Kades di Subang Gelisah, Pengamat: Tak Perlu Takut Somasi, Jika Benar Jalankan Tupoksi
Jayantara-News.com, Jabar
Para kepala desa se-Kabupaten Subang menyatakan keresahan mereka terhadap tindakan sejumlah oknum wartawan dan LSM yang kerap melayangkan somasi serta pemberitaan negatif terkait pengelolaan dana desa. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk teror yang mengganggu kinerja pemerintahan desa.
Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalancagak, mengungkapkan bahwa banyak kepala desa di Subang menerima tuduhan atau teror berupa somasi dari oknum wartawan dan LSM yang menuduh adanya korupsi dalam pengelolaan dana desa (subang.pikiran-rakyat.com)
Baca juga:
Resah di Subang: Kepala Desa Jadi Sasaran Somasi dan Pemberitaan Buruk oleh Oknum LSM dan Wartawan
Para kepala desa mendesak Pemerintah Kabupaten Subang untuk segera melakukan evaluasi terhadap media dan LSM yang legalitasnya diragukan. Mereka memberikan tenggat waktu satu bulan untuk menindaklanjuti permintaan ini. Jika tidak ada tindakan konkret, para kepala desa mengancam akan menyerahkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN kepada pemerintah kabupaten dan menghentikan aktivitas kerja sebagai bentuk protes.
Indra Zainal Alim menegaskan bahwa kepala desa tidak perlu takut jika anggaran atau dana desa digunakan sesuai peruntukannya. (tiktok.com)
Namun, pengamat kebijakan publik Agus Chepy Kurniadi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai bahwa jika para kepala desa merasa telah mengelola dana desa dengan benar, maka mereka tidak perlu takut terhadap somasi maupun pemberitaan media. “Sebenarnya, jika memang mereka merasa benar dalam pengelolaan, tidak usah takut. Apalagi mengancam Pemkab untuk melakukan pengelolaan dan mogok kerja. Jadi, menurut saya, jalankan sesuai Tupoksi, jangan anti kritisi, Insya Allah aman dan nyaman,” ujarnya.
Pendapat Agus Chepy ini menyoroti bahwa ancaman mogok kerja bukanlah solusi, melainkan justru dapat memperkeruh keadaan. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kunci agar tidak ada celah bagi oknum tertentu untuk mencari kesalahan atau menekan kepala desa.
Situasi ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah desa dan sejumlah oknum media serta LSM yang dianggap meresahkan. Para kepala desa berharap dengan adanya evaluasi dan tindakan tegas dari pemerintah kabupaten, hubungan kerja yang harmonis dapat kembali terjalin demi kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, pandangan kritis dari pengamat menunjukkan bahwa solusi terbaik bukanlah mogok kerja, melainkan memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. (Cahyo)
