Ketika Sang Dewan Tak Lagi Bersuara Nyaring, Bak Ditelan Riuh Ombak Pangandaran
Oleh: Agus Chepy Kurniadi
Jayantara-News.com, Pangandaran
Di tengah sorotan publik terhadap dugaan korupsi tiket pintu masuk wisata Pantai Pangandaran dan indikasi bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, justru memilih bungkam.
Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan) mendesak sejumlah pimpinan partai politik di daerah agar mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun hingga kini, langkah konkret DPRD belum juga terlihat.
Masyarakat menilai para wakil rakyat hanya lantang ketika membahas isu di ruang rapat, tetapi kehilangan keberanian saat harus bersuara di hadapan publik.
“Ini bukan sekadar soal dugaan korupsi, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan,” ujar seorang tokoh masyarakat Pangandaran.
Fokus Mapan menegaskan, bahwa DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan destinasi wisata andalan daerah. Terlebih, Pantai Pangandaran merupakan salah satu sumber pemasukan penting bagi PAD yang seharusnya dikelola dengan jujur dan terbuka.
Hingga berita ini dirilis, DPRD Pangandaran belum mengumumkan sikap resmi terkait pembentukan Pansus. Publik pun masih menanti langkah tegas yang sejalan dengan janji wakil rakyat untuk mengawal kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak.
Rakyat Pangandaran kini menunggu, bukan sekadar janji atau pernyataan normatif, melainkan bukti nyata bahwa DPRD benar-benar berdiri di sisi mereka. Sebab, di mata publik, diam di tengah isu sebesar dugaan korupsi tiket wisata bukanlah pilihan aman, melainkan sikap yang berpotensi menggerus marwah lembaga perwakilan.
Pantai Pangandaran mungkin akan terus menyajikan debur ombak dan hamparan pasir putihnya, namun gelombang kekecewaan rakyat bisa saja jauh lebih besar, dan menghantam kapan saja.
Mungkinkah…?
