Krisis Kepemimpinan di Pangandaran: Administrasi Lamban, atau Ada Permainan Politik?
Jayantara-News.com, Pangandaran
Terhambatnya pengisian jabatan dan banyaknya posisi kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran memunculkan tanda tanya besar: apakah ini murni persoalan administratif, atau ada kepentingan politik yang bermain? Hampir satu tahun berlalu, namun belum ada kepastian mengenai pengisian jabatan strategis yang kosong, membuat para ASN mengeluhkan ketiadaan pucuk pimpinan.
Baca juga: Pemkab Pangandaran Terhambat: Kekosongan Pejabat Ganggu Kinerja, ASN Minta Pelantikan Segera
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, menyoroti permasalahan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kekosongan jabatan ini berdampak serius terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
“Saat ini ada banyak jabatan yang belum terisi, baik di tingkat kepala dinas maupun camat di sejumlah wilayah Pangandaran. Kekosongan ini jelas menghambat jalannya roda pemerintahan dan mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya, pengisian jabatan ini menjadi prioritas, bukan dibiarkan berlarut-larut seolah-olah tidak ada urgensinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi kemungkinan adanya faktor non-teknis yang menghambat pengisian jabatan ini.
“Kalau memang ada kendala administratif, seharusnya segera diselesaikan. Tapi kalau ada kepentingan politik yang bermain, ini justru berbahaya. Jangan sampai ASN yang bekerja untuk masyarakat justru menjadi korban tarik-menarik kepentingan di lingkup birokrasi,” tambah Agus Chepy Kurniadi.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Pangandaran mengenai alasan keterlambatan pengisian jabatan tersebut. Publik pun menanti kejelasan, apakah ini sekadar masalah teknis atau ada faktor lain yang lebih besar yang memengaruhinya.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pangandaran. Mereka khawatir kekosongan jabatan ini akan berdampak pada kinerja dinas-dinas terkait, yang berpotensi mengganggu pelayanan publik dan implementasi program-program pemerintah daerah.
Para Kepala Dinas yang masih aktif, melalui perwakilan mereka, telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk segera memberikan rekomendasi pelantikan pejabat yang kosong.
“Kami berharap Menteri Dalam Negeri dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk mempercepat pelantikan para pejabat yang masih kosong, sehingga roda pemerintahan dapat kembali berjalan dengan efektif dan efisien,” ujar salah satu perwakilan Kepala Dinas yang enggan disebutkan namanya.
Warga dan ASN berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengisi posisi-posisi yang kosong, guna memastikan kelancaran pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Jika tidak, kebuntuan ini hanya akan memperburuk tata kelola pemerintahan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan optimal. (Nana JN)
