MBG Pangandaran: Rizki Sebut Soal Pemasok dan Harga Harus ke Kasdim, Benarkah?
Jayantara-News.com, Pangandaran
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Program ini dinilai mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan generasi muda, dan mendorong kecerdasan anak-anak. Selain itu, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan rantai pasok bahan pangan lokal, transportasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Berita terkait, baca:
– Launching Program Makan Bergizi Gratis di Pangandaran: 3.009 Siswa dari 22 Sekolah Terima Manfaat Launching
– Program Makan Bergizi Gratis Diluncurkan Serentak di 26 Provinsi, Sasar Hingga 20 Juta Penerima di 2025 https://www.jayantara-news.com/program-makan-bergizi-gratis-
Program Makan Gratis Resmi Bergulir: Fokus Perbaikan Gizi Pelajar dan Ibu Hamil https://www.jayantara-news.com/program-makan-gratis-resmi-bergulir-
Sebagai bagian dari implementasi program, bahan makanan diperoleh dari petani, peternak, dan nelayan lokal, sehingga memberdayakan masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi Kabupaten Pangandaran.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Jayantara-News.com mendatangi Dapur Sehat Cijulang pada Selasa (7/1/25) untuk menggali lebih jauh terkait proses pasokan bahan baku dan operasional. Di sana, tim bertemu dengan Ima Halimatun Nisa, Kepala Dapur, Rizki Fajri Gunawan, Asisten Lapangan, dan Irmas, pengusaha yang berperan dalam permodalan.
Namun, komunikasi yang awalnya berjalan lancar berubah saat Rizki Fajri Gunawan menyatakan bahwa segala informasi terkait pasokan bahan baku dan harga hanya dapat diperoleh melalui Kasdim di Kodim 0625 Pangandaran. Rizki menginstruksikan media untuk langsung menghubungi Kasdim, yang disebut sebagai mitra operasional Dapur Sehat Cijulang.
“Kami tidak diberi wewenang untuk memberikan pernyataan terkait hal itu. Informasi lebih lanjut ada di Kodim,” ujar Rizki.
Meskipun program ini menjanjikan manfaat besar, pernyataan Rizki menimbulkan tanda tanya terkait mekanisme koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan program. Warga berharap agar pengelolaan program lebih terkoordinasi, sehingga tujuan utama program dapat tercapai tanpa kendala birokrasi atau miskomunikasi.
Diharapkan pula, keterlibatan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan keberlanjutan program ini sebagai langkah nyata mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang lebih sehat dan sejahtera. (Nana JN)
