Efisiensi Anggaran demi Program Makan Gratis: Korbankan Gaji DPR atau ada Pilihan Lain?
Jayantara-News.com, Jabar
Masyarakat semakin vokal dalam mengusulkan langkah-langkah konkret demi keberlanjutan Program Makan Gratis Bersama. Di antaranya, usulan untuk memotong anggaran perjalanan dinas, memperketat pengadaan barang/jasa, optimalisasi dana nonprioritas, hingga wacana pemotongan gaji anggota DPR.
Usulan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terkait prioritas alokasi anggaran negara. Namun, untuk memastikan program makan gratis tetap berjalan dengan baik, beberapa poin perlu dipertimbangkan:
1. Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Kinerja:
Pemotongan anggaran nonprioritas, seperti perjalanan dinas, hibah tidak mendesak, atau pengadaan barang yang tidak relevan, bisa menjadi solusi realistis tanpa memengaruhi kinerja fungsi pemerintahan.
2. Peningkatan Kolaborasi Sumber Dana:
Program ini dapat melibatkan kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, atau komunitas masyarakat untuk berbagi beban pendanaan. Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diarahkan untuk mendukung program makan gratis.
3. Pengurangan Kebocoran Anggaran:
Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat, terutama dalam pengawasan penggunaan anggaran. Pengadaan barang/jasa yang ketat dan efisien dapat mencegah pemborosan, sehingga anggaran yang ada cukup untuk kebutuhan prioritas.
4. Pajak Khusus untuk Kepentingan Sosial:
Mempertimbangkan kebijakan pajak tambahan bagi sektor-sektor tertentu, seperti pajak keuntungan berlebih di industri besar, untuk mendanai program sosial yang berdampak langsung bagi rakyat.
5. Inovasi Model Pendanaan:
Misalnya, program makan gratis dapat diintegrasikan dengan skema gotong royong melalui donasi masyarakat atau crowdfunding, di mana semua pihak dapat berkontribusi dalam bentuk uang, bahan makanan, atau dukungan logistik.
Solusi yang berorientasi pada efisiensi anggaran dan kolaborasi lintas sektor akan memastikan program ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Apakah langkah seperti pemotongan gaji DPR menjadi simbolis lebih penting daripada dampak nyata? Atau, adakah solusi lain yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk menjaga program makan gratis tetap langgeng? (Goes)
