Banyak Persoalan di Pangandaran, LAKRI Ajukan Permohonan Audiensi ke Pjs Bupati Benny Bachtiar
Jayantara-News.com, Pangandaran
Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan masyarakat dari pengaruh kepentingan pemodal serta politik praktis, LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia) Pangandaran menyatakan perlunya keterlibatan dalam pengawasan kebijakan dan program pembangunan demi kepentingan publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini, melalui Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) LAKRI Pangandaran, telah mengirimkan surat resmi kepada Pjs Bupati Pangandaran, Benny Bachtiar. Tujuan surat tersebut adalah untuk mengajukan silaturahmi dan audiensi terkait sejumlah kebijakan serta isu yang ingin disampaikan oleh LAKRI.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LAKRI Pangandaran, Apudin, saat ditemui di kediamannya di Padaherang pada Rabu, 20 November 2024. Menurut Apudin, audiensi ini diperlukan karena LAKRI Pangandaran menduga terdapat kebijakan dan temuan yang perlu diperjelas oleh pemerintah daerah. Selain itu, LAKRI juga menginginkan transparansi dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, baik pada tahun sebelumnya maupun yang sedang berjalan di 2024, di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pangandaran.
“Kami merasa perlu beraudiensi dengan pemangku kebijakan, terutama karena beberapa persoalan ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas,” ujar Apudin.
Apudin berharap surat permohonan audiensi tersebut dapat diterima dan ditanggapi oleh Pjs Bupati Pangandaran. Hasil dari pertemuan ini diharapkan memberikan jawaban yang memuaskan bagi LAKRI, karena nantinya mereka berencana untuk menyampaikan hasil audiensi kepada publik.
“Sebelumnya, surat ini sudah kami sampaikan melalui ajudan Pjs Bupati pada Senin, 18 November 2024. Namun, hingga hari ini, Rabu, kami belum menerima tanggapan apa pun, dan hal ini masih menjadi pertanyaan bagi kami,” tutupnya. (Red)
