Cilodong Bahas Usulan Rp20 Miliar dalam Musrenbang, Pelatihan Digital Jadi Sorotan
Jayantara-News.com, Depok
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cilodong untuk tahun 2025-2026 digelar di Aula HB Al-Fakih Mandiri, Kalimulya, Cilodong, pada Rabu (19/2/2025).
Acara ini dipimpin langsung oleh Camat Cilodong, Zaenal Arifin, S.IP., dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Depok, Dadan Wihana, yang bertindak sebagai narasumber. Turut hadir pula Arga Darma Tubagus, Kabid SDA Dinas PUPR, serta perwakilan dari LPM, Pokdar, TP PKK, Karang Taruna, para RW/RT, dan tokoh masyarakat.
Dalam forum Musrenbang, dibahas berbagai usulan program yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2026. Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan meliputi pengembangan UMKM, ketahanan pangan, penanggulangan stunting, sanitasi, pencegahan TBC, optimalisasi posyandu, pembangunan infrastruktur, pengadaan turap serta saluran air guna mencegah banjir, pengelolaan sampah, dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Bappeda Kota Depok, Dadan Wihana, menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang cermat, termasuk dalam pengadaan barang dan pelatihan digital bagi masyarakat.
“Pelatihan digital sangat penting sebagai media kerja agar lebih efektif dalam mengelola program dan anggaran,” papar Dadan.
Sementara itu, Camat Cilodong, Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa seluruh usulan dari masyarakat akan dicatat dan dilengkapi sesuai kebutuhan. Ia juga mengungkapkan besaran anggaran yang diusulkan oleh setiap kelurahan.
Kelurahan Cilodong dengan 8 RW mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar, sementara Kelurahan Jatimulya dengan 11 RW mengusulkan Rp 3,3 miliar. Hal yang sama berlaku untuk Kelurahan Kalimulya yang juga memiliki 11 RW dengan usulan Rp 3,3 miliar. Secara keseluruhan, total anggaran yang diusulkan dari kelurahan-kelurahan di Kecamatan Cilodong mencapai Rp 20 miliar, sedangkan plafon anggaran kecamatan ditetapkan sekitar Rp 30 miliar.
Zaenal menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), dengan melibatkan RW atau RT dalam pengelolaan dana senilai Rp 300 juta.
“Ada beberapa dana yang akan dihibahkan, tetapi tahun ini akan difokuskan dulu pada pelatihan bagi RW dan RT agar mereka siap dalam mengelola anggaran tersebut,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan program pada tahun 2026, Zaenal berharap agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap RW dapat berjalan secara bertahap sesuai prioritas. Meski beberapa proyek seperti drainase dan pengaspalan jalan mulai berkurang, anggaran dana RW diharapkan dapat tetap terhubung dengan kebutuhan pembangunan lainnya. (Yun)
