Cekik Leher & Buat Susah Rakyat, DPR Desak Polri Gratiskan Biaya SIM
Jayantara-News.com, Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menggratiskan biaya pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Desakan ini muncul sebagai respons atas keluhan masyarakat yang menganggap biaya pengurusan SIM terlalu tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Sejumlah anggota DPR menilai bahwa beban biaya ini tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. “Pemerintah seharusnya hadir untuk meringankan beban rakyat, bukan malah menambah tekanan dengan biaya yang mencekik leher,” ujar salah seorang anggota DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Polri.
Alasan Penggratisan SIM
1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
DPR menegaskan bahwa transportasi merupakan kebutuhan mendasar. SIM sebagai dokumen wajib bagi pengemudi kendaraan bermotor tidak seharusnya menjadi beban tambahan, khususnya bagi mereka yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk mencari nafkah.
2. Efisiensi dan Kemudahan Pelayanan
Selain mahalnya biaya, masyarakat juga kerap mengeluhkan proses birokrasi yang berbelit dalam pengurusan SIM. Dengan menggratiskan biaya, diharapkan Polri dapat menyederhanakan layanan administrasi dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.
3. Keadilan Sosial
Penggratisan SIM dinilai sebagai langkah mewujudkan keadilan sosial, khususnya bagi buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya. Saat ini, biaya penerbitan SIM yang mencapai ratusan ribu rupiah sering kali tidak terjangkau oleh kelompok tersebut.
Respons Polri
Pihak Polri menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi lebih lanjut terkait wacana ini. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa biaya pembuatan SIM digunakan untuk mendukung operasional dan pengelolaan sistem administrasi, termasuk pengadaan teknologi untuk memastikan keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan.
“Kami memahami keluhan masyarakat. Namun, jika biaya ditiadakan, perlu ada subsidi dari negara untuk menutupi biaya operasional,” ujar seorang perwakilan Polri.
Reaksi Masyarakat
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, menyambut baik wacana penggratisan SIM. Menurutnya, langkah ini akan sangat membantu masyarakat yang merasa biaya SIM selama ini terlalu membebani pendapatan mereka.
“Namun, masyarakat juga khawatir penggratisan ini dapat menurunkan kualitas pelayanan Polri jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan perencanaan yang matang,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa masyarakat berharap desakan DPR ini bukan sekadar wacana politik, tetapi benar-benar diwujudkan. “Kini, publik menunggu tindakan nyata dari pemerintah untuk menjawab persoalan ini. Apakah penggratisan SIM akan terwujud, ataukah hanya menjadi janji tanpa realisasi? Waktu yang akan menjawab,” pungkas Agus. (Red)
