Kabupaten Bandung Tanpa BNN, Ancaman Narkoba Kian Mengkhawatirkan
Jayantara-News.com, Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung hingga kini belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) sendiri. Selama ini, wilayah ini berada di bawah naungan BNN Kota Cimahi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Langkah awal pembentukan BNNK sebenarnya telah dilakukan. Pada 28 Juli 2021, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengukuhkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk memperjuangkan berdirinya BNNK Kabupaten Bandung. Hal ini dipandang mendesak mengingat luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang mencapai 3,6 juta jiwa. Dengan posisi strategis yang berbatasan dengan sejumlah daerah di Bandung Raya, Kabupaten Bandung menjadi wilayah yang sangat rawan peredaran narkotika.
Namun, hingga kini proses pembentukan BNNK masih menemui kendala. Pendirian lembaga ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Alhasil, penanganan kasus narkotika di Kabupaten Bandung masih dilakukan oleh BNN Kota Cimahi, yang juga memiliki tanggung jawab di wilayah lain.
Mengapa Kabupaten Bandung Rentan terhadap Narkoba?
Beberapa faktor mendukung tingginya tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Bandung:
1. Letak Strategis
Kabupaten Bandung menjadi jalur transit yang strategis bagi peredaran narkoba karena berbatasan dengan beberapa wilayah besar di Bandung Raya. Infrastruktur yang memadai semakin mempermudah pergerakan jaringan narkotika.
2. Populasi yang Padat
Dengan jumlah penduduk lebih dari 3,6 juta jiwa, Kabupaten Bandung menawarkan pasar besar bagi pengedar narkoba. Aktivitas sosial dan ekonomi yang dinamis turut membuka celah bagi peredaran narkoba.
3. Minimnya Penanganan Khusus
Ketiadaan BNNK membuat penanganan kasus narkoba kurang maksimal. Selama ini, BNN Kota Cimahi yang menangani kasus narkoba di Kabupaten Bandung memiliki keterbatasan sumber daya dan cakupan wilayah yang luas.
4. Rentan Jadi Target Operasi Jaringan Narkoba
Kabupaten Bandung sering disebut sebagai wilayah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi di Jawa Barat. Aksesibilitas yang mudah dan lemahnya pengawasan menjadi alasan utama.
Langkah Solutif yang Mendesak
1. Percepatan Pembentukan BNNK Kabupaten Bandung
Pembentukan BNNK harus menjadi prioritas untuk memberikan penanganan yang lebih fokus dan efektif terhadap peredaran narkoba.
2. Penguatan Kerja Sama Antar Instansi
Diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika.
3. Edukasi dan Kampanye Pencegahan
Program edukasi bahaya narkoba harus diperluas, terutama untuk generasi muda. Langkah ini penting untuk memutus rantai regenerasi pengguna narkoba di Kabupaten Bandung.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan Kabupaten Bandung tidak hanya memiliki sistem penanganan narkotika yang lebih baik, tetapi juga dapat melindungi warganya dari bahaya narkoba yang terus mengintai. (Red)
