Menunggu Bupati Terpilih Dilantik, Posisi PLT Dianggap Rentan: Perlu Pengawasan Ketat!
Jayantara-News.com, Jabar
“Penjabat (PLT) Bupati dalam masa transisi sebelum pelantikan Bupati terpilih memiliki beberapa kerentanan yang sering menjadi perhatian,” ujar Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi PLT memerlukan pengawasan ketat agar proses transisi ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Beberapa faktor utama kerentanan PLT di masa transisi:
1. Terbatasnya Kewenangan Strategis
PLT hanya memiliki kewenangan administratif, sehingga keputusan strategis seperti pengelolaan anggaran besar, perombakan organisasi, atau kebijakan jangka panjang sulit dilakukan. Hal ini dapat menghambat keberlanjutan program prioritas di daerah.
2. Pengaruh Kepentingan Politik
Tekanan politik dari berbagai pihak seringkali menyasar PLT, baik dari kubu calon terpilih, oposisi, maupun pihak lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Keterbatasan Waktu
Masa jabatan PLT yang singkat menjadi kendala untuk menyelesaikan program kerja yang dirancang, terutama jika memerlukan koordinasi lintas sektor atau pelaksanaan teknis yang rumit.
4. Instabilitas Kebijakan
PLT mungkin merubah kebijakan kepala daerah sebelumnya, tetapi kebijakan ini rentan diubah kembali oleh Bupati definitif yang terpilih. Pergantian ini dapat memicu ketidakpastian dalam pemerintahan.
5. Kritik Publik dan Media
PLT sering menjadi sorotan publik dan media. Tuduhan kurang independen atau kurang efektif dalam menjalankan tugas dapat memengaruhi kredibilitasnya.
6. Masalah Penegakan Hukum dan Akuntabilitas
Godaan untuk menyalahgunakan kewenangan, terutama dalam pengelolaan anggaran, menjadi tantangan serius. Status sementara PLT terkadang membuat pengawasan lebih longgar dibanding kepala daerah definitif.
Agus Chepy menegaskan, situasi ini membutuhkan pengawasan yang intensif, baik dari DPRD, masyarakat, maupun lembaga pengawas lainnya. “Pengawasan ketat penting untuk memastikan bahwa transisi kepemimpinan berjalan lancar, transparan, dan tanpa penyimpangan yang merugikan masyarakat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada PLT, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten tetap berjalan optimal selama masa transisi.
Sementara itu, masyarakat juga diminta untuk proaktif mengawasi dan melaporkan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh PLT. Peran bersama ini diharapkan dapat menciptakan transisi kepemimpinan yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Red)
