada 2026 menghadapi sejumlah tantangan—termasuk belum tuntasnya legalitas sektor pariwisata dan belum maksimalnya kontribusi kawasan komersial seperti Kota Baru Parahyangan.
> “Kami tidak menghambat investasi. Justru kami mendorong legalitas dan keteraturan agar iklim usaha tumbuh sehat. Pelaku tambang dan pengelola kawasan harus patuh pada regulasi, dan kami siap mempermudah prosesnya,” jelas Mahdi.
Dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, Mahdi menyatakan optimisme bahwa KBB sedang berada di jalur yang benar. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman inflasi, kebutuhan belanja yang meningkat, dan kompleksitas pembangunan tetap membutuhkan pengelolaan anggaran yang adaptif, disiplin, dan transparan.
Kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif ini menjadi sinyal kuat bahwa Bandung Barat tengah menyiapkan lompatan fiskal yang lebih progresif dan berdampak langsung pada pembangunan daerah. Sebagaimana ditutup oleh Bupati Jeje:
> “Semoga kesepakatan ini bukan sekadar angka dan dokumen, melainkan menjadi sumber keberkahan dan kebermanfaatan nyata bagi seluruh masyarakat Bandung Barat.” (Nuka)
