Soroti Lingkup KBB, Ketua PPWI Jabar: Jangan Biarkan Pelaku Korupsi Sembunyi di Balik Jabatan & Pengaruh Politiknya!!!
Jayantara-News.com, KBB
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, menyikapi sejumlah isu hangat yang sedang menjadi sorotan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang di antaranya mencakup masalah darurat sampah, mitigasi bencana, dan kasus korupsi.
Agus Chepy menyoroti, bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di wilayah tersebut mengalami overkapasitas hingga 1.000% karena besarnya volume sampah dari daerah sekitar, termasuk Kota Bandung yang sangat bergantung pada TPA ini. “Krisis ini diperparah oleh minimnya fasilitas pengolahan sampah di sumbernya, sehingga sampah terus menumpuk dan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan warga sekitar,” jelas Agus.
Pemerintah daerah telah merencanakan perluasan TPA Sarimukti dan pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka untuk mengatasi masalah ini, tetapi proyek tersebut diperkirakan baru akan selesai pada 2028. Menurut Agus, solusi yang ditawarkan saat ini belum cukup cepat atau memadai untuk mengatasi urgensi yang ada. “Harus ada langkah yang lebih konkret dan akseleratif dalam penanganan sampah. Tidak cukup hanya menunggu proyek yang baru akan rampung bertahun-tahun lagi,” ujarnya.
Selain masalah sampah, Agus juga menekankan pentingnya mitigasi bencana menjelang Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024. Beberapa wilayah, seperti Desa Cibedug dan Cibenda, kerap terdampak bencana tanah longsor, terutama saat musim hujan. Agus menilai ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi dan alokasi anggaran terkait penanganan bencana yang lebih berkelanjutan.
“Namun sayangnya, para calon bupati sejauh ini terlihat lebih fokus pada isu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Sementara mitigasi bencana belum menjadi prioritas utama,” kata Agus. “Padahal, penanganan yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan longsor,” tambahnya.
Agus Chepy juga menginstruksikan para anggotanya untuk lebih tanggap terhadap gejolak yang terjadi, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. “Laporkan setiap ketimpangan yang terjadi di lapangan. Jangan biarkan KBB diacak-acak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadinya yang berdampak pada kerugian masyarakat!” tegasnya.
Terkait dengan kasus korupsi yang turut mengemuka, Agus menegaskan, bahwa korupsi adalah salah satu penghambat utama dalam pembangunan dan pelayanan publik di KBB. Ia mendesak pihak berwenang untuk lebih serius dalam memberantas korupsi, termasuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran yang merugikan rakyat. “Jangan biarkan pelaku korupsi bersembunyi di balik jabatan atau pengaruh politiknya. Jika ada indikasi penyalahgunaan dana publik, masyarakat berhak tahu dan menuntut transparansi,” tutup Agus. (Red)
