Ketua PPWI Jabar Minta Media Awasi OJK: Hindari Penyelewengan Loloskan Proses Perizinan

Jayantara-News.com, Jawa Barat

“Pengawasan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk memastikan lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan dan regulasinya dengan benar, terutama dalam proses perizinan perusahaan jasa keuangan.” Demikian disampaikan Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, saat bincang-bincang dengan rekan seprofesinya pada Minggu (8/12/2024).

Agus memaparkan beberapa alasan utama pentingnya pengawasan ketat terhadap OJK, di antaranya:

1. Mencegah Penyelewengan

Pengawasan eksternal dapat mencegah potensi penyelewengan atau konflik kepentingan dalam proses perizinan perusahaan jasa keuangan.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya pengawasan, keputusan OJK terkait pelolosan perusahaan akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menghindari Risiko Sistemik

Pelolosan perusahaan yang tidak memenuhi standar dapat memicu risiko sistemik yang membahayakan stabilitas ekonomi nasional.

4. Perlindungan Konsumen

Proses seleksi yang ketat melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat praktik tidak sehat oleh perusahaan jasa keuangan.

5. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Pengawasan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia.

Agus juga menegaskan pentingnya audit berkala oleh lembaga independen untuk memastikan proses perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai Ketua LBHK-Wartawan Jabar, Agus menambahkan, bahwa DPR dan BPK memiliki peran strategis dalam pengawasan terhadap OJK. “DPR dan BPK harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas OJK,” ujarnya.

Selain itu, Agus menyarankan peningkatan sistem pelaporan atau whistleblowing untuk mendeteksi potensi pelanggaran di dalam tubuh OJK. “Penggunaan teknologi untuk memonitor proses perizinan secara real-time juga sangat diperlukan agar pengawasan lebih efektif,” tambahnya.

Pihak yang Berwenang Mengawasi OJK

OJK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, pengawasannya memerlukan keterlibatan beberapa pihak, antara lain:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Melalui Komisi XI, DPR mengawasi implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran OJK.

DPR dapat memanggil pejabat OJK untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan tertentu.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sebagai auditor negara, BPK memeriksa penggunaan anggaran OJK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. Presiden

Sebagai pihak yang langsung menerima laporan dari OJK, Presiden memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga ini.

4. Publik dan Media

Masyarakat dapat memberikan kritik, saran, atau melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang. “Mohon agar kawan-kawan media juga berperan sebagai kontrol sosial untuk mengungkap potensi penyimpangan!” tegasnya.

5. Dewan Audit Internal OJK

Internal OJK memiliki mekanisme audit untuk memastikan kinerja lembaga sesuai regulasi.

6. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sistem ini harus dikelola dengan baik untuk menerima laporan indikasi pelanggaran dari internal maupun eksternal.

Upaya Meningkatkan Pengawasan

1. Pembentukan Komite Pengawas Independen

Melibatkan akademisi, ekonom, dan ahli hukum untuk memantau kebijakan OJK secara objektif.

2. Penguatan Regulasi dan Sanksi

Regulasi pengawasan OJK perlu diperkuat, termasuk mekanisme pemberian sanksi jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan.

Dengan kolaborasi berbagai pihak tersebut, pengawasan terhadap OJK diharapkan dapat berjalan lebih efektif, menjaga kredibilitas lembaga, serta melindungi stabilitas sektor keuangan nasional. (red)