Di Tengah Riuh Pilkada, Nama Institusi Kepolisian Kembali Tercoreng
Jayantara-News.com, Jawa Barat
Di tengah riuh persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, institusi kepolisian kembali menjadi sorotan. Insiden memilukan terjadi dengan tertembaknya seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, yang memicu protes luas dari masyarakat. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus yang mencoreng nama baik aparat penegak hukum.
Menurut keterangan saksi mata, kejadian itu berlangsung di tengah operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat di salah satu wilayah. Korban, seorang siswa berusia 17 tahun, dikabarkan tidak terlibat dalam aksi kriminal apa pun, namun menjadi korban dugaan kelalaian penggunaan senjata api oleh oknum polisi berinisial Aipda R.
Gelombang kecaman segera datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan aktivis hak asasi manusia (HAM). Mereka mendesak adanya transparansi dalam investigasi dan sanksi tegas terhadap pelaku jika terbukti bersalah. “Tragedi seperti ini semestinya tidak terjadi. Penggunaan senjata api oleh aparat harus sesuai prosedur yang ketat, terlebih jika melibatkan warga sipil, apalagi anak-anak,” tegas seorang aktivis HAM.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya tensi politik menjelang Pilkada. Harapan agar kepolisian menjadi penjaga netralitas dan stabilitas kini menghadapi ujian berat. Kejadian ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama dalam mengawal keamanan selama proses Pilkada.
Masyarakat mendesak pembentukan tim investigasi independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kasus ini. Jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan akan memicu ketegangan sosial yang lebih luas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah setempat menyampaikan, bahwa investigasi internal masih berlangsung. Ia berjanji akan menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik. “Kami akan bertindak tegas sesuai prosedur hukum jika ditemukan pelanggaran oleh anggota kami,” ungkapnya dalam pernyataan pers.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa profesionalisme dan kedisiplinan aparat penegak hukum adalah elemen utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Apalagi, dalam masa-masa krusial seperti Pilkada, aparat dituntut menjaga integritas serta mengedepankan keselamatan warga sipil.
Masyarakat berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi institusi kepolisian untuk memperketat pengawasan dan pelatihan anggotanya dalam penggunaan senjata api. Dengan demikian, insiden serupa tidak akan terulang di masa depan. (Red)